FOKUS: #VAKSIN COVID-19

BPK Bidik Anggaran Covid, Ini Respon DPRD Kota Pontianak

KBRN, Pontianak : Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak Firdaus Zarin mengingatkan anggaran penanganan Covid-19 harus benar-benar transparan dan sesuai aturan. Pasalnya, di sejumlah daerah ada potensi penyalahgunaan anggaran penanganan Covid-19 yang kemudian di bidik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Tahun pertama Covid (2020) itu terkumpul 270 an miliar lebih. Untuk tahun 2021 ini sekitar 56 miliar. Dana itu disiagakan untuk pembelian sembako, pembelian APD, operasional TNI Polri dan sebagainya. Dana ini harus dikelola hati-hati, dikelola dengan benar supaya penanganan Covid-19 ini bisa komperhensif," katanya belum lama ini.  

"Kita tidak mau dana dana ini menjadi masalah, dibeberapa daerah itu jadi masalah. BPK itu sekarang lagi uji petik ni, terkait dana covid tahun 2020, benar tidak by name by address," timpal Firdaus.   

Sedangkan untuk meningkatkan upaya pencegahan Covid-19, Firdaus meminta agar pemerintah pusat dsn daerah serius menyiapkan vaksin. Sehingga tujuan mengcover 80 persen populasi dalam program vaksinasi tercapai. 

"Vaksin ini gawang terakhir. Kalau pemerintah belum siap, ini akan menjadi masalah. Alangkah baiknya, disegerakan vaksin ini sehingga ekonomi juga bisa berjalan," tutup Firdaus Zarin. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00