Lintas Etnis dan Agama di Kalbar Sepakat Jaga Keberagaman dan Tolak Aksi Anarkis

KBRN,  Pontianak: Seluruh Etnis dan Agama di Kalimantan Barat menyepakati dan membuat komitmen kuat dalam menjaga keberagaman suku maupun agama dengan mengedepankan rasa kebersamaan dalam keberagaman. 

Hal itu dituangkan dalam pembacaa ikrar oleh tokoh etnis dan agama pada kegiatan Silahturahmi Budaya Perkokoh Persatuan Membangun Negeri. Dengan mengusung Tema "Meneguhkan kembali Nilai nilai Sumpah Pemuda" Selasa (20/10) di Rumah Adat Melayu Pontianak. Dalam ikrar itu juga disebutkan bahwa elemen masyarakat Kalbar menolak tegas aksi anarkis, intoleransi dan vandalisme dalam menyampaikan pendapat dibuka umum. 

Kepada wartawan Kapolda Kalbar Irjen Pol Remigius Sigit Hardyanto mengatakan, dalam menyampaikan pendapat diperbolehkan, namun tetap menjaga ketertiban dan keamanan. 

"Apalagi,  Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat melalui Gubernur Kalbar Sutarmidji sudah membentuk tim kajian terkait UU Cipta Kerja. Jika ada aspirasi yang ingin disampaikan, silahkan sampaikan sesuai mekanisme dan secara bermartabat," ujarnya. 

Jenderal Bintang Dua ini menuturkan, terkait ancaman oknum yang disinyalir sengaja membuat kericuhan, untuk mereduksi tentu ada sejumlah Standar Operasional Prosedur (SOP)  yang diterapkan. 

Senada diungkapkan Pangdam XII/TPR Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad, dimana pihaknya mengapresiasi seluruh etnis dan agama di Kalbar yang telah bersama-sama menyepakati  untuk menjaga keberagaman dalam bingkai NKRI. 

"Apalagi,  dalam membangun suatu bangsa harus kompak,  karena bagaimanapun  bangsa ini dalam perjalanan menuju keberhasilan," tandasnya. 

Sementara itu,  Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji menegaskan,  pihaknya juga mengapresiasi peran semua etnis yang ada dalam menjaga keberagaman.

Dikatakan gubernur, dalam menyampaikan aspirasi harus dilakukan dengan santun dan tidak membenarkan adanya aksi anarkis. 

"Apapun aspirasinya,  mau pahit ke enak ke silahkan sampaikan.  Saya selaku gubernur,  siap memfasilitasi dan menyampaikan ke pemerintah pusat," tegasnya.

Lebih lanjut, Midji sapaan akrabnya mengutarakan, pihaknya sudah membentuk tim pakar untuk mengkaji UU Cipta Kerja. Pasal mana saja yang dinilai sangat merugikan masyarakat, tidak sesuai dan sebagainya akan ditampung melalui tim ini. "Kalau ada pasal yang memang merugikan masyarakat, atau yang gimana-gimana, sampaikan saja.  Sepanjang disampaikan dengan argumen yang benar,  kita akan sampaikan, sebagai bahan masukan pemerintah," pungkasnya. (SS) 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00