Tanggapan Atas Makalah Syarief Abdullah Alkadrie Tentang Kesiapan Jaringan Infrastruktur Pasca Pemindahan IKN Ke Kaltim [6]

D. Tersedianya Jaringan dan Alat Tranportasi Publik

“Transportasi di ibu kota baru yang akan dibangun akan mengedepankan transportasi massal yang berteknologi tinggi dan ramah lingkungan yang diterjemahkan ke dalam konsep Smart City, Smart Mobility”. Demikian penggalan pernyataan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam acara Forum Perhubungan: Transportasi Massal Di Ibu Kota Baru. Salah satu isu yang muncul adalah akan terjadi kerusakan lingkungan; sehingga Kalimantan ke depan tidak lagi menjadi The Heart of Borneo. Kemudian, untuk menepis itu, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor menjelaskan bahwa isu lingkungan ini memang menjadi perhatian utama. Isran mengatakan telah menyiapkan lahan seluas 366 ribu hektar untuk pembangunan ibu kota baru yang di dalamnya ada kawasan hutan lindung. Ia juga mengatakan bahwa hutan lindung tersebut dimasukan bukan untuk dirusak, melainkan untuk dipelihara. Pelajaran Indonesia memelihara hutan lindung dalam kota dapat kita ambil pelajaran dari Pemerintah Kabupaten Sintang dalam memperhankan Hutan Kota Baning (Gambar 3). Pengalaman ini menjadi penting untuk memberi kepercayaan kepada masyarakat Internasional bahwa Pemerintah Indonesia komit dalam mempertahankan kelestarian lingkungan.

Lebih detil terkait transportasi public ini; muaranya ada dua, yakni, pergerakan di dalam kota dan pergerakan konektivitas regional. Pemerintah yang memiliki fungsi mengatur, tentu akan mendesain ini sebaik mungkin karena telah menjadi perhatian dunia sehingga upaya memenuhi harapan public dan bahkan harapan masyarakat dunia (Alucha dan Idowu, 2017)6 mesti diwujudkan dalam membangun ibukota nusantara. Status Kalimantan sebagai The Heart of Borneo akan tetap dipertahankan sampai kapanpun juga.

Penetapan Penajam sebagai lokasi IKN dalam waktu dekat akan mempengaruhi optimalisasi bandara di Balikpapan dan Samarinda. DI IKN juga dikabarkan akan dibangun bandara yang khusu untuk pergerakan tamu negara sehingga tidak mengganggu transportasi public. Sementara untuk distribusi barang akan dioptimalkan keberadaan pelabuhan laut yang kini sudak eksis; diantaranya Pelabuhan Kariangu,

Pelabuhan Samarinda, Pelabuhan Semayang hingga ke Pelabuhan Samarinda. Selanjutnya, mengkoneksikan antar provinsi dengan transportasi darat yang baik; sehingga ketersediaan jaringan kereta api, pembangunan jalan darat dan seluruh konektornya akan massive sampai dengan tahun 2045.

Salah satu komitmen dalam Newly Economic Policy (Jomo, 2003)7 yang diterapkan oleh Pemerintah Kerajaan Malaysia era 1970 sd 1990 adalah tembusnya seluruh desa oleh alat transportasi beroda 6; terutama pada kawasan Sabah dan Sarawak. Pemerintahan Mahathir Muhammad menyadari bahwa dua kawasan di Pulau Kalimantan ini sangat besar potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Ketika semua masih bersifat potensi, tidak ada yang dapat diharapkan, karena hasil potensi yang belum tergali itu adalah nol (0).

Untuk mengeluarkan potensi menjadi realisasi dibutuhkan upaya nyata; diantaranya adalah membangun jalan menuju desa. Tidak hanya akses yang terbuka, potensi pun ikut terkeluarkan; sehingga dalam hitungan 20 tahun setelah kebijakan tersebut dievaluasi, ekonomi Malaysia tumbuh pesat, ekonomi rakyat menanjak dan kesejahteraan pun merata hingga ke seluruh negeri. Tampaknya, keberadaan IKN akan mewujudkan itu di Pulau Kalimantan Indonesia; meskipun model implementasinya nyaris sama dengan Newly Economic Policy di Malaysia.

6 Aluchna, Maria dan Samuel O. Idowu (Edt). 2017. Responsible Corporate Governance: Toward Sustainable and Effective Governance Structure. Springer.

7 Jomo, K.S. 2003. Industrializing Malaysia: Policy, Performance, Prospects. Routledge. London and New York

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar