Peran Kementerian Hukum dan HAM Dalam Mendorong Percepatan Penyesuaian Produk Hukum Daerah

KBRN, Pontianak : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat Harniati, menghadiri Rapat Inventarisasi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat Tahun 2022 yang digelar Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka pelaksanaan pengawasan produk hukum, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Kamis (20/05/2022).

Dalam rapat tersebut Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat Harniati menyampaikan materi tentang Peran Kementerian Hukum dan HAM dalam mendorong percepatan Penyesuaian Produk Hukum Daerah dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Menurut Harniati, saat ini tantangan yang dihadapi dalam pengharmonisasian Rancangan Peraturan daerah, antara lain masih adanya egoisme Sektoral, sehingga perlu persamaan persepsi tentang fungsi Kantor Wilayah dalam pelaksanaan fasilitasi dan Pengharmonisasian Raperda sebagaimana amanat dalam Pasal 58 UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

“Perlu pengharmonisasian Peraturan Perundang-undangan, karena masih terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur satu subjek hukum yang sama terkadang berbeda pengaturannya. Contohnya pengaturan yang berbeda tentang Dana Desa diatur dalam Permendagri, Permendes, Permenkeu, Perlu peningkatan koordinasi dan pemahaman antara Pemerintah Daerah, DPRD, dengan Kantor Wilayah dan Perlu peningkatan jumlah Perancang Peraturan Perundang-undangan di Daerah,” jelasnya.

Ia menambahkan beberapa permasalahan di bidang regulasi antara lain adalah Nilai-nilai Pancasila tidak dijadikan “pedoman” dalam penyusunan materi muatan rancangan peraturan daerah, regulasi di daerah banyak bermasalah dan bertentangan dengan Peraturan Pusat (disharmonisasi), fungsi harmonisasi yang dijalankan masih bersifat parsial sehingga tidak intergrasi sistematis, Belum optimalnya peran perancang peraturan perundang-undangan dalam setiap tahapan pembentukan peraturan di daerah.

Menjawab permasalahan tersebut, Harniati menegaskan bahwa perlu dibenahi berbagai permasalahan dalam peraturan perundang-undangan yang menghambat pembangunan dan dalam rangka mengatasi permasalahan ketidakpastian hukum, guna mendorong kinerja pembangunan Nasional yang optimal sehingga dibutuhkan pembenahan peraturan perundang-undangan secara sistematis atau reformasi regulasi.

“Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai kepanjangan tangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mengambil peranan penting dalam membantu setiap proses pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah, agar peraturan perundang-undangan di daerah tersebut selaras dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dapat melakukan pengawalan terhadap proses pembentukan peraturan daerah yang harmonis dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sekaligus selaras dengan kebijakan/ program nasional,” tambah Harniati.

Terakhir, Harniati menjelaskan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019  tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12  Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan memperkuat peran  dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi  Manusia dalam melakukan Pengharmonisasian  Peraturan Perundang-undangan, mulai dari  Undang-Undang sampai Peraturan Daerah dengan  tujuan untuk mencegah banyaknya  Peraturan daerah yang bertentangan  baik secara vertikal maupun  horizontal.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar