Dewan Pengupahan : Penetapan UMP Tidak Berandai Andai, Sesuai Data BPS

KBRN, Pontianak : Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, telah menetepkqn besaran UMP (Upah Minimum Provinsi) Kalimantan Barat tahun 2022, yang ditetapkan pada 18 November 2021 lalu.Penetapan itu berdasarkan surat nomor 1407/DISNAKERTRANS/2021 dengan besaran Rp.2.434.328,19 - (Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan koma Sembilan Belas Rupiah,. Jumlah upah ini naik 1,44 % dibanding UMP tahun 2021 yakni sebesar Rp.2.399.698.65, atau kenaikan sekira Rp.34.629,54.

Ketua Dewan Pengupahan Kalbar Jumhur menyampaikan bahwa pengupahan pada tahun 2022 ini sesuai berdasarkan PP Nomor 36 tahun 2021 yang merupakan pengganti PP Nomor 78 Tahun 2015. Berdasarkan PP Nomor 36 ini terdapat penyesuaian upah berdasarkan batas atas dan batas bawah.

"Kita di Kalbar berada di tengah-tengah, jadi tidak ada masalah, aman dan sesuai regulasi yang ditetqpkan Pemerintah Pusat, dan kita naik 1,4 %," ujarnya, pada workshop pengupahan dan sosialisai UMP Tahun 2022 di Hotel Kapuas Dharma Pontianak, Sabtu 27 November 2021. 

Dalam proses penetapan UMP, sudah  dipertimbangan beberapa hal, diantaranya menggunakan formula yang berdasarkan pertumbuhan ekonomi, tingkat konsumsi, jumlah keluarga yang bekerja, keluarga dalam rumah tangga, dan berdasarkan nilai upah tahun sebelumnya.

Sementara itu, saat ini ia menjelaskan dalam penetapan upah tidak lagi berdasar KHL (Kebutuhan Hidup Layak).

"Jadi dalam penetapan itu, kita tidak berandai-andai, tapi berdasarkan data-data dari BPS (badan pusat statistik), yang kita formulasikan hingga ketemulah angka itu," tutupnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar