IMB Mega Lavender Kubu Raya Sudah Ikuti Prosedur, Maria Tegaskan Tidak Pernah Sebut Kecolongan

KBRN, Kubu Raya : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat (Kalbar), Maria Agustina, berang atas pemberitaan yang beredar di media sosial Instagram yang mengutip satu di antara media siber di Pontianak yang menyampaikan bahwa kantornya mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Perumahan Mega Lavender cacat prosedur. 

Menyikapi masalah ini, Maria pun mengeluarkan bundelan aturan, dan menunjukkan jika IMB Perumahan Mega Lavender yang diterbitkan memang sudah sesuai aturan yang berlaku. 

“Jadi terkait dengan proses keluarnya IMB Mega Lavender, itu sebenarnya sudah mengikuti prosedur, artinya mengikuti Perbup tentang SOP kita nomor 314 tentang prosedur dari proses IMB,” kata Maria di ruang kerjanya, Jum'at (7/5/2021).

Tampikan keras ini dirunut oleh Maria. Pemberitaan yang terkesan menampilkan opini ketimbang fakta itu menurutnya tidak mendasar. Ia kemudian menjelaskan alur penerbitan IMB di Kabupaten Kubu Raya. 

Menurutnya, penerbitan IMB di Kubu Raya sudah melalui proses administrasi minim bertemu atau tatap muka. Karena sesuai aturan yang berlaku, semua proses administrasi harus dilalui melalui aplikasi online atau daring. 

Jadi, tudingan yang tak berdasar itu kata Maria, sangat tidak mungkin dilakukan oleh pihaknya, dalam hal ini mengeluarkan IMB yang cacat prosedur, atau mengeluarkan IMB begitu saja kepada pemohon tanpa menyerahkan syarat-syarat pada aturan tersebut.

“Jadi sebenarnya tidak ada yang kecolongan, tidak ada, semua sudah mengikuti proses ini,” kata Maria.

Menurutnya, aplikasi yang bernama Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) milik Pemkab Kubu Raya ini mengacu kepada undang-undang tentang IMB sendiri, yaitu Undang-Undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung, kemudian Peraturan Pemerintah (PP) nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. 

Menurut Maria, proses untuk mengurus IMB ini juga tak main-main, karena sudah mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) Nomor 19 tahun 2018 tentang penyelenggaraan IMB dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi) melalui pelayanan perizinan berusaha, yang terintegrasi secara elektronik.

“Jadi semuanya melalui aplikasi SIMBG kita sudah mengikuti prosesur itu, ditambah diperkuat lagi dengan Peraturan Bupati (Perbup) Kubu Raya kita nomor 314 tahun 2019 tentang SOP perizinan dan non perizinan,” ujarnya.

Maria merasa, tudingan pemberitaan yang sempat viral di media sosial itu tendensius, dan terkesan mencemarkan kinerja optimal dari DPMPTSP Kubu Raya. 

Bahkan ia menilai, DPMPTSP Kubu Raya sebenarnya tidak terlibat apapun terkait ini, karena jika ditelisik, persoalannya bukan antara perumahan Mega Lavender, yang berseteru dengan ahli waris dan kantornya, melainkan hanya dua belah pihak yakni Mega Lavender dan satu di antara ahli waris saja. 

“Di media itu saya dibilang kecolongan, lah wartawannya yang nanya, saya kecolongan atau tidak? Saya jawab tidak kecolongan. Lalu ditulis saya mengaku kecolongan. Kan ini opini medianya ya, saya tidak terima dengan narasi itu,” bebernya. 

Selain itu Maria juga menegaskan, narasi yang disampaikan oleh satu di antara media siber atau online di Pontianak itu membangun persepsi publik yang salah pada kinerja DPMPTSP Kubu Raya. 

“Saya tegaskan sekali lagi, jangan dihubung-hubungkan dengan kantor kami. Sebenarnya dalam kasus ini yang sedang bersengketa bukanlah kami, melainan antara ahli waris. Lalu kenapa kami dihubung-hubungkan dengan persoalan perumahan Mega Lavender? Lalu menuding kami cacat prosedur, ini kan sudah membangun opini publik yang tendensius,” tegas Maria. 

Sebelumnya diberitakan, sengketa status tanah di kawasan perumahan Mega Lavender Desa Kapur, Kubu Raya, Kalimantan Barat menemui ujung. Pihak ahli waris akhirnya buka suara. Mereka menegaskan, bahwa tanah tersebut telah dijual oleh ibu mereka.

"Tanah ini sudah dijual oleh ibu kami semasa hidupnya ke Hendri Susanto Ngadimo. Pihak Mega Lavender membeli dari Hendri. Jadi, tidak ada hubungan antara pihak kami ahli waris dengan pihak Mega Lavender," kata Iche Magdalena, salah seorang ahli waris, kepada wartawan, Jumat, 9 April 2021.

Iche membeberkan, ia merupakan satu dari enam bersaudara di mana dari enam bersaudara itu, anak nomor empat melakukan gugatan. Bahkan saudaranya itu yakni Benny Irawan melakukan unjuk rasa di kawasan Mega Lavender, beberapa waktu lalu.

"Saya pun tidak tahu kenapa dia menggugat tanah ini. Terkait aksinya, kami tidak tahu. Itu atas nama adik kami sendiri. Karena, tanah ini tidak hak kami lagi," jelas Iche.

Sebenarnya, sambung Iche, mereka sudah tak ada masalah terkait tanah yang dijual itu. Artinya, tidak ada urusan dengan tanah yang dijual almarhumah ibu mereka ke Hendri. Penjualannya pun sudah memenuhi persayaratan dan aturan sebagaimana mestinya.

"Saya tegaskan, bahwa tanah tersebut sudah dijual secara resmi oleh ibu kami sesuai hukum yang berlaku. Jadi kami tidak ada hubungan dengan pihak Mega Lavender. Karena Mega Lavender beli tanahnya bukan dari kami, tapi beli dengan Hendri Susanto Ngadimo," tambahnya.

Beberapa waktu lalu, Benny Irawan menggelar aksi unjuk rasa di depan kompleks perumahan tersebut. Ia mendesak pihak pengembang menghentikan kegiatan.

"Kami tegaskan lagi, tanah ini dijual ibu kami pada tahun 1989 ke Hendri. Sejak itu, kami adik beradik tidak ada ribut atau masalah. Karena ibu kami sudah clear dengan Hendri. Tidak tahu juga, kenapa sekarang ada masalah," kata Iche.

Menurut Iche, ia dan empat saudaranya tidak mau ikut campur dalam polemik ini. Karena hak atas tanah itu sudah tidak ada lagi pada mereka.

"Tanah dijual ibu kami. Masalah hasil penjualan itu mau dikemanakan, itu urusan ibu kami semasa hidupnya. Ibu meninggal pada 1990," tutup Iche.

Sementara, Benny Irawan, satu di antara ahli waris yang menggugat perumahan Mega Lavender ini berujar, jika pihaknya sudah mengajukan gugatan terkait sengakrut tanah tersebut.

“Saya minta IMB dibekukan, sampai ada keputusan pengadilan yang inkrah,” katanya.

Menanggapi itu, Maria Agustina mengatakan, proses pembekuan IMB itu harus melalui proses peradilan. Tidak bisa serta merta membekukan, apalagi proses pengajuan IMB Mega Lavender sudah sesuai prosedur yang berlaku.

“Jadi tidak benar jika kami kecolongan, karena memang surat pernyataan tidak dalam sengketa sudah dimasukkan ke dalam aplikasi, dan itu sistemnya online. Kalau dipalsukan ya pasti ketahuan, sistem langsung menolak,” pungkasnya. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00