Kenaikan UMP Dinilai Tidak Relevan , KSBI Kalbar Tolak  Kenailkan UMP Kalbar Tahun 2022

KBRN, Pontianak : Upah minimum Provinsi Kalbar untuk tahun 2022, ditetapkan pada 18 November 2021 oleh Gubernur Kalbar Sutarmidji, berdasarkan surat nomor 1407/DISNAKERTRANS/2021, sebesar Rp.2.434.328,19 - (Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan koma Sembilan Belas Rupiah. Upah tersebut naik 1,44 % dibanding UMP tahun 2021 yakni sebesar Rp.2.399.698.65, atau kenaikan sekira Rp.34.629,54.

Ketua Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia Suherman menilai kenaikan Upah Minimum Provinsi Kalimantan Barat pada 2022, sangat tidak relevan dengan realita dilapangan. Oleh karena itu, pihaknya dari KSBI Kalbar menolak dengan kenaikan UMP Kalbar pada tahun 2022.

''Upah minimum yang ditetapkan itu naik hanya 1,44%, dan dengan kondisis saat ini, kita sangat menyesalkan sekali,''ujarnya saat ditemui pada kegiatan workshop pengupahan dan sosialisai UMP Tahun 2022 di Hotel Kapuas Dharma Pontianak, Sabtu, (27/11/ 2021).

Suherman menyatakan, peran serikat buruh dalam penetapan UMP saat ini telah dilemahkan oleh pemerintah pusat dengan adanya undang - undang Omnibus Law atau cipta kerja.

"Kalau dulu kami bisa melakukan negosiasi, dan ada celah di upah sectoral. Namun sekarang tidak bisa lagi, karena peran serikat pekerja dan buruh sudah dilemahkan dan untuk menetapkan itu, semua sudah memakai rumusan tingkat atas dan bawah, konsumtif dan sebagainya dan baru saja ditetapkan UMP nya, beberapa hari harga barang kebutuhan pokok sudah ada yang naik,''paparnya.

Oleh karenaknya, tegas Suherman, KSBSI menilai kenaikan upah yang hanya 34 ribu rupiah tidak relevan dengan tingkat kenaikan harga kebutuhan pokok di pasaran mdan kami sebenarnya berharap penetapan UMP dapat berdasarkan petumbuhan ekonomi dan inflasi nasional yang masih lebih layak dibandingkan dengan rumusan yang ada saat ini di pakai untuk menentukan UMP tersebut.

''Pada tahun 2021 kan tidak ada kenaikan karena Pandemi Covid 19, namun pada tahun 2022 kita berharap ada kenaikan, karenakan sudah ada geliat ekonomi. Oleh sebab itu kami dari KSBSI sepakat menolak UMP ini berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan,''tegasnya.

Pada kesempatan ini pihaknya pun mendorong Presiden segera mengeluarkan Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang) terkait ketenagakerjaan.

“Kami juga mengkritik, kenapa ini masih menggunakan Undang - Undang Nomor 11 tahun 2020 Cipta Kerja, padahal di Mahkamah Konstitusi sudah dinyatakan Inkonstutusional, dan sudah ada putusan MK itu harus diperbaiki,” pungkasnya. Seharusnya ini diperetimbangkan terlebih dahulu, bukan malah pemerintah membuat 4 PP, yakni, PP 34,45,46.37, salah satunya PP 36 ini tentang pengupahan.

“Kita berharap kemarin MK sudah membuat keputusan membatalkan, sudah tau inkonstitusional, malah disuruh perbaiki, oleh sebab itu kita mendesak Presiden membuat Perpu,'' tutupnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar