Satpol-PP Kota Pontianak Maksimalkan Razia Protap di Warkop

KBRN, Pontianak ; Sejumlah Warung Kopi (Warkop) yang kembali beroperasi di Kota Pontianak selama adaptasi kebiasaan baru menjadi target razia petugas keamanan beberapa bulan terakhir ini. Tindakan ini sengaja dilakukan sesuai arahan Pemerintah Kota Pontianak yang berupaya mengantisipasi terjadinya gelombang kedua Covid-19 pasca Pemerintah Pusat menjalankan fase kernomalan baru.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kota Pontianak, Syarifah Adriana memastikan razia penertiban protokol kesehatan akan tetap dilaksanakan setiap hari secara rutin di seluruh sudut Pontianak.

“Kami tetap razia, tapi berbeda dengan sebelum masa adaptasi kebiasaan baru (new normal) diberlakukan, dimana razia yang dilakukan Satpol PP cukup keras, kali ini razia yang kami lakukan fokus pada penerapan protap di warkop”, jelasnya, pada Minggu (12/7)

Bahkan Adriana menyatakan petugas Satpol PP akan memberikan penilaian terhadap warkop dan rumah makan selama razia berlangsung. Ada empat hal yang dinilai sebelum petugas keamanan memutuskan melakukan tindakan tegas dalam penertiban tersebut yakni penyediaan tempat cuci tangan, alat pengukur suhu tubuh, anjuran jaga jarak, dan pemakaian masker.

“Penilaian ini harus dilakukan berulang kali. Kalau angkanya mengalami peningkatan, maka kita kita anggap warkop atau rumah makan itu berhasil dibina. Tapi jika angka nya tetap dan malah terus menurun ini nantinya akan kita nilai dari segi perizinannya”, tegasnya.

Sementara itu, berdasarkan hasil penelusuran Satpol PP Kota Pontianak, Adriana menyebut daerah Pontianak Timur sebagai wilayah dengan warkop dan rumah makan terbanyak yang tidak menjalankan protap.

Kendati demikian, satu diantara pengunjung warkop di Kota Pontianak, Furqan mengaku kurang setuju terhadap cara yang digunakan para petugas keamanan dalam menertibkan protap di warkop atau rumah makan, pasalnya tak jarang ditemukan oknum petugas yang menggunakan tindakan kasar baik berupa ujaran bernada kurang sopan dan perilaku yang berindikasi kekerasan fisik.

“Seharusnya Pemerintah tidak menegur kami dengan kasar. Karena kalau cara negurnya kasar seperti itu kami justru bisa semakin memberontak dan kurang respect dengan sosialisasi protap yang diberikan petugas”, katanya.

Razia penertiban protap di warkop dan rumah makan sejatinya memang perlu dilakukan mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam menaati protokol kesehatan. Namun, Furqan menilai akan lebih baik jika petugas yang bersangkutan dapat melaksanakannya dengan prosedur atau tata cara yang lebih baik dan tidak menyudutkan masyarakat. (Kiki)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00