Kemenkumham Kalbar Gelar Talk Show Memperingati Hari Narkotika Internasional 2022, Kalbar Butuh Rumah Rehab Bagi Pecandu Narkoba

KBRN, Pontianak : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat bersinergi bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat  dan Rumah Adiksi Indonesia menggelar kegiatan Talk Show dalam rangka memperingati Hari Narkotika Internasional 2022, dengan tema “Mengatasi Tantangan Narkoba Dalam Krisis Kesehatan Dan Kemanusiaan”, yang berlangsung di aula Kantor Kanwil Kemenkumham Kalimantan Barat, Selasa (5,07,2022).

Usai menjadi narasumber dalam talk show tersebut Kepala BNNP Kalimantan Barat Brigjen Polisi Budi Wibowo kepada awak media menyampaikan, saat ini di kalimantan barat angka pengguna atau pecandu narkotika masih cukup tinggi,  dimana dari hasil penelitian yang dilakukan ada lebih dari satu juta orang menjadi pengguna narkoba di Kalbar.

“Dari data di kami, hingga pertengahan tahun 2022 baru ada sekitar hampir 500 warga yang mengikuti program rehabilitasi dan jumlah itu terus menurun dari tahun ke tahun yang berarti menunjukan masih rendah kesadaran masyarakat terhadap bahaya penggunaan narkotika, dan justru terjadi peningkatan jumlah pengguna atau pecandu narkoba di kalimantanbarat,” jelas Budi Wibowo.

Menurut Budi,  ada banyak faktor yang menyebabkan masih rendahnya kesadaran masyarakat tersebut, salah satunya disebabkan belum adanya program rehabilitas pengguna narkoba yang 100 persen tanpa biaya di Kalimantan Barat.

BNN Kalbar kata Budi Wibowo, memiliki dua lokasi untuk rehabilitasi, yakni di Lido Jakarta dan Batam. Kami hanya menggratiskan biaya proses selama rehabilitasi, Tapi lokasinya jauh dan untuk biaya transportasi ke lokasi tidak dianggarkan ke kami dan dibebankan kepada masyarakat.

“Ini yang seringkali menyebabkan masyarakat yang akhirnya gagal atau mundur untuk mengikuti program rehabilitasi tersebut karena terbentur biaya,” pungkas Budi Wibowo.

Sementara itu Kakanwil Kemenkumham Kalbar Pria Wibawa menegaskan, pihaknya sangat serius dalam mendukung pemberantasan peredaran dan penyalah gunaan narkotika di Kalbar khususnya di lingkungan Kemenkumham Kalbar.

“Sampai saat ini kami baru bisa membuat program rehab bagi warga binaan pecandu narkoba di dua lembaga pemasyarakat di Kalbar di Lapas kelas 2 B dan Lapas Wanita, sementara dari seribu lebih warga binaan yang ada di Kalimantan Barat 80 persennya merupakan warga binaan kasus narkoba,” jelas Pria Wibawa.

Pria Wibawa mengatakan, hasil dari program rehab yang diberikan di Lapas, seharusnya bisa dilakukan secara berkelanjutan oleh pemerintah daerah, saat warga binaan tersebut bebas kembali ke masyarakat.

“Sampai saat ini yang terjadi setelah mereka kembali ke masyarakat, karena tidak ada lanjutan pembinaan, banyak dari warga binaan yang akhirnya kembali ke dunia narkoba. Apalagi ditambah stigma masyarakat yang selalu menilai negative sehingga memperburuk keadaan,” jelas Pria Wibawa,

Pria Wibawa mengatakan, seharusnya tidak semua kasus narkoba ini harus melalui proses penegakan hukum. Proses rehabilitasi yang berkelanjutan dan memenuhi standar, harusnya dikedepankan, sehingga ini juga akan mengatasi over kapasitas yang terjadi diseluruh Lapas dan Rutan yang ada di Kalbar.

“Kalau semua kasus narkoba dilakukan dengan proses penegakkan hukum, bayangkan berapa banyak yang akan kami urus di Lapas dan Rutan,” pungkas Pria Wibawa.    

Sedangkan Ketua Yayasan Rumah Adiksi Indonesia Budi Indra Yuda menyampaikan persoalan pemberantasan penyalahgunaan narkorika ini, seharusnya interpensinya pada upaya rehabilitas, bukan setelah ditangkap baru direhab.

“Namun ya, lagi-lagi upaya rehabilitas yang seharusnya di lakukan tidak berjalan sesuia dengan yang diharapkan, karena kembali pada persoalan pembiayaan,” ucap Indra.

Menurut Indra, di Kalbar ada sedikitnya 14 lembaga swasta rehabilitas pecandu narkotika. Namun dengan jumlah tersebut tidak mampu mengurangi angka pengguna narkotika di Kalbar, karena terbentur olah biaya operasional yang cukup besar dalam program rehabilitasi ini.

“Untuk satu orang pengguna narkotika yang akan mengikuti rehab rawat inap, dibutuhkan biaya sedikitnya 4 juta rupiah perbulan, yang dilakukan selama 4 bulan. Akhirnya persoalan biaya inilah yang membuat masyarakat yang tadinya berniat untuk menjalani rehab atau membawa anggota keluarganya mengikuti program rehab akhirnya mengurungkan niat,” kata Indra.

Melihat tingginya angka pengguna dan pecandu narkotika di Kalimantan Barat, sudah  saat ini, jelas Budi Indra Yuda, Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat memikirkan untuk mengadakan fasilitas rehab bagi masyarakat.

“Ini yang terus kami suarakan dan dorong, agar Kalbar memiliki fasilitas rehabilitas bagi pengguna narkoba untuk menurunkan anggka penggunan atau pecandu narkoba. Dengan demikian saya yakin Kalbar akan menjadi salah satu provinsi yang mampu mengatasi persoalan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di tanah air,” tutup Indra.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar