Tanggapan Atas Makalah Syarief Abdullah Alkadrie Tentang Kesiapan Jaringan Infrastruktur Pasca Pemindahan IKN Ke Kaltim [3]

Pemerintah negeri ini memang sedang berbenah. Berbagai paket kebijakan untuk mereka yang kurang atau belum beruntung selalu diluncurkan yang diwujudkan melalui program berbasis desa, mulai dari PLN yang mengusung elektrifikasi desa dengan menambah layanan listrik desa dari posisi 73,95% (2011) menuju posisi 85% hingga tahun 2020 dan tahun 2021 mencapai 99,9%. Bahkan, impor listrik pun dilakukan demi terpenuhinya kebutuhan listrik pada masyarakat perbatasan. Namun, pencapaian realisasinya masih terus dipertanyakan karena banyak desa yang sebetulnya belum berlintrik, hanya ada listrik kampung; lalu diklaim sudah berlistrik. Rasio elektrifikasi di Kalbar diklaim mencapai 89% hendak menuju 99,12% tahun 2023; tapi rencana pencapain tersebut belum dapat diterima. Data tahun 2016 menyebutkan bahwa sekitar 1.292 (dari 1.737 desa) sebagaimana terjadi perdebatan antara eksekutif dengan legislative saat dialog menganalisa LKPJ Gubernur Kalbar Tahun Anggaran 2021 yang lalu. Desa gelap yang belum tersentuh oleh jaringan listrik negara tersisakan sebanyak 445 desa (Erdi, 2016)3. Kemudian, RPJMD Kalbar tahun 2018-2023 di halaman 298 mentargetkan rasio elektrifikasi 93%, sementara nasional meminta 99,1%. Ini maknanya bahwa dari 2.031 desa se Kalbar baru akan teraliri listrik sebanyak 1.889 desa sehingga menyisakan sebanyak 142 desa yang keberadaannya “masih sedang dicari” oleh pihak PLN.

KOMINFO yang mengusung penyediaan layanan internet kecamatan melalui slogan “jangan biarkan yang tertinggal kian terkucil” kondisi fasilitasnya juga sedang kembang-kempis dan bahkan sekitar 90% mobil internet sudah rusak; tidak lagi mampu bergerak, terparkir di halaman depan atau belakang kantor kecamatan tanpa pelindung. Internet yang dibawa mobil itu pun mati; selain usang karena tidak ter-update juga tidak ada perawatan.

Jauh sebelumnya, program berbasis kebutuhan dasar warga seperti pendidikan dasar gratis dan kuliah gratis bagi kaum miskin dari KEMENDIKNAS DIKTI juga terus bergulir dengan segala bentuk kekurangannya dan diharapkan mampu mencapai APK-PT usia 19-23 tahun pada kisaran angka 75% hingga tahun 2020 dan hingga kini belum tercapai karena APT-PT tahun 2021 baru mencapai 31,39%. Pergerakan APK-PT sangat lambat; tahun 2011 saat Presiden SBY pertama menggenjot pencapaian APK-PT sebagai upaya membangun SDM Unggul, tahun 2011 baru mencapai 18,31%. Presiden Jokowi ingin mencapai 33,4%. Yang jelas, untuk mencapai APK-PT menjadi 75% membutuhkan tidak saja kebijakan, tetapi juga tersedianya infrastruktur pendidikan tinggi.

Demikian juga UPPKH (Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan) dari Kementerian Koperasi dan UMKM yang masih terus berlanjut bagi mendorong rakyat kurang beruntung agar tidak tertinggal dalam pendidikan. Program ini belum menjadi stimulus bagi percepatan ekonomi rakyat; justru menjadi program bantuan yang menimbulkan konflik akibat pendataan yang tidak valid di lapangan. Ini mesti dirubah, agar tujuan dan esensi Program UPPKH ke depan dapat tercapai sukses.

3 Erdi, 2016. Kebijakan Sapu Jagad Listrik Indonesia. Dimuat pada kolom Edukasi Harian Pontianak Post pada hari Minggu, 17 April 2016.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar