Pelaksanaan Kaedah Regulasi Pemberian Gelar Kepahlawanan [11]

  1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap dua masalah penelitian ini dan dengan memperhatikan analisis pada BAB IV,maka dapata ditarik Kesimpulan sebagai berikut:

  1. Bahwa Pelaksanaan Kaedah  Peraturan  perundang–undangan Pemberian gelar Kepahlawanan secara kaedah hukum administrasi negara belum  sesuai standar prosedur hukum administrasi negara  berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 Jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2009, karena ada satu tahapan, yaitu kaedah hukum pada norma pasal  30 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 berkenaan dengan Verifikasi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) belum dilakukan oleh Dewan Gelar Pusat, yaitu dengan meneliti dan mengkaji keabsahan dan kelayakan calon penerima Gelar.
  2. Bahwa kaedah kaedah hukum Administrasi Negara khususnya  berkaitan dengan norma hukum pada pasal Pasal 17 ayat (3) Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2009, berkenaan dengan RISALAH sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2009 tidak pernah disampaikan kepada Presiden sebagai bahan pertimbangan pemberian Gelar melalui sekretariat negara, karena realitasnya atau faktanya  tidak dilakukan oleh Dewan Gelar Pusat, maka Proposisi Konstitusional Dalam hal ini Kaedah Hukum pada Norma Hukum dalam Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada norma Pasal 15 secara tegas mengamanatkan pembentukan undang-undang yang mengatur kewenangan Presiden sebagai kepala negara untuk memberikan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan dengan mempertimbangkan aspek kesejarahan, keselarasan, keserasian, keseimbangan, bobot perjuangan, Dewan Gelar telah melanggar asas Keterbukaan dan keobyetifan dari asas asas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar