Dongkrak Kepatuhan Perusahaan, Ini Yang Dilakukan Disnakertran dan BPJAMSOSTEK Kalbar

KBRN, Pontianak : Masih rendahnya kepatuhan perusahaan mendaftarkan  pekerjanya ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) mendorong Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertran) Kalimantan Barat perlu berkolaborasi dengan BPJAMSOSTEK.

“Atas dasar dasar itulah kami di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalimantan Barat memandang pentingnya  berkolaborasi dengan BPJAMSOSTEK,” ungkap Kepala Disnakertrans Kalbar, Manto Saidi kepada RRI Seusai menghadiri menghadiri Rapat Koordinasi BPJS Ketenagakerjaan Jajaran Kalimantan Barat Dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertran)  Provinsi Kalbar, di Pontianak, Kamis (19/5/2022).

Manto mengaku memang Disnakertran punya pengawas Ketenagakerjaan yang memiliki otoritas untuk memeriksa ke berbagai perusahaan. Akan tetapi untuk memastikan apakah perusahaan yang akan diperiksa melakukan pelanggaran atau tidak, dan data base apakah perusahaan sudah mengikutsertakan karyawannya dalam program BPJamsostek atau belum, Disnakertrans tidak punya data yang up to date.  Menurutnya kalaupun dapat datanya  biasanya dalam bentuk rekapitulasi.

“Kalau kita turunnya sama dengan BPJAMSOSTEK, Insya Allah akan lebih efektif karena tepat sasaran, kita hanya mengunjungi atau melakukan sidak ke perusahaan-perusahaan yang menurut data base dari BPJamsostek belum patuh,”Ujar Manto Saidi.

Ia memandang semuanya itu adalah kolaborasi efektif yang mesti dilakukan dan digenjot tahun ini  mengingat realisasi kepesertaan BPJAMSOSTEK di Kalbar masih relatif rendah, terutama pada kelompok bukan penerima upah. Kadisnakertrans Kalbar ini mengatakan, di tahun ini ada sampel pemeriksaan secara acak random terhadap 46 perusahaan. Dari 46 perusahaan tersebut, kata Manto hanya ada 2 perusahaan saja yang patuh, artinya masih sebagian besar perusahaan belum patuh. Tetapi jika melihat data rekapitulasi yang dikeluarkan oleh oleh BPJAMSOSTEK, jumlah perusahaan yang tidak patuh sebenarnya tidak sebesar itu.

“Kebetulan yang kita kunjungi perusahaan-perusahaan yang diduga tidak patuh sehingga temuannya menjadi lebih besar,”ungkapnya.

Deputi Direktur Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Wilayah Kalimantan Rini Suryani menyatakan pihaknya bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalimantan Barat telah bersinergi untuk menegakkan Kepatuhan  seluruh perusahaan yang ada. Kepatuhan tersebut, terutama terhadap seluruh tenaga kerja dengan regulasi Undang-Undang ketenagakerjaanya, misalnya sudah mendaftarkan tenaga kerjanya semua, dan sudah melaporkan upah yang sebenarnya serta sudah ikut semua ke dalam program BPJAMSOSTEK.

“Saya optimis dengan kegiatan ini perusahaan-perusahaan yang belum patuh segera mendaftarkan tenaga kerjanya, dan jangan daftarkan tenaga kerja sebagaian,dan  upahnya daftarkan yang sebenarnya jangan upah yang dikecilkan,”harap Rini Suryani.

Apalagi di Wilayah Operasional BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Kalimantan terdiri dari  30 Kantor Cabang, 47 Kabupaten dan 9 kota. Dan Khusus Kalbar dengan jumlah penduduk 5.414.390 jiwa dengan angkatan kerja  1.786.809, PU 888.658, BPU 898.151 serta Non ASN 182.765 akan dapat terlayani Kantor Cabang Pontianak, yang terdiri dari Kantor Cabang Sanggau, Ketapang, Sintang, Singkawang dan Putusibau.

“Kami BPJAMSOSTEK dalam strategi Pengawasan dan Pemeriksaan Tahun 2022 telah memfokuskan Pengawasan Tim Terpadu untuk Kepatuhan badan Usaha  Kategori Perusahaan Wajib Belum Daftar (PWBD), Perusahaan Daftar Sebagian (PDS) Upah, TK dan Program serta Piutang Iuran,”jelasnya.

Pada Juni-Agustus 2022 akan dilakuka optimalisasi Tim Waspadu dalam rangka peningkatan kepatuhan penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan mambuat rencana kerja Tim Waspadu. Isu permasalahan di Kalbar adalah masih banyaknya tenaga kerja BHL yang masih 2 dan 3 program (Perusahaan patuh terhadap program jaminan sosail ketenagakerjaan. Selain itu juga melakukan pemeriksaan bersama ke Pemberi Kerja (Badan Usaha) dengan tetap memperhatikan Protokol Kesehatan, melakukan kunjungan bersama kepada perusahaan yang belum hadir pada undangan pemanggilan pada tanggal 7 dan 8 April 2022. Selanjutnya pada Agustus-November 2022, sinergi dalam hal menerbitkan rekomendasi pengenaan sanksi Tidak Mendapatkan Pelayanan Publik Tertent (TMP2T) kepada Pemberi Kerja sesuai dengan PP No 86 Tahun 2013.  Dan pada  Desember 2022 akan melakukan Monitoring dan Evaluasi atas rencana kerja yang telah dilakukan.

“Respon Disnakertran Kalbar sendiri sangat baik, karena ini memang tanggungjawab kita bersama, apalagi BPJamsostek dengan pegawai pengawas dari dulu bersinergi,”tuturnya.

Rini menegaskan sesuai undang-undang, Pemberi kerja tidak mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti dan tidak memberikan data dirinya dan Pekerjaannyanya  berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS dikenakan sanksi administrasi berupa terguran tertulis, denda dan/ atau tidak mendapat Pelayanan Publik Tertentu (TMP2T).

Untuk sanksi sebagaimana PP 86/2013 Pasal 10, berupa Teguran Tertulis Pertama 10 Hari, Teguran Tertulis Kedua 10 Hari, denda 0,1% paling lama 30 hari, dan/atau TMP2T.

Mengenai Pelaksanaannya sesuai UU No 24 Tahun 2002 Pasal 17 ayat (2), Pasal 5 ayat (3) Permenaker 04/2018 dengan Pengenaan sanksi TMP2T  dikenakan oleh Pelayanan Publik tertentu atas Permintaan daari  BPJS Ketenagakerjaan dan Rekomendasi dari Pengawas Ketenagakerjaan.

Sementara itu Kepala BPJamsostek Pontianak, Ryan Gustaviana mengaku untuk di Kalbar lebih menekankan kepada kepatuhan Pemberi Kerja dan Badan Usaha (PKBU) sebesar Rp12.000, memang ada perusahaan yang mendaftar sebagian upah, artinya masih ada perusahaan yang mendaftarkan masih di bawah upah minimum, masih ada yang 70 persennya dan masih ada yang 80 persennya. “Ini yang kita dorong agar mereka bisa patuh, minimal UMK,”katanya.

Selain itu yang kedua adalah Perusahaan Daftar Tenaga Kerja (PDSTK) masih banyak kita dapatkan, misalkan ada yang mempekerjakan 500 orang, masih ada yang mempekerjakan 300 orang dengan barbagai alasan, belum ada biaya dan sebagainya.

“Kita dorong para pengusaha menyadari bahwa perlindungan itu hanya untuk kerja tetap, tetapi yang kadang-kadang mereka musiman juga itu butuh perlinduang juga, ada juga PDS prpgram yang memang programnya bari, misalnya dua program kita dorong menjadi tiga program, ada yang tiga program kita dorong mereka mendapatkan Jaminan Pensiun juga, sehingga ketika mereka terkena PHK mendapatkan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang baru berusia masih satu tahun,”katanya.

Lebih lanjut dikatakan Ryan Gustaviana, dengan adannya teman-teman di pengawasan ini yang berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan diharapkan tenaga kerja yang sebenarnya masih rendah di Kalbar ini dapat meningkat lebih. Karena sekarang sebenarnya masih 28 persen dari jumlah 1,7 jutaan atau sekitar 500 ribu, sehingga nantinya bisa kita dorong lebih dari 28 persen.

“Kita sih target kedepannya, terutama kepatuhan, artinya lebih banyak pembinaan juga ke perusahaan untuk diberikan pemahaman terkait dengan Jaminan Ketenegakerjaan ini,”ujarnya.

Ryan Gustaviana mengakui para pengusaha dan perusahaan , sahabat pekerja merupakan mitra, memang ada indicator pekerja yang kadang bagi mereka sendiri kurang jelas, seperti misalkan mereka bekerja satu bulan ini 4-5 hari mereka ragu untu mendaftarkan karena ketika didaftarkan, tidak tahun keluar lagi.

“Ini sebenarnya ada program lain yang sebenarnya perlu disampaikan kepada meraka, dan ini dari pemerintah kami juga tidak bisa bekerja sendiri, artinya peran serta pemerintah sangat kuat sekali mendukung ini,”pungkas Ryan Gustaviana.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar