Pelaksanaan Kaedah Regulasi Pemberian Gelar Kepahlawanan [12]

Saran Saran

          Berdasarkan kesimpulan diatas , makadiajukan saran saran sebagai berikut:

  1. Bahwa sampai saat ini mengingat, sejak tanggal 20 Agustus 2019, bahwa Surat dari Yayasan Sultan Hamid II yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial RI. Surat tersebut berisi tentang keberatan dan tindak lanjut terhadap Surat Kemensos RI tertanggal 22 Januari 2019, yang berisi penolakan usulan calon Pahlawan Nasional a.n. Sultan Hamid II, dan surat Gubernur tertanggal  28 Agustus 2019, terbitlah Surat Gubernur Kalimantan Barat yang ditujukan kepada Menteri Sosial RI, perihal Pahlawan Nasional. Surat tersebut berisi argumentasi terkait 3 alasan penolakan pada surat sebelumnya, tidak pernah dijawab atau diklarivikasi oleh Kementerian Sosial atau Ketua Dewan Gelar Pusat, maka disarankan Gubernur Kalimantan Barat selaku pemegang kewenangan atribusi untuk melakukan tindakan administrasi negara dan tindakan politik sesuai peraturan perundang-undangan.
  2. Mengingat bahwa pemberian gelar bukanlah hak pengusul, tetapi hak Presiden sebagai kepala negara, maka diusulkan  Presiden dapat menggunakan kewenangan atribusi dan atau hak pregrotatif Presiden untuk mempertimbangkan aspek kesejarahan, keselarasan, keserasian, keseimbangan, bobot perjuangan, terhadap pengusulan Sultan Hamid II sejak Tahun 2016 dana atau diusulkan untuk melakukan kewenangan disekresi sesuai peraturan perundang-undangan terhadap gelar Pahlawan Nasional kepada Sultan Hamid II pada tahun 2020 dan atau tahun 2021, karena Dewan Gelar cenderung memberikan alasan yang tendensius dan tidak subtansi, atau Dewan Gelar telah mengabaikan dengan tidak membagikan naskah akademik yang telah disampaikan oleh pengusul dalam memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus sesuai peraturan perundang-undangan kepada Anggota Dewan Gelar, atau Dewan Gelar mengabaikan asas kerterbukaan dan asas obyektiftas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 dan Prosedur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010, dan atau memberikan mandat lanjutan untuk melakukan verifikasi dan membuat risalah sidang terhadap tindakan atas ketiga alasan yang tendensius, sedang dari sisi persyaratan sejak tahun 2018 administrasi dinyatakan sangat lengkap sesuai dokumen dari chek lis Kementrian Sosial Republik Indonesia.

DAFTAR  PUSTAKA

Buku-buku Literatur :

Attamimi. A. Hamid S. "Teori Perundang-Undangan Indonesia" Suatu Sisi Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan Indonesia Yang Menjelaskan dan Menjernihkan Pemahaman". Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Pada Fakultas Hukum Indonesia. Jakarta, Tanggal 25 April 1992.

                     ----------------- "Materi Muatan Undang-Undang", Makalah Pada Seminar Materi Muatan Undang-Undang, Universitas Surabaya di Surabaya, 9 Juli 1993.

                     -----------------,Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, Suatu Studi Analisis, Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I Pelita IV. Disertasi, Jakarta 1990.

                     -----------------,Pancasila Cita Hukum Dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia, 1991 Dalam Pancasila Sebagai Ideologi, BP7 Pusat, 1993.

            Azhary, Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya. Jakarta : UI Press, 1995.

                    -----------------,"Teori Bernegara Bangsa Indonesia" (suatu pemahaman teori tentang pengertian-pengertian dan asas dalam hukum Tata Negara) Pidato Pengukuhan Pada Upacara Penerimaan Jabatan Sebagai Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 26 Juni 1995.

                    -------------------, Filsafat Pancasila, Jakarta, Ind Hill – Co, 1991.

Ali Fauzi, Jurgen Habermas, Seri Tokoh Filsafat, Penerbit Teraju, Jakarta, 2003

Agus Salim, Teori & Paradigma Penelitian Sosial, Buku Sumber Untuk Penelitian Kualitatif, Tiara Wacana, Edisi Kedua, 2006.

Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis) CV Candra Pratama, Makasar, 2009. 

Anthon F Susanto, "Menggugat Fondasi Filsafat Ilmu Hukum Indonesia"  dalam Butir-Butir Pemikiran  Dalam Hukum, Refika Aditama, 2008.

Abdul Gani Roeslan, "Arsip dan Kesadaran Sejarah", Arsip Nasional. 1979

Anthon Freddy Susanto, Semiotika Hukum Dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresitivitas Makna, refika Aditama,2009

Almond, Grabiel A, 1960, The Politics of Developing Areas, Princeton University Press.

Benard L Tanya, Yoan Sinanjuntak, Markus Y Hage, 2010 ,Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Genta Publishing, Yogyakarta,.

Caiden, Gerald, 1986, Public Administration, dalam MZ.Lawang, Pengantar Administrasi Negara, Universitas Terbuka, Jakarta.

Darji Darmodihardjo dan Sidharta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Gramedia, Jakarta, 2004.

Danim Sudarwan, Menjadi Peneliti Kualitatif, Ancangan Metodologi, Presentasi dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora, Peberbit CV Pustaka Setia Bandung, 2002

Effendi, Sofian, 1993, Strategi Administrasi dan Pemerataan Akses pada Pelayanan Publik Indonesia, Laporan Hasil Penelitian, Fisipol UGM, Yogyakarta.

—— —————, 1995, Kebijaksanaan Pembinaan Organisasi Publik Pada PJP II, Percikan Pemikiran Awal, Makalah Pelatihan Analisis Kebijakan Sosial Angkatan III, Yogyakarta.

E, Poerwandari, Pendekatan Kualitatif dalam Psikologi, LPSP3 Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1994.

Edwar O Wilson, Concilence: The Unity of Cnowledge.Alfred A. Knopf Inc, 1998

E Sumaryono, Hermenuetik, Sebuah Metode Filsafat, Edisi Revisi, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1999, halaman 23-24.

Esmi Warrasih. Metodologi Penelitian Bidang Ilmu Humaniora, Bahan Pelatihan Metodologi Penelitian Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1999

Fadel Muhammad2008, Reiventing Local Goverment, pengalaman dari Daerah, PT Elex Media Komputindo, Kompas Gramedia, Jakarta.

Fred.W, 1964,Administration in Developing Countries, The Theory of Prismatic Society, Houghton Mifflin Company

Hardjosoekarto, Sudarsono, 1994, BeberapaPerspektifPelayanan Prima, Bisnis dan Birokrasi, JurnalIlmuAdministrasi dan Organisasi, Nomor 3/Volume II/September 1994, Universitas Indonesia.

Heady, Ferrel and Sybil l. Stokes (ed), 1962, Papers in Comparative Public Administration, The University of Michigan, Institute of Public Administration, Ann Arbor, Michigan. Islamy,

            Ignas Kleden, Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan, LP3ES, Jakarta, 1987,             

Josef Bleicher, Hermeneutika Kontemporer, Hermeneutika Sebagai Metode, Filsafat dan Kritik, (alih bahasa oleh Masmuni Mahatma), Penerbit Fajar Pustaka Baru, Yogyakarta, 2003

Jazim Hamidi, Hermeneutika Hukum, Teori Penemuan Hukum dengan Interpretasi  Teks, UII Press, 2005                    

Kristiadi,JB, Revitalisasi Birokrasi dalam Meningkatkan Pelayanan Prima, Bisnis dan Birokrasi, Jurna Ilmu Administrasi dan Organisasi, Nomer 3/Volume II/September 1994, Universitas Indonesia. Luthan, Fred, 1995, Organizational Behavior, Mc.Graw Hill Interntional.

Kaelan, "Pancasila Sebagai Dasar Orientasi Pengembangan Ilmu Hukum", Seminar Nasional tentang nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia, UGM-Universitas Pancasila, Jakarta 7 Desember, 2006

Like Wilardjo, Realita dan Desiderata, Dutawacana University Press, Yogyakarta, 1990

Mohammad Hatta, Bung Hatta Menjawab, Jakarta, Gunung Agung, Cet-Ketiga, 1980.

