Pemerintah Harus Pastikan Pemenuhan Minyak Goreng Dalam Negeri

KBRN, Pontianak : Ketua umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Fadli Zon mengatakan banyak petani sawit yang menyampaikan aspirasi mengenai kebijakan larangan eksport CPO Sawit yang menurutnya kebijakan tersebut kurang akurat dikarenakan berdampak terhadap petani sawit bahkan merugikan pengusaha, negara dan merugikan persaingan Indonesia di pasar global.

“Persaingan kita ditingkat global, pasar global kita kemarin sempat banyak diambil Malaysia sampai 84 persen, padahal tadinya kita yang memplopori dan memimpin” tegasnya usai melantik DPW Ikatan Keluarga Minangkabau (IKM) Kalimantan Barat, Sabtu (21/05/2022) di Hotel Ibis Pontianak

Menurut Fadli kebijakan yang berdampak besar harusnya dikaji terlebih dahulu secara serius bukan sekedar mencoba-coba (trial and error) sehingga beberapa waktu lalu pihaknya mendesak pemerintah untuk segera membuka keran ekspor CPO Sawit karena jika tidak harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit petani akan terus anjlok dan pengusaha tidak ada yang membeli TBS belum lagi penyimpanan CPO yang tidak ada

Pria yang juga Anggota DPR RI ini menilai lemahnya penegakan hukum berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dalam negeri yang diatur dalam Domestik Market Obligation (DMO)

Fadli menegaskan produksi CPO yang berlimpah harus dipastikan dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri yang berpengaruh terhadap turunnya harga minyak goreng sehingga penegakan hukum harus dioptimalkan dalam mengawal DMO

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar