Penghapusan Tenaga Kontrak, Pemprov Kalbar Upayakan Cari Solusi

KBRN, Pontianak: Gubernur Kalbar Sutarmidji memastikan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar akan mencari solusi  terkait rencana pemerintah melakukan penghapusan tenaga honorer per 28 oktober 2023.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengeluarkan surat edaran penghapusan tenaga honorer pada 28 November 2023. Surat edaran bernomor B/165/M.SM.02.03/2022 itu telah diundangkan pada 31 Mei 2022.

Gubernur Sutarmidji mengatakan, seluruh tenaga honorer dan kontrak di lingkungan Pemprov Kalbar semula berjumlah 1353. Kini, sekitar 983 orang sudah berhasil dialihkan.

Karena itu, Gubernur Sutarmidji berharap, gonjang-ganjing penghapusan tenaga honorer dan kontrak tak mengganggu kerja honorer. Ia menjamin, Pemprov Kalbar akan mencari solusi terbaik untuk mereka.

"Kita sedang cari solusinya," ujar Gubernur Sutaramidji, Selasa (28/06/2022).

Pemprov Kalbar akan berupaya agar semua tenaga honorer dan kontrak tetap dapat bekerja dengan gaji yang sama.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengatakan, penghapusan tenaga honorer merupakan mandat Peraturan Pemerintah (PP) 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dalam aturan itu, masa kerja honorer diatur hingga 28 Oktober 2023.

Aturan tersebut mengamanatkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah wajib terdiri hanya dua jenis yakni pegawai negeri sipil (PNS) dan PPPK.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar