Samuel Jabat Pj Sekda Propinsi Kalbar, Fokus Percepatan Realisasi Anggaran

KBRN, Pontianak: Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji melantik Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Samuel sebagai Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Propinsi Kalimantan Barat untuk tiga bulan kedepan, sembari menunggu proses Open Bidding Calon Sekda Propinsi Kalimantan Barat hingga mendapatkan SK Sekda Definitif dari Presiden RI.

Gubernur Sutarmidiji menegaskan, pelantikan Pj Sekda Propinsi Kalbar dilaksanakan, karena pejabat yang lama AL. Leysandri sudah memasuki masa pensiun, sedangkan, tugas Pelaksana Harian (Plh) Sekda sebelumnya yang dijabat oleh Sukaliman selaku Kapala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Propinsi Kalbar hanya berlaku 1 bulan.

Sementara saat ini proses Open Bidding Calon Sekda Propinsi Kalbar terus berlanjut dan diperkirakan selesai pada 27 September 2021 mendatang.

“Jadi, tanggal 27 September selesai, kemudian dikirim ke Mendagri untuk dapat SK Presiden, kurang lebih tiga bulanan prosesnya, mudah-mudahan bisa lebih cepat. Pj Sekda ini menjabat sampai SK Pelantikan Sekda yang baru terbit. Masalah siapa yang menjabat sekda, kita lihat SK dari Presiden,” ujarnya Selasa (22/09/2021) di Pendopo Gubernur Kalbar.

Orang nomor satu di Kalbar ini menuturkan, setelah dilantik sebagai Pj Sekda Propinsi Kalbar, tugas Pj Sekda selanjutnya fokus pada percepatan realisasi anggaran APBD Propinsi Kalbar Tahun 2021. Jika ternyata sulit direalisasikan, tidak menutup kemungkinan akan berdampak pada penerimaan anggaran yang jauh lebih kecil untuk tahun depan bagi OPD yang rendah realisasi anggaranya.

“Saya minta sekda kawal realisasi anggaran, yang lama realisasinya, tahun depan kita kasi anggaran yang lebih kecil,” tegasnya.

Sementara itu dimintai tanggapannya Pj Sekda Propinsi Kalbar Samuel yang baru dilantik, tugas pertama yang akan dilaksanakan sesuai arahan dari Gubernur Sutarmidji yakni mengawal penyusunan perubahan APBD Tahun 2021 dan APBD Propinsi Kalbar Tahun 2022.

“Yang harus saya kawal adalah perubahan APBD 2021 dan APBD Murni tahun 2022 yang saat ini sedang berjalan pembahasannya antara pemerintah dan DPRD Kalbar,” paparnya.

Saat ini ditambahkan Samuel, untuk perubahan APBD 2021 mekanisme sudah berlangsung dan menyisakan dua tahapan selanjutnya yakni rapat gabungan dan persetujuan bersama. Sedangkan untuk, APBD murni tahun 2022 sudah disepakati KUA PPAS menyisakan pengajuan RAPBD untuk dibahas bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Propinsi Kalbar.

“Saat ini tahapan selanjutnya rapat gabungan dan persetujuan bersama. Sedangkan, APBD murni sudah disepakati KUA PPASnya, tinggal pengajuan RAPBD untuk di bahas bersama banggar,” pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00