Lindungi Pegawai Non ASN, BPJS Ketenagakerjaan Gandeng Jajaran Kemenag Kalbar

KBRN, Pontianak : Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat sangat responsive menanggapi  Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan). Bahkan Kemenag  Kalbar menyatakan akan meneruskan Inpres yang diturunkan kepada Menteri, Sekretaris Jenderal (Sekjen) tersebut ke Kabupaten Kota.

“Saya sangat mengapresiasi Inpres tersebut, karena sebagau wujud perhatiannya kepada para pegawai Non ASN,”kata Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kakanwil Kemenag) Provinsi Kalimantan Barat, Syahrul Yadi di sela-sela Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial  Ketenagakerjaan Bagi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Tenaga  Pendukung Lainnya Non ASN di Lingkungan Kantor Kemenag Kalbar, di Aula Kanwil Kemenag Kalbar, Rabu (26/1/2022).

“Mungkin yang selama ini tergambar di benak masyarakat Indonesia ini, bahwa pemerintah baru memperhatikan yang ASN, akan tetapi ternyata melalui Inpres  yang diteruskan para Menteri, termasuk Menteri Agama menginginkan semua tenaga kerja non ASN di bawah Kemenag diharuskan dan diwajibkan masuk BPJS Ketenagakerjaan ini dalam rangka perlindungan tenaga kerja, karena kita tidak tahu  apa yang terjadi, besok, lusa dan minggu atau tahun depan kita tidak tahu,”harap Syahrul Yadi.

Ia menyatakan Kementerian Agama sudah berkomitmen, terutama sudah di Pendidikan Islam (Pendis) dan sudah menyatakan akan menganggarkan untuk para tenaga Non ASN dalam rangka pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan ini.

“Saya yakin yang lain akan mengikuti semuanya, karena memang ini sudah kaharusan dan perintah yang harus direalisasikan, maka kita perlu mencari anggaran dari nantinya penganggarannya dan ada system penganggarannya nati,”tegasnya.

Mengingat aturan atau perintah ini, khusus BPJS baru tahun 2021 jadi kita merespon BPJS ini.

Syahrul Yadi mengatakan kalau tidak salah untuk Kalimantan Barat, dari Kanwil hingga Kabupaten Kota ada lebih dari 1.200 orang tenaga Non ASN atau honorer.

Pada kesempatan yang sama Pada kesempatan yang sama PPS Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pontianak, Abdul Shoheh sangat mengapresiasi kepada Kakanwil Kemenag dan Jajarannya yang sudah mensuport  terkait Instruksi Presiden dan Surat Edaran dari Kemenag untuk perlindungan Jaminan Sosial  Ketenagakerjaan bagi Non ASN  yang ada di lingkungan Kanwil Kemanag Kalimantan Barat. Karena tanpa support dan dukungan dari Kakanwil,  edaran dan Instruksi ini pasti tidak akan berjalan.

“Insya Allah kami akan tindaklanjuti untuk menyampaikan sosialisasi ini hingga di seluruh lapisan di Kabupaten Kota, kebetulan pada kesempatan kali ini  hadir juga Kepala Kantor di Kemenag  di Kabupaten Kota, dan ini akan kita tindaklanjuti juga di Kabupaten Kota untuk mendaftarkan  seluruh tenaga pendidik dan Non ASN yang ada di lingkungan Kantor Kemenag,”ujarnya.

Pada kesempatan ini BPJS Ketenagakerjaan juga menyerahkan santunan kepada Raudhatul Athfal Dharma Wanita Persatuan (RA DWP) Kanwil Kemanag. Kebetulan memang sebelum Surat Edaran ini keluar mereka sudah melakukan pendaftaran secara mandiri yang memang dianggarkan oleh sekolahnya secara mandiri dan sudah ikut sampai dengan 3 program selama satu tahun.

Abdul Shoheh menegaskan untuk kecelakaan kerja ini walaupun peserta baru terdaftar satu bulan, namun begitu terjadi kecelakaan kerja dan meninggal dunia sudah pasti ahli waris mendapat santunan dan beasiswa sampai kuliah untuk dua orang anaknya.

“Kami mengucapkan turut berbelasungkawa untuk ahli waris dari Ibu Nimas yang sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dan mengalami resiko kecelakaan kerja hingga meninggal dunia, mudah-mudahan-mudahan santuanan ini bisa bermanfaat buat ahli waris dan keluarganya, termasuk beasiswa untuk anak-anaknya,”harapnya.

Abdul Shoheh berharap  dengan adanya beasiswa ini  Pendidikan anak-anaknya bisa lanjut smapai dengan perguruan Tinggi.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar