Inspektorat Harus Berani Tegur Kepala Daerah

KBRN, Pontianak: Satu diantara tugas dari Inspektorat adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah termasuk perumusan kebijakan teknis.

Hal itu ditegaskan, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji usai membuka Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) Propinsi Kalbar Tahun 2020 dan Pembahasan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2020 mengusung Tema “Sinergi dan Kolaborasi APIP Dalam Mengawal Pemulihan Ekonomi dan Sukses Pilkada Serentak Tahun 2020 Kamis (26/11) di Hotel Aston Pontianak.

Gubernur mengatakan, sesuai UU Nomor 5 Tahun 2014 bahwa jabatan tinggi Pratama termasuk kepala dinas hanya bisa menduduki jabatan selama lima tahun, setelah itu dievaluasi baru dipersilahkan untuk diperpanjang.

Oleh karena itu,  Inspektorat harus berani menegur kepala daerah jika ada jabatan diatas lima tahun tanpa evaluasi.

“Inspektorat harus berani menegur seluruh kepala daerah sehingga jika ada jabatan diatas lima tahun tanpa evaluasi maka harus menegur kepala daerah tersebur. Kalau seorang pejabat menjalankan tugasnya lebih dari lima tahun tanpa evaluasi maka segala kebijakan yang diambil batal demi hukum,” ungkapnya.

Mantan Walikota Pontianak dua periode ini  menuturkan, jangan sampai seorang inspektorat tidak menjalankan tugasnya dengan benar apalagi tidak mengetahui UU yang telah ditetapkan.

“Selain terhadap kebijakan jabatan lima tahun, Inspektorat juga harus mengintervensi kepala daerah terkait serapan anggaran jika tidak dijalankan dengan baik disebuah Kabupaten/Kota. Apalagi jika ada temuan yang berulang, harusnya cepat koordinasi,”tegasnya.

Terkait stabilitas kinerja bekerja, Bang Midji juga menargetkan Nilai B untuk seluruh dinas atas System Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

“Saya targetkan nilai B untuk Provinsi dan jika kerja tak tentu rudu yang repot kita,” cetusnya.

Inspektorat ditambahkan Sutarmidji merupakan jabatan yang strategis sehingga dapat menjalankan tugasnya selevel dengan Sekda dan dapat mempertanggungjawabkan kinerja bersama dengan kepala daerah mewujudkan.

Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementrian Dalam Negeri Tumpak Haposan Simanjuntak mengungkapkan, koordinasi dalam menciptakan pengawasan harus ada harmoni. Apalagi menurutnya, koordinasi tidak mesti hanya dilakukan oleh inspektorat saja, akan tetapi tugas semua baik dinas maupun aparat penegak hukum juga bisa dilibatkan.

“Yang lain juga ikut bertugas, bahkan aparat penegak hukum dalam proses pengawasan juga bisa dilibatkan. Karena, ada metode pengawasan yang mereka (aparat-red) punya yang mungkin efektif dan bisa dipadukan dengan metode pengawasan inspektorat,”paparnya.

Dikatakan Tumpak, khusus pengawasan untuk Kalbar saat ini, seiring pelaksanaan Pilkada Serentak, yang menjadi atensi adalah penyerapan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk mendukung pilkada. Apalagi, pilkada dalam masa Pandemi Covid 19, setidaknya membutuhkan ekstra, selain anggaran, juga disiplin mengawal pilkada.

“Untuk kalimantan, NPHD sudah teralokasikan semua, karena NPHD dan Pilkada dari dulu sudah ada. Di APBD ada untuk mendukung KPUD, Bawaslu dan pengamanan TNI/Polri, tidak ada masalah,”tukasnya.

Hanya saja tugas bersama, termasuk pers mengawasi jangan sampai pada saat hari H pencoblosan, ada indisipliner bahkan muncul klaster baru. Pihaknya melihat tahapan mulai dari coklit pendataan dari rumah ke rumah tidak ada masalah. Sehingga tidak terjadi kluster baru, yang ada hanya kluster lain.

“Tidak ada dari klusteri pilkada, justru yang lain. Jadi dalam hal ini bagus ya. Begitu juga dengan netralitas ASN, tidak signifikan,”pungkasnya. (SS)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00