Pelaksanaan Kaedah Regulasi Pemberian Gelar Kepahlawanan [10]

5.5.Analisis Pelaksanaan Kaedah Hukum Prosedur Hukum Administrasi Negara

               Mengacu pada permasalahan pertama, yaitu:  Bagaimana Pelaksanaan Kaedah  Peraturan  perundang –undangan Pemberian gelar Kepahlawanan sesuai standar prosedur hukum administrasi negara  berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 Jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2009 ?

             Secara tahapan pengajuan gelar pahlawan nasional terhadap Sultan Hamid II dengan acuan Peraturan Perundang-Undangan diawali Peluncuran Buku Biografi Politik Sultan Hamid II berjudul: "Sultan Hamid II, Sang Perancang Lambang Negara, Elang Rajawali-Garuda Pancasila", Penerbit TOP Indonesia, bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Sultan Hamid II Foundation, 2013, Penulis: Anshari Dimyati, Nur Iskandar, Turiman Fachturrahman Nur. Peluncuran Buku Sultan Hamid II berlangsung pada 12 Juli 2013 (1 Abad Sultan Hamid II), di Pontianak Convention Centre (PCC), Pontianak-Kalimantan Barat, sebagai hasil riset ilmiah.

               Pada 31 Juli 2013 dilakukan Focus Group Discussion (FGD 2) Yayasan Sultan Hamid II bersama Tokohtokoh Masyarakat, Lembagalembaga Adat, Pakar hukum, Praktisi Politik, Akademisi, Pemerintah Kota Pontianak, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Rumah Dinas Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, terkait pembahasan tentang Sultan Hamid II Sang Perancang Lambang Negara RI Garuda Pancasila.

               Pameran Proses Kreatif Rancangan Lambang Negara RI, Elang Rajawali - Garuda Pancasila Rancangan Sultan Hamid II. Diselenggarakan oleh Yayasan Sultan Hamid II, TOP Indonesia, dan Arsip Daerah Kalimantan Barat, di Gedung Depo Arsip Daerah Kal-Bar, Pontianak, Kalimantan Barat, pada 19 Agustus s/d November 2013.

Penyerahan Satu Bundel Surat terkait pengakuan kepahlawanan Sultan Hamid II dan repro dokumen proses perancangan Lambang Negara RI Garuda Pancasila yang dirancang Sultan Hamid II, oleh Sultan Sy. Abubakar Alkadrie (Sultan Pontianak ke-VIII kepada Presiden Joko Widodo pada Festival Khatulistiwa, di Pontianak pada 16 Agustus 2015.

  Untuk mengawali pengajuan Sultan Hamid II sebagai pahlawan Nasional, sesuai prosedur  Yayasan Sultan Hamid II bertandang untuk melakukan pertemuan bersama Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI).  

 Pertemuan dilakukan terkait rencana pengusulan Sultan Hamid II sebagai Pahlawan Nasional RI, di Jakarta pada 15 April 2016. • Dari Yayasan Sultan Hamid II hadir H. Max Yusuf Alkadrie (Ketua Dewan Pembina Yayasan Sultan Hamid II, Anshari Dimyati (Ketua Yayasan Sultan Hamid II), Turiman Faturrahman (Peneliti Sejarah Lambang Negara RI), Nur Iskandar (Jurnalis Senior Kalimantan Barat), dan Yeti Djamilah Alkadrie (Anggota Dewan Pembina Yayasan Sultan Hamid II).  Pihak Kementerian Sosial RI dihadiri langsung oleh Ibu Khofifah Indar Parawansa (Menteri Sosial RI), Arif Dahari (Direktur Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial Kementerian Sosial RI), dan beberapa unsur pejabat di Kemensos RI.

     Berdasarkan  Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 tersebut diatas adalah  diajukan oleh perseorangan, lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, Pemerintah Daerah, organisasi, atau kelompok masyarakat. Berdasarkan kaedah hukum pada norma hukum tersebut diatas sebenarnya tentanag siapa yang mengajukan jelas asasnya terbuka. Dengan lain perkataan bisa saja alternatif pilihan yang sifatnya terbuka, dengan melengkapi persyaratan, yaitu: 1.riwayat hidup diri atau keterangan mengenai kesatuan, 2 institusi pemerintah, atau organisasi, 3.riwayat perjuangan, jasa serta tugas negara yang dilakukan calon penerima Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, maka disepakati bahwa pengusul  lembaga pemerintah non kementerian, yakni  Yayasan dan  Pemerintah Daerah.

      Untuk memberikan masukan terhadap usulan tersebut atau menyerap aspirasi elemen masyarakat Kal Bar, maka pihak Yayasan Sultan Hamid II melibatkan lembaga negara dalam hal ini badan pengkajian MPR dengan Seminar Nasional “Meluruskan Sejarah Sultan Hamid II Sang Perancang Lambang Negara Republik Indonesia; Garuda Pancasila”, diselenggarakan oleh Fraksi Nasdem DPR RI, Jakarta, 21 April 2016.

Kemudian Seminar Nasional tentang Sultan Hamid II dan Lambang Negara RI, dengan Tema: “Menggali Kiprah Sultan Hamid II untuk Indonesia: Reaktualisasi Filosofi Lambang Negara Garuda Pancasila dalam Bernegara”, diselenggarakan oleh Mahasiswamahasiswa asal Kalimantan Barat Rahadi Oesman 1 Yogyakarta, di Gedung Pertemuan Pangeran Antasari, Kota Yogyakarta, pada tanggal 21 Mei 2016

Berdasarkan aspirasi yang berkembang dan memperhatikan berbagai aspirasi elemen masyarakat Kalimanatan Barat, diajukanlah usulan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Terbit Rekomendasi Pemberian Gelar Pahlawan Nasional a.n. Sultan Hamid II (Sultan Syarif Hamid AlQadrie) Nomor: 400/98/REK/KESRA/06/2016 oleh Walikota Pontianak, pada tanggal 24 Juni 2016.

 Terbit Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 46.1/DS/2016 ditujukan kepada Menteri Sosial RI perihal Usulan Calon Pahlawan Nasional dari Provinsi Kalimantan Barat a.n. Sultan Hamid II, pada Juni 2016. Terlampir disampaikan: Rekomendasi Gubernur Kalimantan Barat, Riwayat/Sejarah lengkap perjuangan calon pahlawan nasional, serta dokumen lain yang dinilai relevan.

Sambil menunggu proses di Kementerian Sosial RI, maka diajukan materi muatan lewat jalur materi Pendidikan Tinggi  Terbit 2 buah Buku Ajar MKDU (Mata Kuliah Dasa Umum/Wajib Umum) ”Pendidikan Pancasila” dan “Pendidikan Kewarganegaraan” oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Dirjen Belmawa), Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) Republik Indonesia, pada Juni 2016. • Pada Halaman 167-168 Buku Mata Kuliah “Pendidikan Pancasila” mengulas tentang Sultan Hamid II sebagai Perancang Lambang Negara Garuda Pancasila. Pada Halaman 41 Buku Mata Kuliah “Pendidikan Kewarganegaraan” juga mengulas tentang Sultan Hamid II sebagai Perancang Lambang Negara Garuda Pancasila.

   Pada tanggal  25 Juli 2016, dilakukan penyerahan resmi Seluruh Dokumen Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional (Rekomendasi, Surat Pengantar Gubernur Kalimantan Barat, dan Dokumen Pendukung Lainnya) kepada Menteri Sosial RI terkait Usulan Gelar Pahlawan Nasional a.n. Sultan Hamid II, seusai ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentangGelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Dengan Naskah Akademik sesuai petunjuk teknis Kementerian Sosial .

     Sesuai dengan kaedah hukum tentang definisi gelar, diberikan batasan, bahwa yang dimaksudkan dalam materi muatan peraturan perundangan, yakni bahwa Gelar adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang yang telah gugur atau meninggal dunia atas perjuangan, pengabdian, darmabakti, dan KARYA yang luar biasa kepada bangsa dan negara (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009), maka diajukan dokumen pendukung, yakni Terbit Surat Keputusan penetapan Gambar Rancangan Asli Lambang Negara Indonesia Garuda Pancasila Karya Sultan Hamid II sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Nasional, dengan SK (Surat Keputusan) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 204/M/2016, pada 26 Agustus 2016, sebagai buah karya Sultan Hamid II, karena untuk gelar yang diberikan Presiden kepada seseorang yang telah meninggal dunia atas perjuangan, dan KARYA yang luar biasa kepada bangsa dan negara, sesuai konsep Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009.

 Pada tangga; 13 September 2016, terbit Surat Pemberitahuan dari Kemensos RI melalui Direktur Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial Drs. Hotman M.Si, yang menyatakan bahwa Dokumen Pengusulan Calon Pahlawan Nasional a.n. Sultan Hamid II yang diserahkan belum lengkap, dan harus dilengkapi pada tahun 2017.

   Untuk mendukung data data tersebut di atas, selanjutnya diadakan Seminar dan Diskusi “Peringatan HUT ke 67 Tahun Lambang Negara Indonesia Elang Rajawali Garuda Pancasila”, dengan Narasumber: Max Jusuf Alkadrie (Sekretaris Pribadi Sultan Hamid II 1967-1978), Turiman Faturrahman Nur (Peneliti Lambang Negara RI), Anshari Dimyati (Ketua Yayasan Sultan Hamid II), di GK Coffee Pontianak, Kalimantan Barat, pada 11 Februari 2017.

  Berlanjut pada Seminar dan Diskusi “Afternoon Talk: 67 Tahun Lambang Negara Elang Rajawali Garuda Pancasila (11 Februari 1950-11 Februari 2017)”, dengan Narasumber: Desmon S. Andrian (Edukator Museum MKAA), dan Wim Tohari Danieldi (Steering Committee Forum Studi Asia Afrika), di Museum Konferensi Asia-Afrika (MKAA), Bandung – Jawa Barat, pada 11 Februari 2017.

             Kemudian mengacu pada keadah Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun  2009 bahwa Pelaksanaan tugas Dewan di daerah diselenggarakan oleh PEMERINTAH DAERAH sebagai tugas pembantuan.

            Berkaitan dengan tugas pembantuan Pasal 6 ayat  (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun  2009menyatakan , bahwa   Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a.   menerima dan mengajukan usulan pemberian Gelar; 3) Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

             Pada tataran Pemerintah Daerah,  bahwa lebih lanjut berkaitan dengan wewenang tugas pembantuan, bahwa pada penjelasan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 menyatakan pada  Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010,  bahwa yang dimaksud dengan "tugas pembantuan" adalah penugasan dari Pemerintah kepada pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan tugas tertentu.

             Kemudian pada penjelasan norma hukum pada pasal 6 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010, menyatakan,bahwa yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang undangan" antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

            Lebih janjut, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, menyatakan: Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dst untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawaban pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

          Berdasarkan acuan SOP tersebut diatas,  Pada tanggal 21 Februari 2017 digelar Sidang TP2GD (Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Tingkat Daerah) Provinsi Kalimantan Barat, yang menghasilkan Rekomendasi pengusulan Calon Pahlawan Nasional atas nama Sultan Hamid II, Sang Perancang Lambang Negara Garuda Pancasila.

              Selanjutnya untuk memenuhi Pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009, Syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b untuk Gelar diberikan kepada seseorang yang telah meninggal dunia dan yang semasa hidupnya: 

  1. pernah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik atau perjuangan dalam bidang lain untuk mencapai, merebut, mempertahankan, dan mengisi  kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa;
  2. tidak pernah menyerah pada musuh dalam perjuangan;.
  3. pernah melahirkan gagasan atau pemikiran besar yang
  4. dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara;
  5. pernah menghasilkan karya besar yang bermanfaat bagi  kesejahteraan masyarakat luas atau meningkatkan harkat dan martabat bangsa;

            Jika kita mengacu pada syarat khusus ada klasul kunci dalam kaedah hukum, yaitu :

  1. Perjuangan Senjata atau Perjuangan Politik.
  2. Mengisi Kemerdekaan
  3. Mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.
  4. Tidak pernah menyerah pada musuh dalam perjuangan.
  5. Pernah melahirkan gagasan atau pemikiran besar
  6. Menghasilkan karya besar yang bermanfaat .
  7. Menghasilkan karya besar yang bermanfaat bagi meningkatkan harkat dan martabat bangsa;

             Pada tanggal 1 Maret 2017 dan 30 Maret 2017, Yayasan Sultan Hamid II dan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat kembali menyerahkan 3 kekurangan dokumen syarat administratif pada 2016 sebelumnya. Yayasan Sultan Hamid II diterima oleh Bapak Arif Dahari di Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial. Setelah dikonfirmasi, akhirnya dokumen-dokumen tersebut dinyatakan lengkap untuk diproses atau dinaikkan pada pembahasan TP2GP (Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Tingkat Pusat), Kemensos RI – Jakarta. • Informasi yang diketahui, pembahasan pengusulan calon Pahlawan Nasional ini dilaksanakan pada April hingga bulan September 2017, dan disidangkan pada Oktober 2017. Pada bulan November 2017, tepat hari Pahlawan Republik Indonesia (10 November 2017) akan diumumkan siapa saja penerima anugerah gelar Pahlawan Nasional.

            Untuk memperjelas terhadap naskah akademik tersebut dan mempertanggung jawaban kepublik yakni elemen elemen masyarakat Kalimantan Barat, maka Yayasan Sultan Hamid II berkerja sama dengan media Nasional, Kompas TV,  Pada tanggal 28 Juni 2017 dan 5 Juli 2017, Pukul 22.30 WIB, ditayangkan Program Singkap – Kompas TV tentang Film “Otobiografi” Dokumenter Sultan Hamid II Sang Perancang Lambang Negara Garuda Pancasila, dengan Judul: “Sejarah Sunyi Sultan Hamid II” (Eps. 1) dan “Prahara Politik Sultan Hamid II” (Eps. 2). Bersamaan dengan Penabalan Sultan ke IX salah satunya agenda menggelar diskusi Ilmiah di Universitas Tanjungpura Pontianak.

                   Selanjutnya mengacu pada kaedah hukum pada norma Pasal 27 ayat (1)  Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010,  yang menegaskan, bahwa Syarat khusus  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24  huruf  b Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 untuk medali kepeloporan terdiri atas huruf c berjasa luar biasa menciptakan karya besar dalam pembangunan.

                 Berdasarkan tersebut diatas ada klasul hukum yakni berjasa luar biasa menciptakan karya besar dalam pembangunan, tentu makna pembangunan disini adalah berkaitan dengan pembangunan kharakter bangsa atau nation character building yang mendukung perwujudan persatuan dan kesatuan bangsa, misalnya dalam hubungan dengan Sultan Hamid II adalah buah karya Lambang Negara Republik Indonesia

              Pada tanggal 24 September 2018, dilakukan penyerahan Sertifikat dan Penanda Benda Cagar Budaya Peringkat Nasional oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Bapak Prof. Dr. Muhajir Effendi melalui Ibu Triana Wulandari (Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman) kepada Ketua Yayasan Sultan Hamid II Anshari Dimyati, SH, MH. • Penyerahan Sertifikat dan Penanda Benda Cagar Budaya Peringkat Nasional ini ditujukan terhadap Sketsa atau Gambar Rancangan Asli Lambang Negara Indonesia Garuda Pancasila.

 rancangan Sultan Hamid II. Penyerahan dilakukan di Di Museum Geologi – Bandung, Jawa Barat.

              Kemduian untuk memenuhi kaedah hukum didalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 yang menyatakan Syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 24  huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 (syarat khusus) untuk gelar diberikan kepada seseorang yang telah meninggal dunia dan yang semasa hidupnya: Pernah memimpin dan melakukan perjuangan senjata atau perjuangan politik atau perjuangan bidang lain untuk mencapai merebut, memertahankan dan mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.

              Yayasan Sultan Hamid II menelusuri jejak sejarah  perjuangan politik atau perjuangan bidang lain untuk mencapai merebut, memertahankan dan mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa,yakni Pada tanggal 22 Desember 2018, Yayasan Sultan Hamid II diundang oleh Gubernur Bangka Belitung ke Pangkal Pinang dan Muntok (Bangka Barat) dalam rangka agenda Peresmian Nama Gedung atau Roemah Persinggahan atau Pengasingan BTW (Pasanggrahan Banka Tinwinning) dan Pemasangan Burung Garuda Raksasa di atas bangunan tersebut.

              Kedatangan Yayasan Sultan Hamid II juga untuk menjelaskan sejarah perjumpaan Sultan Hamid II dan Sukarno, Moh. Hatta, dkk yang sedang diasingkan dimuntok. Kemudian perjumpaan itu, dilakukan dalam rangka mempersiapkan Konferensi Inter Indonesia (KII) 1 di Yogyakarta dan KII 2 di Jakarta, sebelum terjadi Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag – Belanda.

           Pada tanggal  22 Januari 2019, terbit Surat Kemensos RI (Surat diterima pada Bulan Agustus 2019) yang berisi tentang penolakan pengusulan gelar calon Pahlawan Nasional a.n. Sultan Hamid II, tidak memenuhi syarat dengan 3 alasan, yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Barat.

             Untuk memberikan gambaran terhadap tiga alasan, yakni 1.  Beliau berkonfirasi bersama westerling dan membuat pemberotakan APRA yang menyebabkan gugurnya kol Lembong. . 2. Beliau merupakan orang yang turut sert mendesain lambang negara bersama timnya, dan ada dua yang memenangkan sayembara pertama adalah Sultan Hamid II dan yang kedua adalah M Yamin. 3. Beliau juga berkompirasi dengan westerling dalam menjatuhkan Sultan Hamengkubuwono IX dijatuhi hukuman 10 tahun dan sampai  saat ini hukuman itu berlaku dan bersifat inkrah. Yayasan Sultan Hamid II Pada tanggal  19 Maret 2019, Yayasan Sultan Hamid II diundang khusus menemui Kepala Kepolisian Republik Indonesia Daerah Kalimantan Barat (Ka. Polda Kalbar), Irjen. Pol. Drs. Didi Haryono, SH, MH., Pertemuan berlangsung dalam rangka mendiskusikan ihwal sejarah Sultan Hamid II dan Lambang Negara RI Garuda Pancasila.

            Pada tanggal 20 Agustus 2019, terbit Surat Yayasan Sultan Hamid II ditujukan kepada Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial RI. Surat tersebut berisi tentang keberatan dan tindak lanjut terhadap Surat Kemensos RI tertanggal 22 Januari 2019, yang berisi penolakan usulan calon Pahlawan Nasional a.n. Sultan Hamid II.

            Pada 28 Agustus 2019, terbit Surat Gubernur Kalimantan Barat yang ditujukan kepada Menteri Sosial RI, perihal Pahlawan Nasional. Surat tersebut berisi argumentasi terkait 3 alasan penolakan pada surat sebelumnya. Yayasana Sultan Hamid II juga menggelar diskusi Ilmiah Pada tangggal  1 September 2019, dilaksanakan Diskusi Ilmiah “KEPTALK” bertajuk “The Untold Story of Sultan Hamid II” oleh komunitas Kampoeng English Poernama (KEP), Komunitas para Milenial atau Pemuda/i di Pontianak – Kalimantan Barat.

           Demikian juga Pada tanggal 18 Oktober 2019, dilakukan Sosialisasi dan Diskusi Sultan Hamid II bertajuk “Sejarah Pers Kalbar & Sultan Hamid II”, dengan Narasumber dari Yayasan Sultan Hamid II. Kegiatan diselenggarakan Komunitas Literasi Kalimantan Barat pada acara “Pontianak Creative & Culinary Festival 2019” di Pontianak, Kalimantan Barat.

            Berdasarkan pendalaman terhadap konstruksi Hukum dan prosedur Hukum Administrasi Negara ternyata ada kaedah hukum Administrasi Negara dalam Peraturan Perundang-Undangan yang terlanggar, yakni  asas keterbukaan dan obyetifitas serta melanggar kewenangan yang terdapat dalam peraturan perundangan dalam hal ini kewenangan Dewan Gelar yang belum melakukan kewenangan mandat sesuasi dengan Undang–Undang Administrasi Pemerintahan juga Undang Undang Nomor 20 Tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010.  

              Setelah persyaratan Administrasi Negara tersebut terpenuhi, ada kewajiban Dewan Gelar  pada norma hukum yang diatur  pada Bagian Ketiga diatur tentang Tata Cara Verifikasi pada materi muatan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 , Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010  diverifikasi oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

              Verifikasi adalah  kaedah hukum yang wajib dilaksanakan yaitu verifikasi, hal ini ini dinyatakan tegas pada  pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010, Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan meneliti dan mengkaji keabsahan dan kelayakan calon penerima Gelar, Tanda Jasa, dan/atau Tanda Kehormatan.

             Berdasarkan ini Yayasan Sultan Hamid II meminta fasilisasi Dinas Sosial selaku lending sektor yang mewakili kewenangan Atribusi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, yaitu  pada tanggal 27 November 2019, Yayasan Sultan Hamid II menghadiri undangan Agenda Sosialisasi, Koordinasi, dan Konsultasi terkait Pengusulan Calon Pahlawan Nasional untuk Tahun 2020.

            Agenda diselenggarakan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat dan Kementerian Sosial RI, dengan mengundang Ahli Sejarah Dr. Anhar Gonggong. Diskusi juga diselenggarakan sesudah itu bersama Gubernur Kalimantan Barat.

           Kemudian terjadilah “fitnah” terhadap Sultan Hamid II, pada tanggal 11 Juni 2020, dipublikasikan Video Youtube Channel “Agama Akal TV” tentang statement Bapak A.M. Hendropriyono (Kepala BIN 2001-2004) yang berisi tuduhan bahwa Sultan Hamid II adalah “Pengkhianat Negara”.

            Akibat dari statement tersebut kemudian membuat jaringan media sosial atau cyber network viral, berbagai spekulasi dan pendapat terjadi. Kemudian Pada tanggal  14 Juni 2020, Ketua Yayasan Sultan Hamid II Anshari Dimyati, bersama Tokoh-tokoh Kalimantan Barat melakukan Konferensi Pers atau Jumpa Pers di Restoran Sari Bento, Kota Pontianak – Kalimantan Barat untuk membantah, mengklarifikasi, dan menanggapi statement A.M. Hendropriyono.

               Untuk menyikapi alasan yang tendesius dari Kementerian Sosial yang tak memiliki wewenang mandat maupun kewenangan atribusi, maka  pada tanggal 21 Juni 2020, Yayasan Sultan Hamid II, bersama media teraju.id, TOP Indonesia, KEP, Binabud Chapter Pontianak, dan IKAPI Kalbar menggelar Webinar (Seminar dalam Jaringan) atau Virtual Meeting dengan Tema “Sultan Hamid II, Pengkhianat atau Pahlawan?”.

            Webinar menghadirkan Narasumber: Dr. HM. Hidayat Nur Wahid (Ketua MPR RI 2004-2009, Anggota DPR RI Dapil DKI), H. Sutarmidji, S.H., M.Hum. (Gubernur Kalimantan Barat), H. Syarif Abdullah Alkadrie, S.H.. M.H. (Anggota DPR RI Dapil Kalbar), Anshari Dimyati, S.H., M.H. (Ketua Yayasan Sultan Hamid II), dan JJ. Rizal, S.S. (Pengamat Sejarah Nasional). • Webinar dilaksanakan dengan perangkat aplikasi ZOOM Meeting.

            Selain itu ditindak lanjuti pada tanggal  5 Juli 2020, dilaksanakan Webinar Nasional (Seminar dalam Jaringan) atau Virtual Meeting oleh Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) dengan Tema “Menguak Tabir Sultan Hamid II Dalam Perjalanan Sejarah Bangsa”.

             Webinar menghadirkan Narasumber: Dr. Mohammad Iskandar (Sejarawan), Turiman Faturrahman Nur, SH, M.Hum (Peneliti Lambang Negara RI), Dr. Rushdy Hoesein (Sejarawan), dan Anshari Dimyati, SH, MH (Ketua Yayasan Sultan Hamid II). Webinar dilaksanakan dengan perangkat aplikasi ZOOM Meeting.

            Kemudian lebih khusus dilakukan Seminatr Nasional untuk mempertegas tiga alasan yang tendesius yang disampaikan oleh Kementerian Sosial yang tidak memberikan verifikasi oleh Dewan Gelar, maka Pada tanggal  11 Juli 2020, dilaksanakan Seminar Nasional dengan Tema “Quo Vadis Makna Kepahlawanan di Indonesia: Mengukuhkan Keindonesiaan Melalui Pengusula SULTAN HAMID II sebagai PAHLAWAN NASIONAL”, yang diselenggarakan bersama oleh: Badan Pusat Kajian MPR RI, Fraksi Partai Nasdem MPR RI, dan DPW Partai Nasdem Provinsi Kalimantan Barat.

              Pada seminar Nasional tersebut dengan Pembicara Sesi 1 Anggota DPR RI: Bpk. Syarif Abdullah Alkadrie, SH, MH, Bpk. Charles Meikyansyah, dan Ibu Yessy Melania, SE. • Dengan Pembicara Sesi 2 Pakar: Bpk. Dr. Mahendra Petrus, SS, MH (Peneliti Sejarah Yang Hilang “Sultan Hamid II”) dan Bpk. Anshari Dimyati, SH, MH (Ketua Yayasan Sultan Hamid II.

            Berdasarkan konstruksi hukum diatas,jelaslah bahwa Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan yang selanjutnya disebut Dewan adalah dewan yang bertugas hanya memberikan  PERTIMBANGAN  kepada Presiden dalam pemberian GELAR, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

             Bahwa mengacu berdasarkan definisi hukum, bahwa Gelar adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang yang telah gugur atau meninggal dunia atas perjuangan, pengabdian, darmabakti, dan karya yang luar biasa kepada bangsa dan negara. (Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 Jo Pasal 1 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2009) dan salah satunya gelar adalah GELAR KEPAHLAWANAN, Pasal 4 Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2009 Pasal 1 Pahlawan Nasional adalah gelar yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuan melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang gugur  atau meninggal dunia demi membela bangsa dan negara, atau yang semasa hidupnya melakukan TINDAK KEPAHLAWANAN  atau menghasilkan prestasi dan KARYA yang  luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia. (Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 20  Tahun  2009)

             Berdasarkan konstruksi Hukum diatas, maka Presiden sebagai pemegang kewenangan atribusi dapat memberikan gelar kepahlawanan kepada Yang Mulia Almarhum SULTAN HAMID II  Dengan pertimbangan sebagai berikut:

Pertama: Sultan Hamid II adalah Tokoh Nasional asal Kalimantan Barat. Dengan sangat wajar dan bangga-kami masyarakat Kalbar pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya memiliki seorang cerdik-cendikia sekaligus negarawan seperti Sultan Hamid II. Salah satu kiprah Sultan Hamid II sebagai seorang tokoh nasional Indonesia adalah perannya sebagai Perancang Lambang Negara Indonesia.

            Proposisi ini adalah selaras dengan kaedah hukum pada norma Pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009, Syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b untuk Gelar diberikan kepada seseorang yang telah meninggal dunia dan yang semasa hidupnya: huruf d yaitu pernah menghasilkan karya besar yang bermanfaat bagi  kesejahteraan masyarakat luas atau meningkatkan harkat dan martabat bangsa;

             Kedua: Penelitian dan Perjuangan untuk mempublikasikan hal tersebut terus dilakukan oleh para peneliti di Yayasan Sultan Hamid II. Secara De Facto pemerintah telah mengakui Sultan Hamid II sebagai Perancang Lambang Negara, hal ini dibuktikan dengan dukungan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia dalam memfasilitasi bedah sejarah Sultan Hamid II dan Lambang Negara Indonesia pada tahun 2011 dan 2012 silam di Sekretariat Negara, Jakarta. Namun secara De Jure (Yuridis), nama Sultan Hamid II belum diakui dengan resmi oleh Undang-undang bahwa beliau adalah Perancang Lambang Negara Republik Indonesia. Hal ini dapat ditilik pada Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, Pasal 46 juncto Pasal 58 ayat (1). Pada Pasal 46 tidak disebutkan bahwa Sultan Hamid II adalah Perancang Lambang Negara. Sedangkan di sisi lain, pada Undang-undang yang sama, disebutkan bahwa Lagu Kebangsaan “Indonesia Raya” digubah atau diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman.

                Ketiga: Telah dilakukan penelitian mendalam melalui riset tesis pakar hukum tata negara Universitas Tanjungpura Turiman Faturrachman Nur di Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1999 bahwa Sultan Hamid II merupakan Perancang Lambang Negara Republik Indonesia.

              Keempat: Telah dilakukan penelitian yang intensif melalui riset tesis Anshari Dimyati di Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012 bahwa Sultan Hamid II tidak terbukti melakukan makar terhadap negara terkait Pemberontakan Westerling.

             Kelima: Secara de facto Kementerian Luar negeri telah memproduksi film dokumenter tentang penciptaan lambang negara yang mengakui bahwa Sultan Hamid II adalah perancang Lambang Negara Elang Rajawali Garuda Pancasila. Film dokumenter itu berdasarkan penelitian panjang Museum Konferensi Asia Afrika (MKAA) Kementerian Luar Negeri dan investigasi Sekretariat Negara.

             Keenam: Setiap kali diadakan pameran tentang penciptaan lambang negara Garuda Pancasila selalu disambut masyarakat Indonesia dengan antusias. Baik di Jakarta, Bandung, maupun Sintang dan Pontianak (Kalimantan Barat). Hal ini sebagai tanda kecintaan seluruh rakyat Indonesia kepada nilai-nilai luhur budaya bangsa sebagaimana tertuang di dalam seloka Bhinneka Tunggal Ika, lima butir Pancasila, serta burung elang rajawali garuda  Pancasila dan kedua hasil penelitian serta investigasi jurnalistik telah diterbitkan dalam bentuk buku yang diterbitkan TOP Indonesia (2013): "Sultan Hamid II - Sang Perancang Lambang Negara Elang Rajawali Garuda Pancasila."

 Ketujuh: Webinar bersama Wakil Ketua MPR RI Prof Dr Hidayat Nur Wahid dan Gubernur Kalimantan Barat H Sutarmidji, SH, M.Hum menjawab pro-kontra apakah Sultan Hamid II Alkadrie pengkhianat negara atau pahlawan nasional menjawab Mantan Kepala BIN, Prof Dr AM Hendropriyono (Agama Akal TV, Channel YouTube, 11 Juni 2020) disimpulkan bahwa Sultan Hamid II Alkadrie berjasa besar kepada bangsa dan negara.

Kedelapan: Webinar nasional para guru sejarah seluruh Indonesia tentang kesejarahan Sultan Hamid II Alkadrie, dengan menghadirkan ahli sejarah Dr Rousdy Husein yang menggali masa BFO dan Republik Indonesia Serikat di mana Sultan Hamid sangat nasionalis sehingga dilaksanakan Konferensi Inter Indonesia I dan II disusul KMB di Den Haag Belanda. Hasilnya adalah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Begitupula Dr Muhammad Iskandar, pakar sejarah senior menyimpulkan bahwa tuduhan Sultan Hamid II terlibat Westerling tidak kuat. Terbukti dengan dokumentasi parlemen yang diterbitkan DPR RI (Seabad Parlemen Indonesia, 1918-2018). Begitupula putri Sang Proklamator, Prof Dr Meutia Hatta bersaksi, bahwa ayahnya tidak pernah berujar bahwa Sultan Hamid II adalah pengkhianat negara. Saksikan rekaman webinarya di Asosiasi Guru Sejarah Seluruh Indonesia atau teraju.id di channel YouTube per tanggal 5 Juli 2020.

             Kesembilan: Atas dasar point-point pernyataan tersebut di atas, dengan ini kami meminta kepada Bapak Presiden RI Ir H Joko Widodo selaku pemegang hak prerogatif mengangkat Pahlawan Nasional setiap Hari Pahlawan (10 Nopember)  untuk dapat memulihkan nama baik Sultan Hamid II (dengan tuduhan sebagai pemberontak terhadap negara/pengkhianat negara) sekaligus pengakuan secara de Jure terhadap Sultan Hamid II sebagai Perancang Lambang Negara, serta menetapkan Sultan Hamid II sebagai Pahlawan Nasional Republik Indonesia karena jasa-jasanya signifikan bagi keindonesiaan yang menyatukan.

             Berdasarkan proposisi  hasil analisis, maka terdapat kaedah hukum yang tidak dilaksanakan oleh Dewan Gelar Pusat, yaitu norma kaedah hukum Administrasi Negara khususnya  berkaitan dengan pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah  Nomor 1 Tahun 2010, yakni Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan meneliti dan mengkaji keabsahan dan kelayakan  calon penerima Gelar, Tanda Jasa, dan/atau Tanda  Kehormatan.

            Dengan demikian dengan dilakukan ferivikasi oleh Dewan Gelar Pusat, maka  Peraturan Menteri RI Nomor 3 Tahun 215 Tentang Organiasi dan Tata Laksana Kementrian Sekretraiat Negara, belum terlaksana, atau melakkan tindak administrasi yakni: Bagian Verifikasi Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penelitian data usulan Gelar, Tanda Jasa, Tanda Kehormatan, dan data usulan pencabutan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. Pasal 568 Peraturan Menteri RI Nomor 3 Tahun 215 Tentang Organiasi dan Tata Laksana Kementrian Sekretraiat Negara, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 567 Peraturan Menteri RI Nomor 3 Tahun 215 Tentang Organiasi dan Tata Laksana Kementrian Sekretraiat Negara,

               Bagian Verifikasi Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan koordinasi penerimaan data usulan Gelar, Tanda Jasa, Tanda Kehormatan, dan data usulan pencabutan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan dari pimpinan lembaga negara, kementerian negara, dan lembaga pemerintah non kementerian; b.pemeriksaan, pengolahan, dan penganalisaan data dan uraian prestasi/perjuangan/jasa calon penerima Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan; c. pelaksanaan koordinasi peninjauan lapangan atas data usulan calon penerima Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan guna keakuratan data; f. penyusunan laporan hasil penelitian usulan penerima Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, serta pencabutan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. 

             Berdasarkan analisis terhadap permasalahan kedua dalam penelitian ini, maka prosedur atau SOP pada keadah hukum yang terdapat pada  BAB V TATA KERJA Pasal 17  ayat (1) Undang –Undang Nomor 20 Tahun 2009, bahwa Dalam rangka pemberian pertimbangan kepada Presiden atas usul pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Dewan mengadakan sidang yang dipimpin oleh ketua Dewan. (2) Dalam hal ketua Dewan berhalangan, sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh wakil ketua Dewan. Pasal 17 ayat (3) Undang –Undang Nomor 20 Tahun 2009 , bahwa RISALAH sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Presiden sebagai bahan pertimbangan pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

             Kaedah hukum peraturan Perundanng –Undangan tersebut diatas jelas  kaedah norma hukum pada Pasal 17 ayat (3) Undang –Undang Nomor 20 Tahun 2009 , bahwa RISALAH sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Presiden sebagai bahan pertimbangan pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, karena Dewan Gelar tidak melaksana kewenangan mandat dan tidak verifikasi pada materi muatan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 , Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010  diverifikasi oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

              Verifikasi adalah  kaedah hukum yang wajib dilaksanakan yaitu verifikasi, hal ini ini dinyatakan tegas pada  pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010, Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan meneliti dan mengkaji keabsahan dan kelayakan calon penerima Gelar, Tanda Jasa, dan/atau Tanda Kehormatan.

            Dengan demikian dengan tidak adanya verifikasi dan risalah sidang yang disampaikan atas jawaban surat pengusul dan atau jawaban atas surat Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, tertanggal 20 Agustus 2019, terbit Surat dari Yayasan Sultan Hamid II yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial RI. Surat tersebut berisi tentang keberatan dan tindak lanjut terhadap Surat Kemensos RI tertanggal 22 Januari 2019, yang berisi penolakan usulan calon Pahlawan Nasional a.n. Sultan Hamid II, dan surat Gubernur tertanggal  28 Agustus 2019, terbitlah Surat Gubernur Kalimantan Barat yang ditujukan kepada Menteri Sosial RI, perihal Pahlawan Nasional. Surat tersebut berisi argumentasi terkait 3 alasan penolakan pada surat sebelumnya.

            Akhirnya dapat direkonstruksi, bahwa amanaah Undang –Undang Nomor 20 Tahun 2009 khususnya  pasal 23, pasal 18,19 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2009, yakni Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 , Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010  diverifikasi oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

             Verifikasi adalah  kaedah hukum yang wajib dilaksanakan yaitu verifikasi, hal ini ini dinyatakan tegas pada  pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010, Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan meneliti dan mengkaji keabsahan dan kelayakan calon penerima Gelar, Tanda Jasa, dan/atau Tanda Kehormatan, serta Pasal 17 ayat (3) Undang –Undang Nomor 1 Tahun 2009 , bahwa RISALAH sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Presiden sebagai bahan pertimbangan pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, realitas atau fakta  tidak dilakukan oleh Dewan Gelar Pusat, maka Proposisi Konstitusional Dalam Hal ini Kaedah Hukum pada Norma Hukum dalam Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada Pasal 15 secara tegas mengamanatkan pembentukan undang-undang yang mengatur kewenangan Presiden sebagai kepala negara untuk memberikan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

              Rumusan pasal tersebut mengamanatkan kepada Presiden agar dalam memberikan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan kepada WNI, kesatuan, institusi pemerintah, organisasi, ataupun WNA mempertimbangkan aspek kesejarahan, keselarasan, keserasian, keseimbangan, bobot perjuangan, belum terwujud dalam hal pengusulan Sultan Hamid II sejak Tahun 2016 untuk gelar Pahlawan Nasional dan cenderung alasan yang tendensius, atau subtansi telah mengabaikan naskah akademik yang telah disampaikan dalam memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus Pahlawan Nasional, atau Dewan Gelar mengabaikan asas kerterbukaan dan asas obyektiftas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 dan Prosedur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar