Wagub Kalbar: Keterbukaan Informasi Wajib Bagi Badan Publik

KBRN, Pontianak: Informasi merupakan kebutuhan mendasar setiap orang sebagai pengembangan pribadi dan lingkungan sosial serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan momentum penting dalam mendorong Keterbukaan Informasi Khususnya di Provinsi Kalimantan Barat.

Keterbukaan Informasi Badan Publik bagi masyarakat ini sangat penting sekali karena saat ini, masyarakat sangat memerlukan informasi dari Pemerintah Daerah.

"Contoh misalnya Dinas Pendidikan, kalau kita mau masukkan anak sekolah harus mengetahui informasinya, di zona mana anak kita akan ikut sekokah sesuai dengan zonasinya itu merupakan salah satu informasi yang disampaikan kepada masyarakat," Kata Drs. H. Ria Norsan., M.M., M.H. Usai Acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Se-Kalbar Tahun 2020 di aula Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar Rabu (25/11/2020).

Wagub Kalbar juga mengatakan, untuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), misalnya ingin perizinan apa dan hal tersebut perlu disampaikan kepada masyarakat syarat dan ketentuan apa saja karena sekarang sudah melalui online.

"Terkait dengan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik tahun ini ada peningkatan, artinya di zona hitam untuk Pemerintah Kabupaten/Kota sudah tidak ada lagi dan untuk Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalbar juga tidak ada lagi," ujar Wagub Kalbar.

Kemudian untuk memberikan informasi kepada publik adalah sebuah kewajiban dari Badan Publik. Keterbukaan dan transparansi bagi Badan Publik untuk mendukung visi pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Dikatakannya, keterbukaan informasi merupakan kunci dari keberhasilan Tata Kelola Pemerintah yang baik, tidak ada lagi yang harus ditutupi untuk suatu informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, kecuali untuk hal-hal yang memang menurut undang-undang tidak diperkenankan untuk dipublikasikan atau bersifat dirahasiakan.

"Atas nama Pemerintah Provinsi Kalbar juga mengajak Kabupaten/Kota dan seluruh masyarakat Kalbar, karena kita masih dalam pandemi covid-19 ini mari kita selalu menerapkan protokol kesehatan jangan lupa memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak dan menghindari kerumunan-kerumunan. Mudah-mudahan ini juga merupakan salah satu informasi kepada masyarakat yang akan kita berikan supaya masyarakat kita tidak tertular covid-19," ungkapnya.

"Selamat kepada pemenang dan yang mendapat kategori hijau, mudah-mudahan penganugerahan ini sebagai pemacu ataupun motivasi kedepannya lebih baik untuk keterbukaan publik," tutupnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi (KI) Kalimantan Barat Sy. Muhammad Herry mengungkapkan, sesuai undang-undang keterbukaan informasi publik memberikan mandat kepada KI Kalbar untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi (Monev) keterbukaan informasi badan publik yang ada di tingkat propinsi, Dimana, monev tersebut ada 5 zona yakni Zona Hijau, Biru, Kuning, Merah dan Hitam.

“Yang paling bagus Hijau artinya Informatif, kemudian Biru  menuju informatif, kuning cukup informatif, merah kurang informatif dan hitam tidak informatif. Masing-masing zona ini dinilai masuk  zona mana keterbukaan informasi badan publik itu,”ujarnya

Sebagai contoh, zona hitam, kategori badan publik setelah dikirimkan secara patut Self Assesment Questionaire (SAQ), mereka tidak merespon dan tidak mengirimkan kembali dalam jangka waktu yang cukup dan patut  kurang lebih 2 bulan. Apabila badan publik tidak mengembalikan, maka badan publik itu berpeluang masuk dalam Zona Hitam.

“Tapi kalau mereka mengembalikan SAQ sebelum batas waktu yang kita sampaikan, maka zona hitam itu sudah lepas. Apakah, nanti masuk zona merah, kuning, biru atau hijau,”pungkasnya. (SS)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00