Cari Informasi Valid Terkait PPPK Guru, Komisi I DPRD Ketapang Kunker ke Dinas Pendidikan

KBRN, Pontianak: Komisi I DPRD Kabupaten Ketapang melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang, Selasa (5/7/2022). 

Kunjungan kerja Komisi I yang membidangi Pemerintahan, Hukum dan Aparatur ini guna koordinasi terkait PPPK formasi guru yang dinyatakan lulus Passing Grade namun belum mendapatkan penetapan kerja dan SK. 

Dalam hal ini, Ketua Komisi I Gusmani, Wakil Ketua Kurniawan, Sekretaris Sufanda, dan Anggota M. Puadi, Abdul Aen, dan Yang Kim terjun langsung ke Dinas Pendidikan, untuk mendapatkan informasi yang valid terkait nasib guru yang telah dinyatakan lulus. 

Dalam pertemuan tersebut, Gusmani memaparkan permasalahan yang terjadi atas beberapa laporan yang disampaikan kepada DPRD Kabupaten Ketapang, beberapa point diantaranya Tenaga Guru PPPK tahap I maupun Tahap II yang dinyatakan sudah lolos namun belum diangkat menjadi PPPK, selanjutnya Tenaga Guru TK yang dinyatakan Lolos namun sampai sekarang belum mandapat SK. 

"Yang terakhir terkait perubahan Peraturan pada seleksi tahap II, membuka seleksi dari umum sehingga menimbulkan kecemburuan sosial terhadap tenaga honorer yang sudah memiliki masa kerja 3 tahun atau lebih," terang Gusmani. 

Kepala Dinas Pendidikan Kabupatan Ketapang Dr. Ucup Supiatna membenarkan permasalahan yang disampaikan Gusmani, terkait dengan guru yang dinyatakan lolos seleksi namun belum mendapatkan SK atau penempatan kerja guru khususnya tenaga guru. 

"Dari total 196 lulus passing grade, 106 yang telah ditempatkan," kata Ucup. 

Terkait guru TK yang lulus seleksi dari Tahap I pesertanya tenaga guru Negeri, sedangkan Tahap II guru dari swasta. Dari jumlah peserta mengikuti 198 orang, yang lulus seleksi tes berjumlah 86 orang oleh pusat. 

Ucup mengungkapkan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang mengalami kesulitan dalam hal ini, karena jumlah tenaga guru yang diterima pusat melebihi batas kuota Sekolah TK yang ada di Kabupaten Ketapang. 

Untuk mengatasi permasalahan ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang mengambil jalan altenatif dengan melakukan pendataan Sekolah TK yang status Swasta bisa atau mau dirubah Statusnya menjadi Negeri guna menampung guru pengajar yang dinyatakan lulus tersebut. 

Selain itu Kepala Dinas Pendidikan juga meminta arahan dalam hal penyelesaian ini. 

Terkait pertanyaan Wakil Ketua Komisi I Kurniawan, Dr. Ucup Supiatna menjelaskan bahwa tenaga guru yang Lulus seleksi diprioritaskan untuk TK Negeri atau sekolah Negeri karena anggaran biaya dibebankan oleh APBD Pemerintah Daerah bukan Pusat. 

Menindaklanjuti hasil kunjungan kerja, Komisi I DPRD Kabupaten Ketapang akan melakukan koordinasi ke kementerian guna mencari jalan atau solusi terbaik agar permasalahan ini dapat terselesaikan, tentunya titik terang diharapakan oleh guru-guru PPPK yang telah dinyatakan lulus oleh Pusat. 

Sumber: M. Saad-HumproDPRD Ketapang 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar