Denie Amiruddin Syafhan : Kubu Raya Kabupaten Pertama di Kalbar yang Siap Jalankan Instruksi Mendagri

KBRN, Pontianak : Akademisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak (UMP) Kalimantan Barat (Kalbar) Denie Amiruddin Syafhan menilai, kebijakan yang dikeluarkan bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan melalui Peraturan bupati (Perbup) nomor 6 tahun 2022 tentang Percepatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan melalui Satuan Pendidikan ini berarti Pemkab Kubu Raya telah melaksanakan instruksi Mentrian Dalam Negeri (Mendagri) nomor 470/837/SJ tentang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA).

"Dengan adanya Perbup itu, tentunya Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah menyatakan diri sudah siap dan terdepan dalam menjalankan instruksi Mendagri tersebut", kata Denie saat di temui RRI Pontianak di kampus fakultas Hukum UMP, Jum'at (19/5/2022) petang. 

Menurutnya, kata instruksi itu adalah perintah dan jika tidak dijalankan maka merupakan pembangkangan. Tentunya secara administratif, dalam hal ini setiap pemerintah daerah harus berhati-hati.

"Artinya pasca Menteri Dalam Negeri mengeluarkan instruksinya dan pemerintah daerah tidak melaksanakannya, tentu akan ada evaluasi terhadap pemerintah daerah yang lalai atau membangkang menjalankan instruksi itu", ucapnya.

Denie menilai, Perbup Kubu Raya nomo 6 tahun 2022 itu pastinya memiliki manfaat bagi masyarakat Kubu Raya. Artinya, Pemkab Kubu Raya telah memastikan bahwa setiap penduduk yang berdomisili di daerah itu tercatat secara administrasi. 

"Kebijakan pak bupati Kubu Raya inikan membuktikan Kubu Raya menjadi daerah pertama di Kalbar yang menjalankan program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA), karena penduduknya sudah terindentifikasi dengan baik", ujarnya. 

Selain itu, Denie menambahkan, ada manfaat lainnya yaitu program program pemerintah itu akan lebih tepat sasaran. Sehingga Kubu Raya bisa mengidentifikasi kelompok usia penduduk di daerah ini.

"Tentunya akan kelihatan usia-usia produktif, usia anak-anak dan semua itu terkait dengan program-program pemerintah. Khususnya di pemerintah kabupaten Kubu Raya, provinsi maupun pusat. karena Kubu Raya sudah menjalankan semua ini", ucapnya.

Terkait dimasukanya pendataan penduduk Kubu Raya ke dalam sistem data informasi geospasial, Denie menjelaskan, program pemerintah yang tidak berbasis data itu bias. Makanya setiap program yang dijalankan pemerintah itu harus berbasis data.

"Baik itu program pendidikan itu sendiri, infrastruktur, ekonomi, pemberdayaan masyarakat, perlindungan perempuan dan anak dan program-program lainnya hendaknya harus berbasis data", jelasnya.

Terkait program pembangunan itu, Denie menilai harus jelas data kependudukannya, jangan asal bangun tapi lihat dulu penduduknya ada atau tidak daerah itu. 

"Jangan sampai pembangunan itu hanya menghabiskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tapi pembangunannya tidak berdampak langsung terhadap pertubuhan ekonomi masyarakat di situ", paparnya.

Denie menyampaikan, dengan dikeluarkannya Perbup itu tentulah semuanya akan tercatat dengan sistem Kependudukan yang akurat, mulai dari pekerjaannya, pasti ada nelayan, petani, pekebun, swasta maupun pegawai negeri. Di situ pasti sudah jelas identifikasinya.

"Jika disatu kecamatan itu banyak yang petani, maka pemerintah kabupaten akan dengan mudah menyalurkan Bantuan pertaniannya, karena datanya sudah ada dan lengkap. Sehingga penyaluran bantuan itu akan lebih tepat sasaran", katanya.

Menurutnya, jika Kepala daerah lain juga melakukan hal yang sama, tentu akan ada dampak positif bagi bidang administrasi kependudukan di Kalbar dan tentunya akan selangkah lebih maju.

"Karena instruksi Mendagri itu memiliki harapan dan ekspektasinya sangat besar sekali terhadap bangsa dan negara ini maupun pertumbuhan ekonomi negara ini", tutupnya.

Sebelumnya Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kubu Raya Nurmarini Mochtar mengatakan, dalam Perbup Nomor 6 tahun 2022 ini setiap peserta didik sudah harus memiliki empat dokumen kependudukan diantaranya, Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA) dan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el).

"Dalam hal ini setiap satuan pendidikan harus dapat mengidentifikasi peserta didiknya yang belum memiliki dokumen kependudukan dan memfasilitasi dalam mempersiapkan serta mengurus dokumen kependudukannya", ujarnya.

Kemudian, kata Nurmarini, dokumen-dokumen yang sudah terindentifikasi atau terkumpulkan oleh satuan-satuan pendidikan ini dapat langsung melakukan prosesnya melalui loket khusus yang telah disiapkan di Disdukcapil Kubu Raya. 

"Selain menyediakan loket khusus bagi satuan pendidikan, kami juga melakukan pelayanan mobile (jemput bola) ke satuan-satuan pendidikan dan langkah ini sebenarnya sudah kami lakukan sejak akhir 2021", ucapnya.

Nurmarini menuturkan, saat ini kebanyakan satuan pendidikan mengurus KIA dan Akta Kelahiran, karena syarat utama untuk mendapatkan KIA terlebih dahulu harus memiliki Akta Kelahiran. 

"Sampai saat ini kami di Disdukcapil Kubu Raya sudah menerbitkan 2030 KIA pada tahun 2022 yang berasal dari 46 satuan pendidikan mulai dari PAUD, TK dan Sekolah Dasar, Perekam KTP-el sebanyak 2.274, Cetak KTP-el sebanyak 708, Belum Cukup Umur (BCU) KTP-el sebanyak 1.566 dan update KK sebanyak 1.365", tuturnya.

Dirinya menyampaikan, untuk siswa SD/sederajat dan SMP/sederajat yang lulus pada 15 Juni 2022, maka surat keterangan lulus siswa akan disesuaikan dengan Akta Kelahiran. 

"Sedangkan pada Penerima Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat TK dan Sekolah Dasar akan mewajibkan Akta Kelahiran dan KIA sebagai syarat pendaftaran"' jelas Nurmarini.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar