Tanggapan Atas Makalah Syarief Abdullah Alkadrie Tentang Kesiapan Jaringan Infrastruktur Pasca Pemindahan IKN Ke Kaltim [7]

E. Penutup

Pemindahan ibukota negara telah terjadi pada 10 negara di dunia dan semuanya sukses dalam membangun ibukota baru dengan tidak melupakan pembangunan dan perkembangan ibukota lama. Indonesia adalah negara ke-11 yang memindahkan ibukota negaranya; dari Jakarta ke Penajam. Harapan kita semua adalah pembangunan ibukota negara nusantara (IKN) yang dibangun di era modern dan teknologi ini akan mewujudkan kota modern, dengan tidak melupakan keberadaannya sebagai The Heart of Borneo.

Banyak program nasional yang sekarang sedang berjalan dan sebagian program tersebut tidak sukses. Pemindahan IKN ini merupakan kebijakan politik yang diyakini akan mengerahkan seluruh kekuatan dan kemampuan negara; sehingga tingkat keberhasilannya akan tinggi, meskipun membutuhkan waktu yang tidak singkat, yakni selama 20 tahun atau sampai dengan tahun 2045.

Sebagai pulau yang selama ini tertinggal; jaringan transportasi masih sangat buruk. Konsep pembagian keuangan antara pusat dan daerah yang salah satu aspeknya mempertimbangkan jumlah penduduk menjadikan pembangunan di Pulau Kalimantan agak tertinggal dibanding dengan kawasan Jawa, Sulawesi dan Sumatera. IKN yang ditempatkan di Penajam akan sedikit banyak memberi pengaruh pada pengerahan dana pusat untuk pembangunan infrastruktur di Pulau Kalimantan; terutama pada kawasan yang disebut ”ter” sebagai syarat untuk menjadi daerah penyangga IKN. Dengan demikian, segala potensi yang dimiliki daerah ”ter” dapat dikeluarkan dan menjadi pendorong bagi terwujudnya kesejahteraan rakyat; sebagaimana dialami oleh Sabah dan Sarawak melalui kebijakan The Newly Economic Policy tahun 1970 sd 1990.

Ketika mengakhiri pemerintahannya, Gubernur Drs. Cornelis, MH dan Wakil Gubernur Cristiandy Sanjaya, SE; tahun 2017 melaporkan kondisi jalan provinsi mantap di Kalbar mencapai 83.54% dari total jalan sepanjang 1.534,75 kilometer. Kemudian, Gubernur Sutarmidji Ketika ingin menentukan baseline kondisi jalan provinsi mantap meminta dilakukan verifikasi ulang; yang akhirnya menemukan kondisi jalan provinsi dalam kondisi mantap adalah 762,98 kilometer atau 49,71 persen. Dengan demikian, angka 83,54% dianggap belum tepat sehingga data yang dipakai adalah hasil verifikasi angka 49,71 persen di awal RPJMD pada tahun 2018. Berkurangnya jalan mantap yang terjadi di Kalbar ini disebabkan tidak dilakukan pemeliharaan rutin pada seluruh ruas jalan provinsi dan ini menjadi pelajaran bagi pemerintah agar pembangunan diikuti dengan program pemeliharaan.

Salah satu aspek yang penting dalam mewujudkan IKN adalah tersedianya jaringan transportasi publik yang memudahkan mobilisasi orang dan barang dari dan ke IKN. Oleh karena itu, rencana terwujudnya smart city and smart mobility menjadi keharusan pada IKN tersebut.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar