Sinergi Gubernur dan Anggota Komisi V DPR RI Dapil Kalbar Bangun Infrastruktur

KBRN, Pontianak : Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Suyanto Tanjung meminta Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji dan Anggota Komisi V DPR RI Dapil Kalbar untuk bersinergi membangun infrastruktur jalan di daerah ini. Apalagi diketahui APBD Kalimantan Barat tidak akan cukup membangun jalan yang mencapai Panjang 1500 Km.

Menurut Tanjung kondisi APBD Kalbar kecil sehingga siapapun yang memimpin daerah ini akan menemukan persoalan dalam membangun seluruh jalan di daerah ini, namun ia melihat dalam aspek pembangunan harus ada skala prioritas.

“Tentu beberapa titik perlu penanganan yang lebih khusus dengan penganggaran yang lebih optimal baru bisa menyelesaikan permasalahan pembangunan infrastruktur” ujarnya kepada RRI, Senin (16/05/2022)

Tanjung menganggap pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri dan pasti bergantung terhadap pemerintah pusat.

Menurutnya Kalbar beruntung dengan memiliki sebanyak 3 orang Anggota DPR RI di Komisi V sebagai perwakilan rakyat di pusat yang khusus membidangi infrastruktur bahkan menjadi Ketua Komisi V.

“Harapan kita mereka ini bisa bersinergi, bukan saling menyalahkan mempertontonkan perdebatan publik yang tidak perlu, kalau semuanya bersinergi, semua bisa diatasi lah” tegasnya

Tanjung melihat peralihan status jalan provinsi ke pusat menjadi satu diantara solusi hanya saja ia memandang masih banyak cara lain agar pemerintah pusat membantu daerah yang semestinya juga diperjuangkan melalui Anggota komisi V DPR RI buktinya Ketua Komisi V DPR RI bisa membangun jalan di desa di kampung halamannya dengan anggaran Rp. 15 M

“Artinya tidak ada yang tidak bisa, mestinya bisa donk, jalan desa aja bisa seharusnya jalan provinsi juga bisa” katanya.

Tanjung mengatakan volume APBD Kalimantan Barat untuk membangun infrastuktur jalan kurang dari Rp. 400 Miliar untuk Panjang jalan 1500 Km dan ini tidak akan cukup belum lagi membangun jembatan baik perawatan dan peningkatan

Untuk wilayah Kabuapten Sanggau Sekadau Tanjung mengatakan jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terdapat 3 ruas jalan dalam kondisi rusak berat kemudian di Sintang 2 ruas jalan yaitu Sintang - Semubuk, Simpang Medang – Nanga Mau Tebidah – Serawai yang tidak bisa sama sekali dilalui, selanjutnya di Melawi Pinoh Kota – Sayan Sokan – Kota Baru.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar