Kemendagri Ungkap Kendala Pemekaran Daerah Otonomi Baru

KBRN, Pontianak: Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kementrian Dalam Negeri Akmal Malik pada kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus Nasib Pemekaran Propinsi Kapuas Raya secara Virtual di Ruang Data Analitik Kantor Gubernur Kalimantan Barat menyebutkan, hingga saat ini persoalan nyata dalam setiap pelaksanaan Pemekaran suatu wilayah adalah masih banyak daerah induk yang enggan memberikan pembagian kewenangan antara daerah induk kepada daerah pemekaran.

Bahkan, hingga sampai hari ini dikatakan Akmal, masih ada ratusan daerah induknya yang tidak mau memberikan asetnya dari pusat ke daerah pemekaran dan menjadi beban Kemendagri tersendiri.

“Walaupun kami katakan dari awal janjinya luar biasa manis, antara daerah induk dengan daerah pemekaran dapat menyelesaikan masalah asetnya. Tetapi, pergantian kepemimpinan lima tahun menyebabkan itu berubah. Oleh karena itu, persoalan di daerah menjadi persoalan kita juga,” ungkapnya Senin (01/03/2021).

Akmal Malik menuturkan, selain masalah pembagian kewenangan, persoalan nyata lainya yang cukup menjadi perhatian adalah mengenai batas-batas wilayah, hibah dan perubahan rezim kepemimpinan. Maka dari itu, evaluasi yang dilakukan oleh Kemendagri setiap perubahan lima tahun kepemimpinan, ditambahkan Ikmal, selalu tidak menyelesaikan masalah.

“Dengan demikian, muncul moratorium Pemekaran daerah yang disetujui oleh Dewan Pertimbangan Otda yang diketuai langsung oleh Wakil Presiden untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pemekaran yang selama ini terjadi,”pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00