Penghapusan Tenaga Honorer, Pertimbangkan Lama Pengabdian

KBRN, Pontianak : Pemerintah Provinsi bersama DPRD Provinsi Kalimantan Barat sedang mencari solusi terhadap penghapusan tenaga honorer imbas kebijakan Pemerintah Pusat merealisasikan UU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang didalamnya hanya terdapat Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pemerintah Pusat mendeadline November 2023 sudah tidak ada lagi tenaga honorer di pemerintahan.

Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Suyanto Tanjung mengingatkan pemerintah agar mempertimbangkan tenaga honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun sehingga jalur atau mekanisme penerimaan harus diprioritaskan sebagai bagian penghargaan.

“Harus ada beberapa kebijakan yang harus dilakukan pemerintah daerah ini, salah satu dengan tes yang ada mereka menilainya bukan semata mata alat ukur tes, tapi yang terpenting bagaimana dedikasi mereka saat ini” katanya

Menurut Tanjung tenaga pendidikan dan kesehatan harus diperhatikan oleh pemerintah pusat maupun daerah karena selain jumlah mereka yang cukup banyak namun kebutuhan akan tenaga tersebut masih sangat diperlukan didaerah ini.

Tanjung tidak ingin mereka yang sudah mengabdi lama saat dilaksanakan test malah tidak lulus sehingga semua pihak harus memiliki hati Nurani dan mempertimbangkan matang kebijakan khusus terhadap mekanisme pengalihan status menjadi ASN.

Seperti diketahui dari sekitar 1.353 tenaga honorer, sebanyak 983 sudah dialihkan, sementara sisanya sekitar 400 orang yang kini tengah dicarikan solusi terbaiknya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar