FOKUS: #VAKSIN COVID-19

Pengamat Sebut Besar Kemungkinan Sertifikat Vaksin Palsu Beredar di Kalbar

KBRN, Pontianak : Tokoh masyarakat Kalbar Herman Hofi Munawar mengingatkan pemerintah untuk membuat langkah antisipasi pemalsuan dokumen, seperti sertifikat vaksin. Menurutnya, pemalsuan sertifikat vaksin sudah terjadi di sejumlah daerah. Sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi juga di Provinsi Kalbar. 

"Oh iya, (sertifikat vaksin palsu) sangat besar sekali kemungkinannya. Contohnya, sebelum ada syarat vaksin itukan ada syarat PCR dan segala macam, itu saya pastikan ada yang palsu. Oleh sebab itu perlu ada instrumen kontrol yang harus terus menerus ditinggalkan dari pemerintah melalui dinas kesehatan, terhadap proses penertiban sertifikat vaksin. Sehingga mereka yang memegang sertifikat vaksin itu benar-benar orang yang telah divaksin," katanya, Kamis (14/10/2021). 

"Saya agak sedikit bingung dengan dijadikannya sertifikat vaksin sebagai syarat perjalanan dan dikaitkan dengan pelayanan publik. Walaupun ini sempat disanggah Kementrian Kesehatan, tapi faktanya, sertifikat vaksin mejadi hal yang serius bagi pemerintah dalam upaya memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Sehingga, masyarakat kita berlomba-lomba untuk ikut vaksin. Jadi sebenarnya, orang vaksin itu bukan untuk menjaga kesehatan atau mengantispasi Covid-19, tetapi untuk mendapat pelayanan publik, terutama untuk perjalanan dan sebagainya," sambung Herman Hofi yang juga ke cari konsen terhadap isu kebijakan publik itu.  

Herman Hofi menyebutkan, tentu saja ada ancaman pidana dalam pemalsuan dokumen penting misalnya sertifikat vaksin. Karena itu dirinya meminta agar semua pihak yang terlibat secara teknis dalam penerbitan dokumen tersebut bisa lebih hati-hati dan waspada. 

"Dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) kita, pasal 263 sangat jelas sekali. Ancaman enam tahun penjara dan denda 200 juta. Apalagi jika yang memalsukan itu orang yang punya otoritas," ujar Dosen Hukum UPB Pontianak itu. 

Sedangkan terkait upaya pemerintah khususnya di Provinsi Kalbar memenuhi pelayanan publik seperti program Vaksinasi Covid-19 sudah tergolong baik. Namun demikian, karena syarat telah divaksin ini menjadi satu instrumen untuk seseorang melakukan perjalanan dan mengakses sejumlah pelayanan umum serta fasilitas publik. 

"Khusus untuk Kalbar vaksinasi sudah cukup bagus. Karena selain pemerintah ada juga ormas dan komunitas yang menyelenggarakan vaksinasi ini. Dalam konteks pelaksanaan sudah sangat bagus. Tetapi yang perlu ditingkatkan juga adalah pengawasannya. Apakah yang divaksin itu sesuai dengan yang telah direkomendasikan dari sisi kesehatannya. Karena itu harus dilakukan satu pintu, dalam penyediaan vaksin sampai distribusi dan penerbitan vaksin itu," tutupnya. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00