Tanggapan Atas Makalah Syarief Abdullah Alkadrie Tentang Kesiapan Jaringan Infrastruktur Pasca Pemindahan IKN Ke Kaltim [4]

Layanan kesehatan dasar gratis yang terus berlanjut menyempurnakan paket dan bentuk layanannya dengan kondisi terkini melalui BPJS masih dalam proses pencapaian tertingginya. Semua itu menunjukkan bahwa pemerintah ingin berbuat untuk warga mengikuti model citizen charter di Inggris seperti cerita Pattie et al (2004)4.

Tak ketinggalan, Bank Indonesia (BI) melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 16/8/PBI/2014 meluncurkan paket program Layanan Keuangan Digital (LKD) bagi masyarakat kurang beruntung, terutama mereka yang bermukim di kawasan tertinggal, terluar, terisolir, terbelakang dan termasuk juga bagi warga yang bermukim di kawasan perbatasan dan kawasan hutan konservasi. Namun, ternyata layanan LKD baru dalam tataran wacana atau konsep. Mengapa program bagus berbasis Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia ini tidak jalan?

Layanan Keuangan Digital (LKD) tampaknya menjadi satu-satunya jalan untuk mendekatkan pelayanan bank operasi, khususnya bank pemerintah kepada masyarakat yang selama ini belum tersentuh oleh pelayanan bank (underbanked) dan juga kepada masyarakat yang pelayanan perbankannya masih sangat terbatas (unbanked); dan secara kebetulan pula mereka umumnya bermukim di wilayah tertinggal akibat keterbatasan akses transportasi. LKD tidak akan tersedia karena jalan tidak tersedia, listrik belum masuk, layanan seluler tergantung angin akibat pemancar yang sangat jauh dan provider terbatas serta layanan internet yang belum pernah ada. Ketika ketersediaan infrastruktur pendukung LKD dimaksud harus menunggu terbangun; tanpa kebijakan dan keberpihakan negara, maka hasilnya akan sama seperti program elektrifikasi dimana, setelah merdeka selama lebih dari 70 tahun; sebagian desa masih belum berlistrik.

Berdasarkan data Bank Dunia tahun 2011 (Gambar 1), akses penduduk Indonesia terhadap bank masih tergolong rendah yakni hanya 19,6%. Sedangkan negara-negara tetangga; diantaranya Malaysia 66,7%, Philipina 26,5%, Thailand 77,7%, Vietnam 21,4%, India 35,2%, China 63,8%, Rusia 48,2%, dan Brazil 55,9% sudah tinggi. Akses penduduk pada layanan keuangan perbankan dapat dijadikan salah satu indikator kemajuan dan kesejahteraan suatu negara. Negeri ini mesti bergerak lebih cepat lagi untuk mengejar ketertinggalannya.

Ketika hendak menuntaskan LKD di Kalbar, maka akan sinergi dengan menuntaskan persoalan transportasi. Persebaran daerah blank LKD tersebut tersebar pada 81 dari 175 kecamatan se Kalbar sehingga cakupannya mencapai 12 Kabupaten dan 1 wilayah kota. Distribusinya adalah 16 kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu, 8 kecamatan di Kabupaten Bengkayang, 4 kecamatan di Kabupaten Sekadau, 8 kecamatan di Kabupaten Sambas, 7 kecamatan di Kabupaten Ketapang, 3 kecamatan di KKU, 6 kecamatan di Kabupaten Landak, 4 kecamatan di KKR, 4 kecamatan di Kabupaten Mempawah, 5 kecamatan di Kabupaten Sanggau, 6 kecamatan di Kabupaten Sintang, dan 6 kecamatan di Kabupaten Melawi serta 3 wilayah kecamatan di Kota Singkawang. Semoga!

4 Pattie, Charles, Patrick Seyd and Paul Whiteley. 2004. Citizenship in Britain: Values, Participation and Democracy. Cambridge University Press.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar