Tekan Angka Lakalantas, Dishub Diminta Sanksi Tegas Kendaraan Berat

KBRN, Pontianak ; Selama sebulan terakhir, kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kendaraan berat seperti truk tronton mengalami peningkatan di Kota Pontianak. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak, Utin Srilena Candramidi memastikan pihaknya telah memberikan sanksi tegas kepada pengendara kendaraan berat yang melintas diluar jam operasional.

“Sanksi yang diberikan bagi para pelanggar yakni mulai dari pemberian teguran ringan, pembekuan izin, pencabutan izin, serta pemberian sanksi administrasi, dan pembayaran ganti rugi untuk kerusakan prasarana lainnya”, tegasnya.

Selain itu, sesuai Peraturan Wali Kota (Perwa)_Nomor 48 Tahun 2016 jam operasional kendaraan besar seperti kontainer atau fuso ukuran 20 feet dari pukul 08.00 sampai 16.00 WIB, kemudian diperbolehkan melintas kembali pukul 19.00 sampai 05.00 WIB, sedangkan untuk kendaraan berat ukuran 40 feet pukul 21.00 sampai 05.00 WIB.

“Sanksinya itu tilang, tapi kalau kita sudah punya Perda bisa saja dimasukkan ke kas daerah, tapi karena tilangnya belum ada aturan itu masuk kas negara sehingga besaran denda tidak diatur Pemda dan pelanggar menganggap remeh karena dendanya kecil. Tapi nanti kita akan usulkan Perda khusus operasional kendaraan berat kepada DPRD Kota Pontianak”, ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Kota Pontianak, Hardianto menegaskan pihaknya akan membuat regulasi khusus operasional kendaraan berat yang mengatur sanksi tegas bagi pengendara yang melanggar guna menimbulkan efek jera sekaligus meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan kendaraan berat.

“Kami dari DPRD Kota Pontianak akan coba membuat Perda, kalau perlu untuk supir tronton yang selalu melakukan pelanggaran kami akan mecabut izin SIM-nya supaya menimbulkan efek jera. Karena kalau Cuma tilang kita tidak tau penerapannya seperti apa”, katanya.

Selain menanggapi persoalan operasional kendaraan berat, IA juga menyoroti persoalan penerangan jalan umum yang dinilai belum mumpuni, pasalnya lampu-lampu yang dipasang di sejumlah ruas jalan sebagian besar tidak berfungsi sehingga rawan menjadi lokasi tindak kriminal.

“Kami minta Dinas Perhubungan Kota Pontianak memonitor titik-titik lampu jalan yang mati agar bisa segera diperbaiki dan tidak menganggu kenyamanan pengguna jalan yang melintas”, imbuhnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00