Pemprov Kucurkan Rp. 11,6 Miliar Tangani Ruas Tumbang Titi-Tanjung Ketapang pada 2022

KBRN, Pontianak : Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) memastikan selalu memberikan perhatian terhadap kondisi ruas Jalan Tumbang Titi - Tanjung di Kabupaten Ketapang. Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalbar anggaran penanganan peningkatan ruas jalan tersebut setiap tahun selalu di kucurkan.

Plt Kepala Dinas PUPR Kalbar Iskandar Zulkarnaen mengatakan, penanganan ruas Jalan Tumbang Titi - Tanjung sudah menjadi perhatian Gubernur Sutarmidji sejak awal menjabat. Hal ini menurutnya ditunjukkan dengan alokasi anggaran penanganan peningkatan jalan pada ruas jalan tersebut yang setiap tahun dianggarkan.

"Berdasarkan data pada 2019 telah dianggarkan sebesar Rp9,3 miliar untuk menangani sepanjang 3 kilometer," kata Plt Kepala Dinas PUPR Kalbar Iskandar Zulkarnaen kemarin.

Lalu Pemprov Kalbar kembali mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,3 miliar pada 2020 untuk menangani ruas jalan tersebut sepanjang 700 meter. Penurunan alokasi anggaran tersebut dikarenakan adanya Pandemi Covid-19. Sehingga terjadi pemangkasan anggaran di semua sektor.

Selanjutnya pada 2021, penanganan ruas jalan tersebut kembali dianggarkan sebesar Rp10,75 miliar untuk menangani sepanjang 3,1 kilometer.

"Kemudian pada 2022, kembali dianggarkan sebesar Rp11,6 miliar untuk menangani sepanjang 2,9 kilometer dan saat ini sedang proses pelaksanaannya," kata Iskandar.

Iskandar menyebut, dari data tersebut dapat menggambarkan bahwa jalan tersebut ditangani secara bertahap dengan anggaran yang terbatas. Sehingga capaian kondisi mantap pada ruas jalan sepanjang 32 kilometer itu menjadi lamban.

Berharap, ada kolaborasi dari semua pihak terutama perusahaan perkebunan untuk responsif terhadap kerusakan jalan tersebut. Selain itu perusahaan perkebunan juga diharapkan ikut menjaga agar jalan-jalan yang masih berupa tanah agar tidak menjadi kubangan lumpur.

Menurut Iskandar pihak perusahaan perkebunan masih kurang peka dengan kondisi jalan yang mereka lalui dan belum ada kontribusi nyata dari perusahaan perkebunan tersebut dalam pemeliharaan jalan. Sedangkan yang membuat jalan rusak adalah mereka yang menjejali dengan angkutan melebihi beban jalan yang ditentukan.

"Kita juga berharap ada dukungan dari Pemerintah Pusat dalam mendukung anggaran peningkatan jalan di Provinsi Kalbar," ungkapnya.

Mengingat anggaran Pemerintah Provinsi sangat terbatas dalam menyelesaikan permasalahan infrastruktur jalan dan harus dibagi 14 kabupaten kota.

"Kami berharap sekali peran Pemerintah Pusat dalam mendukung anggaran peningkatan jalan di Provinsi Kalimantan Barat," pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar