Pelaksanaan Kaedah Regulasi Pemberian Gelar Kepahlawanan [9]

6.4.Indikator Proposisi Kaedah Hukum  Pelaksanaan Peraturan Perundangan

                  Sebagaimana kaedah yang menjadi fokus penelitian adalah pada Bagian Ketiga  Tata Cara Verifikasi  Pasal 31 Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2009, bahwa  diverifikasi oleh Dewan Gelar, Pada pasal 31 ayat (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan meneliti dan mengkaji keabsahan dan kelayakan  calon penerima Gelar, Tanda Jasa, dan/atau Tanda  Kehormatan. pasal 31 ayat  (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi  usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam  Peraturan Pemerintah. (PP Nomor 1 Tahun 2010).

              Berkaitan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010, Bahwa mengacu  Peraturan Menteri RI Nomor 3 Tahun 215 Tentang Organiasi dan Tata Laksana Kementrian Sekretraiat Negara pada Bab  IV pasal 256 butir 3, Pasal 560 yang menyatakan bahwa “Pasal 560, Biro Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis, operasional dan administrasi penganugerahan gelar pahlawan, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang wewenang penetapannya berada pada Presiden.

          Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka diajukan perumusan maslah sebagai berikut :

  1. Bagaimana Pelaksanaan Kaedah  Peraturan  perundang –undangan Pemberian gelar Kepahlawanan sesuai standar prosedur hukum administrasi negara  berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 Jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2009 ?
  2. Bagaimana kaedah kaedah hukum Administrasi Negara khususnya  berkaitan dengan pasal 31 ayat (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan meneliti dan mengkaji keabsahan dan kelayakan  calon penerima Gelar, Tanda Jasa, dan/atau Tanda  Kehormatan. pasal 31 ayat  (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi  usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam  Peraturan Pemerintah. (Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010)?          

           Untuk memudahkan analisis terhadap Kaedah hukum Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan dalam penelitian ini, maka dibagi dua analisis, yaitu pertama, Bagaimana Pelaksanaan Kaedah Peraturan  perundang–undangan Pemberian gelar Kepahlawanan sesuai standar prosedur hukum administrasi negara  berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 Jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2009 ?

           Untuk menjawab permasalahan ini, maka perlu disusun proposisi hukum Admistrasi negara terhadap kaedah hukum yang terdapat dalam norma hukum pada materi muatan yang terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 Jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2009, sebagaimana sudah dieksplorasi pada BAB III di atas, sebagai berikut:

  1. Proposisi Konstitusional Dalam Hal ini Kaedah Hukum pada Norma Hukum dalam Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa   pada   Pasal 15 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara tegas mengamanatkan pembentukan undang-undang yang mengatur kewenangan Presiden sebagai kepala negara untuk memberikan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Rumusan pasal tersebut mengamanatkan kepada Presiden agar dalam memberikan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan kepada WNI, kesatuan, institusi pemerintah, organisasi, ataupun WNA mempertimbangkan aspek kesejarahan, keselarasan, keserasian, keseimbangan, bobot perjuangan.

              Kaedah Hukum yang terdapat dalam proposisi Konstitusional adalah :

    1. Bahwa Pemberian Gelar, Tanda Jasa Kehormatan adalah kewenangan Presiden sebagai kepala negara. 
    2. Untuk memberikan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan kepala negara mempertimbangkan aspek kesejarahan, keselarasan, keserasian, keseimbangan, bobot perjuangan.

            Kemudian Kaedah hukum yang terdapat dalam proposisi normative dalam hal ini didalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2009, yaitu kaedah hukum hukum Administrasi Negaranya adalah sebagai berikut:

  1. Bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan merupakan landasan bagi setiap warga negara untuk memperoleh penghormatan dan penghargaan dari negara atas jasa dan prestasinya dalam membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  2. Bahwa bentuk kehormatan dimaksud, yakni bahwa bentuk penghormatan dan penghargaan tersebut diwujudkan dengan pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan oleh Presiden.
  3. Untuk pemberian gelar dibentuklah dewan gelar yang dimaksudkan dalam rangka pemberian Gelar, Presiden dibantu oleh sebuah Dewan yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden terhadap permohonan usul yang diajukan oleh perseorangan, lembaga negara,  kementerian, lembaga pemerintah  nonkementerian, Pemerintah Daerah, organisasi atau kelompok masyarakat.
  4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan mengamanatkan untuk diatur lebih lanjut mengenai Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan dalam Peraturan Pemerintah, saat ini adalah peraturan perundangan dimaksud,yakni  Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010, sebagai pelaksanaan pasal 23 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 yang menyatakan, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Gelar dst diatur dengan Peraturan Pemerintah.
  5. Bahwa konstruksi hukum tentang definisi gelar, kaedah hukum tertulis diberikan batasan, bahwa yang dimaksudkan dalam materi muatan peraturan perundangan, yakni bahwa Gelar adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang yang telah gugur atau meninggal dunia atas perjuangan, pengabdian, darmabakti, dan KARYA yang luar biasa kepada bangsa dan negara (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009.
  6.  Konstruksi hukum untuk melaksanakan kaedah hukum tertulis diatas pada pasal 23 Undang –Undang Nomor 20 Tahun 2009 diatur BAB V TATA CARA PENGAJUAN GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN pada Bagian Kesatu Syarat-Syarat Memperoleh Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 menyatakan, bahwa : Untuk memperoleh Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan  harus memenuhi syarat:  a. umum; dan  b. khusus.
  7. Bahwa syarat umum kaedah hukumnya ditegaskan dalam  norma hukum pada Pasal 25 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009  berkaitan dengan Syarat umum sebagaimana    dimaksud dalam Pasal 24 huruf a  terdiri atas:

a. WNI atau seseorang yang berjuang di wilayah yang sekarang menjadi   wilayah NKRI;

b. memiliki integritas moral dan keteladanan;

c. berjasa terhadap bangsa dan negara;

d. berkelakuan baik;

e. setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara; dan

f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Penjelasan Pasal 25 huruf b dengan klasul memiliki integritas moral dan keteladanan, adalah beriman atau memiliki keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuktikan dengan tingkah laku dan budi pekerti yang baik.

Penjelasan Pasal 25 Huruf e

Yang dimaksud dengan “setia dan tidak mengkhianati” adalah  konsisten memperjuangkan dan membela kepentingan bangsa dan  negara, baik sebelum maupun setelah kemerdekaan NKRI

  1.  Bahwa syarat khusus ditegaskan pada  Pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009, Syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b untuk Gelar diberikan kepada seseorang yang telah meninggal dunia dan yang semasa hidupnya: 
  1. pernah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik atau perjuangan dalam bidang lain untuk mencapai, merebut, mempertahankan, dan mengisi  kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa;
  2. tidak pernah menyerah pada musuh dalam perjuangan;.
  3. pernah melahirkan gagasan atau pemikiran besar yang
  4. dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara;
  5. pernah menghasilkan karya besar yang bermanfaat bagi  kesejahteraan masyarakat luas atau meningkatkan harkat dan martabat bangsa;
  1. Jika kita mengacu pada syarat khusus ada klasul kunci dalam kaedah hukum tersebut di atas , yaitu :
  1. Perjuangan Senjata atau Perjuangan Politik.
  2. Mengisi Kemerdekaan
  3. Mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.
  4. Tidak pernah menyerah pada musuh dalam perjuangan.
  5. Pernah melahirkan gagasan atau pemikiran besar
  6. Menghasilkan karya besar yang bermanfaat .
  7. Menghasilkan karya besar yang bermanfaat bagi meningkatkan harkat dan martabat bangsa;

  10.      Kaedah hukum pada BAB V TATA KERJA Pasal 17  ayat (1) Undang –Undang Nomor 1 Tahun 2009, bahwa Dalam rangka pemberian pertimbangan kepada Presiden atas usul pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Dewan mengadakan sidang yang dipimpin oleh ketua Dewan. (2) Dalam hal ketua Dewan berhalangan, sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh wakil ketua Dewan. Pasal 17 ayat (3) Undang –Undang Nomor 1 Tahun 2009 , bahwa RISALAH sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Presiden sebagai bahan pertimbangan pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

           Kemudian Kemudian Kaedah hukum yang terdapat dalam proposisi normative dalam hal ini didalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010, yaitu kaedah hukum hukum Administrasi Negaranya adalah sebagai berikut:

  1. SOP Tata Cara Pengajuan ?Terhadap kaedah hukum Tentang Tata Cara Pengajuan dipaparkan norma hukumnya pada  Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010, bahwa Usul pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan ditujukan kepada Presiden melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
  2. Kaedah hukum pada norma hukum pada Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 tersebut diatas adalah  diajukan oleh perseorangan, lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, Pemerintah Daerah, organisasi, atau kelompok masyarakat. Berdasarkan kaedah hukum pada norma hukum tersebut diatas sebenarnya tentanag siapa yang mengajukan jelas asasnya terbuka. Dengan lain perkataan bisa saja alternatif pilihan yang sifatnya terbuka, dengan melengkapi persyaratan, yaitu: 1.riwayat hidup diri atau keterangan mengenai kesatuan, 2 institusi pemerintah, atau organisasi, 3.riwayat perjuangan, jasa serta tugas negara yang dilakukan calon penerima Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
  3. Setelah persyaratan Administrasi Negara tersebut terpenuhi, hal yang terpenting adalah kaedah hukum tertulis pada norma hukum yang diatur  pada Bagian Ketiga diatur tentang Tata Cara Verifikasi pada materi muatan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010  , Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010  diverifikasi oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
  4. Verifikasi adalah kaedah hukum yang wajib dilaksanakan yaitu verifikasi, hal ini ini dinyatakan tegas pada  pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010, Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan meneliti dan mengkaji keabsahan dan kelayakan calon penerima Gelar, Tanda Jasa, dan/atau Tanda Kehormatan.
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 yang menyatakan Syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 24  huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 (syarat khusus) untuk gelar diberikan kepada seseorang yang telah meninggal dunia dan yang semasa hidupnya: Pernah memimpin dan melakukan perjuangan senjata atau perjuangan politik atau perjuangan bidang lain untuk mencapai merebut, memertahankan dan mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.
  6.  Jika kita fokuskan dengan subyek hukum yang diajukan untuk gelar pahlwanan nasional yakni Sultan Hamid II tentu telah meninggal dunia,  pernah memimpin, perjuangan politik, memertahankan dan mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan satuan bangsa. Klasul kaedah Hukum ini perlu dianalisis lebih mendalam dalam pelaksanaan kaedah yang berkaitana dengan subyek hukum atau orang yang diusulkan untuk diberikan gelar pahlawan nasional.
  7.  Konstruksi Hukum kaedah hukum norma tertulisnya, dapat mengacu pada norma Pasal 27 ayat (1)  Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010,  yang menegaskan, bahwa Syarat khusus  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24  huruf  b untuk medali kepeloporan terdiri atas huruf c berjasa luar biasa menciptakan karya besar dalam pembangunan.
  8.  Berdasarkan tersebut diatas ada klasul hukum yakni berjasa luar biasa menciptakan karya besar dalam pembangunan, tentu makna pembangunan disini adalah berkaitan dengan pembangunan kharakter bangsa atau nation character building yang mendukung perwujudan persatuan dan kesatuan bangsa, misalnya dalam hubungan dengan Sultan Hamid II adalah buah karya Lambang Negara Republik Indonesia dan disamping perjuangan diplomatik sebagai perjuangan politik.
  9.  Berkaitan dengan pemberian Bintang Republik Indonesia, karena ada tiga klasul hukum dalam kaedah hukum pemberian, yaitu pemberian gelar yang dimaksudkan adalah gelar pahlawan nasional, pemberian tanda jasa atau kehormatan yaitu Bintang Republik Indonesia, didalam   norma hukum pada pasal 28 ayat (1) Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010, bahwa Syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010, yaitu untuk Bintang Republik Indonesia terdiri atas: a. berjasa sangat luar biasa di berbagai bidang yang bermanfaat bagi keutuhan, kelangsungan, dan kejayaan bangsa dan negara; b. pengabdian dan pengorbanannya di berbagai bidang  sangat berguna bagi bangsa dan negara; dan/atau  c. darmabakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional.

             Kemudian berkaitan dengan proposisi kaedah hukum para tingkat Peratura Menteri dalam hal ini terdapat kaedah hukum administrasi negara, sebagai berikut : Peraturan Menteri RI Nomor 3 Tahun 215 Tentang Organiasi dan Tata Laksana Kementrian Sekretraiat Negara, yakni:

  1. Bagian Verifikasi Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penelitian data usulan Gelar, Tanda Jasa, Tanda Kehormatan, dan data usulan pencabutan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. Pasal 568 Peraturan Menteri RI Nomor 3 Tahun 215 Tentang Organiasi dan Tata Laksana Kementrian Sekretraiat Negara, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 567 Peraturan Menteri RI Nomor 3 Tahun 215 Tentang Organiasi dan Tata Laksana Kementrian Sekretraiat Negara,
  2. Bagian Verifikasi Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan koordinasi penerimaan data usulan Gelar, Tanda Jasa, Tanda Kehormatan, dan data usulan pencabutan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan dari pimpinan lembaga negara, kementerian negara, dan lembaga pemerintah non kementerian; b.pemeriksaan, pengolahan, dan penganalisaan data dan uraian prestasi/perjuangan/jasa calon penerima Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan; c. pelaksanaan koordinasi peninjauan lapangan atas data usulan calon penerima Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan guna keakuratan data; f. penyusunan laporan hasil penelitian usulan penerima Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, serta pencabutan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. 

             Berdasarkan kaedah hukum yang terpaparkan dalam peraturan perundang-undangan diatas, maka dengan mengacu pengertian peraturan perundangan, sebagaimana proposisi normative tentang yang dimaksud dengan materi Muatan Peraturan Perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.(Pasal 1 angka 13 UU Nomor 12 Tahun 2011)

           Kemudian mengacu pada pengertian peraturan perundangan, yakni berdasarkan Pasal 4  UU Nomor 12 Tahun 2011, bahwa Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan di bawahnya. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.  (Pasal 1 angka 2 UU Nomor 12 Tahun 2011)

               Mengacu pada Pasal 4 di atas dibedakan antara undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden (pasal 1 angka 3 UU Nomor 12 Tahun 2011). Walaupun dibedakan keduanya namun secara bentuk dan materi muatan, maka undang-undang termasuk jenis peraturan perundang-undangan.

                    Hal ini juga sejalan dengan pengertian peraturan perundangan-undangan berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan adalah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkab oleh  Badan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah, baik di tingkat pusat maupun ditingkat daerah, serta semua semua keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, baik ditingkat pusat maupun daerah, yang juga mengikat secara umum.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar