Komisi I DPRD Kalbar Soroti 65 Pejabat Non-Job

KBRN, Pontianak : Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalbar Angeline Fremalco mempertanyakan sejumlah persoalan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalbar, saat rapat kerja, Selasa (25/01/2021). Antara lain, 65 pejabat non-job di lingkungan Pemprov Kalbar. 

"Kami Komisi I DPRD Kalimantan Barat menilai bahwa sudah cukup banyak mendengar rumor yang beredar, karena sebagai wakil rakyat Kami banyak mendengar keluhan atau permasalahan-permasalahan yang ada. Untuk itu Komisi I DPRD menyoroti hal tersebut yang menyebabkan ada begitu banyak pejabat di non-job kan," kata Angeline Fremalco. 

Berdasarkan data di tahun 2021 ada 65 pejabat yang non-job, menurut Angeline, hal tersebut dirasa masih sangat tinggi jumlah pejabat yang non-job.

"Saya memahami yang namanya jabatan, apalagi dengan adanya beberapa penyederhanaan dan adanya peleburan-peleburan di berbagai OPD, tentu akan mempengaruhi jumlah pejabat. Tetapi dengan jumlah 65 pejabat yang non-job ini, Saya rasa masih terlalu tinggi ya, apakah ada hal-hal yang kita anggap ada sesuatu di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Kita menyoroti itu karena secara aturan juga tidak sembarang untuk melakukan non-job," ungkap Angeline, politisi wanita PDI Perjuangan Kalbar itu. 

Selain itu, permasalahan yang dibahas dengan BKD yakni pengalihan ke jabatan fungsional, Komisi I DPRD Kalbar mempertanyakan sudah sejauh mana perkembangan terkait dengan sistem yang baru dan apakah ada permasalahan terkait hal tersebut. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar