FOKUS: #WASPADA KARHUTLA

Kemenkopolhukam Tepis 'Anak Tirikan' Kalbar soal Pemekaran Daerah

KBRN, Pontianak : Asisten Deputi Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan  (Kemenkopolhukam) Syamsuddin, membantah jika adanya audiensi sejumlah pejabat daerah dan tokoh masyarakat dari Provinsi Papua, terkait dengan pemekaran daerah. 

"Yang kami dengar adalah bahwa akhir-akhir ini memang ada dari provinsi Papua audiensi dengan Pak Menteri. Tapi hal itu  terkait dengan yang pertama adalah, revisi undang-undang nomor 21 tahun 2021. Mungkin ini kami meluruskan bahwa terkait dengan isu-isu yang pemekaran daerah Papua, memang sampai saat ini masih dalam pembahasan pemerintah pusat," katanya saat mewakili Menkopolhukam dalam FGD Nasional dengan tema Nasib Pemekaran Provinsi Kapuas Raya, Senin (01/03/2021)

Syamsuddin menegaskan, jika oleh pembicara sebelumnya dalam FGD tersebut, juga sudah dipaparkan secara gamblang bahwa tidak ada lagi syarat yang kurang untuk memekarkan Provinsi Kapuas Raya. Namun memang diakui, moratorium atau penghentian sementara pemekaran daerah otonom baru, belum dicabut. 

"Tadi Anggota DPD sudah menyampaikan kemudian Anggota DPR RI sudah juga menyampaikan, kita tidak perlu membahas lagi yang terkait dengan apa teknisnya kan. Ini memang sudah di hadapan kita bahwa pemekaran provinsi Kapuas Raya ini benar-benar sudah dipersiapkan dari tahun 2007. Jadi, karena di 2014 ada moratorium, pemerintah menahan dulu jadi kalaupun ada perkembangan-perkembangan di kemudian hari yang terkait dengan pemekaran mungkin ini harus ada pencabutan moratorium itu, yang diketuai oleh wakil presiden," jelasnya. 

Syamsuddin juga menganggap wajar jika ada rencana pemekaran Provinsi Kapuas Raya, misalnya pelayanan administrasi pemerintahan. 

"Selama ini memang kalau kita melihat dari jarak antara Kota Pontianak dengan daerah-daerah yang calon dari pemekaran, itu sangat jauh. Perlu ada pertimbangan dan efektivitas pemerintahan. Kemudian yang kedua percepatan peningkatan kesejahteraan itu juga akan lambat, kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan juga kurang efektif," tutup Syamsuddin. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00