Konsensus Politik Selesai di Visi dan Misi, Mundurnya Sujiwo Hanya Sandiwara Tak Bernilai

KBRN, Kubu Raya : Pasca beredarnya informasi terkait Sujiwo batal mundur dari jabatan Wakil Bupati Kubu Raya Kalimantan Barat (Kalbar) kembali menjadi perbincangan masyarakat di daerah itu, bahkan hal ini juga tidak luput dari perbincangan sejumlah partai pengusung yang mengantarkan Muda-Jiwo menjadi champion pada Pilkada tahun 2018 dengan memperoleh suara 70,20 persen. 

Situasi inipun membuat Direktur Institute Indonesia Moeda Abu Mas’ud kembali angkat bicara. Menurutnya, dengan kondisi saat ini, tentunya publik melihat keinginan mundurnya Sujiwo hanya sandiwara politik semata untuk melakukan bargaining dengan Bupati Muda Mahendrawan, terutama soal keinginannya untuk dilibatkan lebih jauh dalam 'mengelola' Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan kata lain, publik melihat peristiwa politik ini dipicu adanya pembagian 'kue' yang tidak merata. Yang mana hal ini sebenarnya terkesan dibuat oleh Sujiwo sendiri.  

"Jika bicara kewenangan, regulasi sdh jelas membedakannya. Dalam konteks pengelolaan apbd,  Bupati  merupakan kuasa pengguna anggaran. Otoritasnya mutlak. Karena kewajiban untuk melaksanakan janji kampanye yang tertuang dari visi misi itulah Kepala Daerah dan Wakilnya harus memastikan bahwa anggaran adalah satu diantara sarana untuk memastikan itu", ungkap Direktur Institute Indonesia Moeda Abu Mas’ud via telepon, Selasa (30/06/2020).

Abu menambahkan, untuk itu keinginan mundurnya Sujiwo semestinya harus didasarkan pada visi misi. Bagiamana dari program dan kegiatan yang tertuang dalam APBD yang menurutnya sudah tidak sesuai. Jadi jelas ukurannya. Semestinya itu yg harus dipaparkan oleh Sujiwo. 

"Pertanyaannya apakah selama ini Sujiwo sdh pernah bicara soal itu? Saya kira tidak. Padahal pembagian tugas Bupati dan Wakilnya telah jelas. Terutama pembagian pada sektor pembangunan. Saya juga tidak melihat apakah Bupati telah menutup akses Sujiwo untuk bicara soal berbagai isu yang masuk dalan ruang lingkup tugasnya. misalnya,  Apakah  Sujiwo pernah bicara soal gagasannya tentang pembangunan pariwisata di kubu raya? Apa Sujiwo pernah bersama-sama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bicara serius tentang masalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak? dan sebagainya. Saya kira publik sudah pintar untuk menilai sendiri", ucapnya. 

Abu menilai, kondisi ini terlepas jadi atau tidaknya Sujiwo mundur dari jabatan Wakil Bupati Kubu Raya, karena dengan situasi saat ini yang harus dibangun adalah berbicara soal gagasan, Visi Misi dan sejauhmana progresnya menjawab masalah rakyat kuburaya.

"Bukan malah mengesankan soal pembagian 'kue' semata seperti yang dikesankan oleh Sujiwo", pungkasnya.

Dikutip dari insidepontianak.com, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) partai Demokrat yang merupakan satu di antara 8 partai pengusung Muda-Jiwo di Pilkada 2018 Usman memastikan Sujiwo batal mundur dari posisinya sebagai Wakil Bupati Kubu Raya.

"Alhamdulilah, keduanya menghargai partai pengusung untuk mediasi. Insya Allah mereka akan lanjut sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya sesuai masa jabatannya", kata Ketua DPD Partai Demokrat Kubu Raya kepada insidepontianak.com, Senin (29/6/2020).

Sementara itu, dikutip dari suarapemredkalbar.com, Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Kubu Raya Syarif Amin Assegaf menyayangkan pernyataan Ketua DPD Partai Demokrat Kubu Raya, Usman menyebut, Wakil Bupati Kubu Raya Sujiwo urung mengundurkan diri dari jabatannya. 

Kekesalan Amin karena, sebagai partai pengusung pasangan Muda Mahendrawan-Sujiwo saat pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kubu Raya 2018 lalu, Partai Nasdem tidak pernah diajak komunikasi.

"Usman itu siapa? tiba-tiba mengeluarkan statement seperti itu dan dia tidak pernah berkomunikasi. Saya dapat informasi, Ketua Partai Hanura Kubu Raya juga tidak dilibatkan dalam komunikasi", kata Amin kepada Suara Pemred, Senin (29/6).

Apabila memang benar Sujiwo batal mengundurkan diri, Amin yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Provisi Kalimantan Barat itu menyebutkan ia tidak mempermasalahkannya. Namun, selain kerena tidak diajak komunikasi, ia juga menyayangkan pembatalan tersebut tidak keluar langsung daru mulut Sujiwo. Amiin juga berharap, Sujiwo dapat berjiwa besar apabila ada perselisihan di masa jabatannya, sebaiknya, Amin menyarankan Sujiwo terlebih dahulu berkonsultasi dengan partai pengusung untuk mencari solusi.

“Kedepan jangan diekspos ke media dan buat kegaduhan, berjiwa besar lah. Silahkan hubungi partai koalisi untuk cari masukan, karena niat kita ingin membangun Kubu Raya menjadi lebih baik harus terus berjalan sesuai dengan Visi dan Misi sewaktu kampanye lalu, Muda-Jiwo Bersatu Masyarakat Kubu Raya Menyatu”, pungkasnya.

 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00