DPRD Kalbar Sosialisasi Perda Nomor 8 Tahun 2021 di Ketapang

KBRN, Pontianak: Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan Sosialisasi Perda Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut & Mangrove di ruang rapat Utama Kantor Bupati Ketapang, Jumat (1/7/2022).

Wakil Bupati Ketapang Farhan yang  membuka kegiatan sosialisasi perda menyampaikan atas nama pribadi dan pimpinan daerah mengucapkan selamat datang di Kabupaten Ketapang kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat beserta seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, sekaligus mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kelembagaan DPRD Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat atas diselenggarakannya kegiatan sosialisasi di Kabupaten Ketapang.

“Kondisi ekosistem gambut dan mangrove kita terus mengalami kerusakan akibat meningkatnya pemanfaatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kerusakan ekosistem gambut dan mangrove tentunya menjadi ancaman bagi kelestarian lingkungan hidup,” ucap Farhan.

Pemerintah, kata Farhan, melalui Presiden Joko Widodo kembali menegaskan komitmennya untuk melakukan pemulihan lingkungan dengan mempercepat rehabilitasi ekosistem gambut dan mangrove termasuk mengubah Badan Restorasi Gambut menjadi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM).

Ekosistem gambut, lanjut Farhan, memiliki keterikatan dengan ekosistem mangrove, dan keberadaan mangrove penting untuk melindungi pulau dari abrasi.

Kerusakan mangrove tentunya dapat pula menjadi ancaman bagi ekosistem gambut yang ada karena kedua ekosistem ini banyak juga yang saling berhubungan.

Berdasarkan data dan informasi dari Pusat Penelitian Kehutanan International (Cifor), kedua ekosistem ini sangat baik dalam menyerap dan menyimpan karbon dan berperan penting dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Mangrove di Indonesia mampu menyimpan 3.14 miliar ton karbon atau sepertiga dari karbon dalam ekosistem pesisir dunia dan gambut di Indonesia diketahui mampu menyimpan 57 gigaton karbon.

Dengan kemampuan itu, maka jelas kedua ekosistem ini memiliki peran penting dalam pengendalian perubahan iklim.

“Berdasarkan data Badan Restorasi Gambut, target realisasi restorasi lahan gambut di Provinsi Kalimantan Barat adalah seluas 119,634 ha dan target di Kabupaten Ketapang seluas 29.701 ha atau 24,83% dari luas restorasi gambut Kalimantan Barat dan terendah kedua setelah Kabupaten Kubu Raya seluas 48,763 ha atau 40,76%,” ungkap Farhan.

Ada tiga kabupaten yang memiliki luas target restorasi gambut cukup luas yaitu: Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara.

Pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove merupakan pekerjaan lintas sektoral dan perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan baik masyarakat, swasta, maupun pemerintah.

Dengan telah ditetapkannya Perda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Mangrove, diharapkan dapat mencegah terjadinya kerusakan ekosistem gambut dan mangrove melalui tata kelola ekosistem gambut dan mangrove yang baik sistematis, harmonis dan sinergis dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

Dengan demikian ke depannya diharapkan adanya perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove dapat mengakomodir berbagai kepentingan, baik sosial, ekonomi maupun lingkungan dengan tetap memperhatikan keragaman karakter dan fungsi ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, kearifan lokal, aspirasi

“Perlu tindakan nyata dan kepedulian kita terhadap lestarinya alam dan kehidupan, dan semua ini bisa dimulai dari diri kita sendiri, marilah jaga lingkungan demi hidup dan kehidupan,” ajak Farhan.

Terkait dengan lahan gambut, Kabupaten Ketapang merupakan salah satu kabupaten yang mempunyai tingkat kerawanan dan resiko tinggi terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Pada tahun 2015 dan 2019 karhutla terjadi hampir di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Barat termasuk di Kabupaten Ketapang, dan yang terparah terjadi pada lahan gambut.

Kebakaran lahan gambut juga terjadi di Kabupaten Ketapang tepatnya di dua kesatuan hidrologis gambut (KHG) di Kecamatan Matan Hilir Selatan, yaitu KHG Sungai Pawan Sungai Kepulu, dan KHG Sungai Kepulu Sungai Pesaguan, yang keduanya disebut sebagai Lanskap Pelang atau Lanskap Pawan Kepulu.

Posisi geografis kedua KHG tersebut, juga sangat berdekatan dengan ibukota Kabupaten Ketapang dan Bandar Udara Rahadi Usman.

Dampak asap yang terjadi di lanskap tersebut mengganggu berbagai aktivitas masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha termasuk terganggunya penerbangan dari Ketapang ke segala jurusan.

Kegiatan sosialisasi perda ini penting dilakukan dalam upaya memberikan informasi dan pemahaman hukum kepada masyarakat dan pihak terkait sehingga perda yang sudah diundangkan ini dapat dijalankan dengan baik.

“Ketentuan Pasal 94 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 mengamanatkan untuk penyebarluasan perda kepada masyarakat dilakukan sebagai instrumen hukum, keberadaan perda tidak hanya berfungsi sebagai sosial kontrol, namun juga dapat menjalankan fungsi perekayasaan sosial atau perubahan (Social Engineering atau Instrument Of Change), sehingga perda dapat memberikan kemanfaatan kepada masyarakat,” tutup Farhan.

Sementara itu Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat M. Kebing L. menyampaikan terimakasih kepada Wakil Bupati Ketapang, karena telah memberikan tempat dan waktunya untuk kegiatan Sosialisasi Perda Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Mangrove yang diselenggarakan di Kabupaten Ketapang saat ini.

“Saya di sini kebetulan tidak sendiri akan tetapi bersama dengan beberapa anggota DPRD Provinsi Kalbar dimana sebagian adalah asli dari Kabupaten Ketapang,” terang Kebing.

Kebing berharap para tamu undangan dan peserta sosialisasi ini dapat lebih memahami dan mengerti tentang pentingnya fungsi hutan mangrove dan gambut, untuk nantinya biar tidak salah kaprah di lapangan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Ketapang M. Febriadi, Wakil Ketua DPRD Ketapang Jamhuri Amir, dan Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Ketapang, Fathol Bari. Kemudian Wakil Ketua DPRD Kalimantan Barat Prabasa Anantatur, dan Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Kalbar Thomas Alexander.

Sumber: M. Saad-HumproDPRD Ketapang

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar