Terapkan PP Nomor 30 Tahun 2019, Bahasan Minta ASN Tingkatkan Kinerja

KBRN, Pontianak ; Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pontianak menggelar sosialisasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipil.

Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan menerangkan PP Nomor 30 Tahun 2019 mengatur tentang penghasilan yang diterima Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan kinerja.

“PP 30 tahun 2019 memiliki makna bahwa ASN sebagai birokrat semakin diperketat dengan aturan kepegawaian, karena kita sudah dibayar oleh Pemerintah Pusat juga Daerah yang luar biasa, yakni berupa gaji dan tunjangan yang tergolong tinggi,” ujarnya, Selasa (15/6).

Oleh karena itu, Bahsan meminta agar para ASN menanggapi serius terhadap kinerja yang dimiliki.

“Saya minta perhatian kita lebih serius, sebagai ASN untuk bekerja dan agar dapat memotivasi serta menambah wawasan kita menjadi lebih baik,” tuturnya.

Kendati demikian, dikatakannya, selain berkinerja ASN juga harus memiliki perilaku yang baik.

“ASN harus punya kinerja, ingat dengan SKP (Sasaran Kinerja Pegawai). Kemudian, kita juga harus memiliki perilaku yang baik, terutama dalam hal kedisiplinan, loyalitas dan perilaku yang baik terhadap sesama,” katanya.

Dalam Peraturan tersebut dikatakan bahwa Penilaian Kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier. Penilaian Kinerja PNS tersebut dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.

“Ada beberapa hal yang harus kita ketahui dalam penilaian kinerja, dimana penilaian kinerja berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu, unit kerja, dan organisasi. Kemudian juga memperhatikan target, hasil, manfaat dan perilaku,” jelasnya.

Ditambahkannya juga beberapa hal yang menjadi prinsip pada penilaian kinerja.

“Ada lima hal yang menjadi prinsip dalam penilaian kinerja PNS, antara lain objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan,” pungkasnya. (Rizki Agata)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00