Mattew B. Miles dan A Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif, UI Press, Jakarta, 1999

Moenir, H.AS, 1998, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, Cetakan III, Bumi Aksara, Jakarta.

M.Irfan, 1999, Reformasi Pelayanan Publik, Makalah Pelatihan Strategi Pembangunan Sumber Manusia Aparatur Pemerintah Daerah dalam EraGlobalisasi, di Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek.

Nonet & Selznick, Law and Society In Transition: Toward Tanggapanise Law, London: Harper and Row Publiser, 1978

Osborne.D and T.Gaebler, 1992, Reinventing Government; How The Enterpreneurial Spirit is Transforming The Public Sector, Rending Mass: Addison-Wesley.

Riggs,

Rondinelli. DA. 1981, Government Decentralization in Comparative Perspectivve: Theory and Practice in Developing Countries, International Review of Administrative Science, Volume XLVII, Number 2.

Robbins, Stephen.P, 1996, Perilaku Organisasi, Prenhallindo, Jakarta.

Siffin,William J (ed), 1959, Toward Comparative Study of Public Administration, Indiana University Press, Bloomington, Indiana. Siagian, Sondang P, 1995, Teori Pengembangan Organisasi, Bumi Aksara, Jakarta.

Rahardjo,Satjipto, Negara Hukum yang membahagiakan Rakyatnya, Genta Publising, cet II, 2009

---------------------,Pendidikan Hukum sebagai Pendidikan Manusia, Kaitannya dengan Profesi Hukum dan Pembangunan Hukum Nasional, Genta Publising. Cet I, 2009, 

Sunoto,  Mengenal Filsafat Pancasila Pendekatan melalui Metafisika, Logika dan Etika, edisi 3, PT. Hanindita Graha Widya, Yogyakarta, 2000

Suparno, Paul, Filsafat Konstruktivisme Dalam Pendidikan, Kanisius, Yogayakarta 1997

Soejono Soekanto, Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum, Penerbit Alumni Bandung Cet -4, 1986

Steer, Richard.M, 1985, Efektivitas Organisasi, cetakan II, Erlangga, Jakarta. Thoha, Miftah, 1983, Perilaku Organisasi, Fisipol UGM, Rajawali Press, Jakarta. Waters, Malcolm, 1994, Modern Sociological Theory, Sage Publications, London, Thousand Oaks, New Delhi.

Sofian Effendi, Paradigma Pembanguan  dan Administrasi Pembangunan, dalam LAN RI , laporan Temu kaji dan Peran Ilmu Administrasi dan Manajemen Dalam Pembangunan, 1988

Sayyed Hossein Nashr, Knowledge and The Sacred, State University Press New York, 1989

Turiman : Sejarah Hukum Lambang Negara Republik Indonesia (Suatu Analisis Yuridis Normatif Tentang Pengaturan Lambang Negara Dalam Peraturan Perundang_undangan), 1999, Jakarta, Universitas Indonesia

Wigyosoebroto  Soetandyo, Disertasi Sebuah Pedoman Ringkas Tentang Tata Cara Penulisannya, Laboratorium Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, 2007

Makalah :

Satjipto Rahardjo. "Pendayagunaan Sosiologi Hukum Untuk Memahami Proses-Proses Sosial dalam Konteks Pembangunan dan Globalisasi, Makalah Seminar Nasional Sosiologi Hukum dan Pembentukan Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia, Pusat Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Undip, 1998

Kamus   :

              Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005, Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta

                 Kamus Inggris –Indonesia, An English-Indonesian Dictionary, 1992, PT.Gramedia Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan :

              Undang-Undang Dasar 1945, Sekretariat Jendral MPR-RI,2007

              Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Pemberian Tanda Gelar, jasa dan  Kehormatan

              Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2009

      .

File –File 

Naskah Alademik Pengusulan Kepahlawanan atas nama Sultan Hamid II

Dokumen Surat Persyaratan  Umum dan Khusus HukumAdmiministrasi Negara.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar