Strongest Leader Destroy Anarchy Democracy

KBRN, Pontianak : Strongest Leader Destroy Anarchy Democracy ini, harus digambarkan lebih dahulu,   supaya diperoleh esensi tegas. Judul ini sebenarnya berbunyi: “Hanya pemimpin yang terkuat yang bisa menghancurkan  demokrasi anarkis”. Berikutnya konsepsi anarchy democracy (demokrasi anarkis) agaknya belum lazim, jadi perlu diuraikan.

“Demokrasi anarkis ialah gaya pemerintahan tirani dalam membuat kebijakan publik menggunakan proses demokrasi, namun keputusan yang ditetapkan merupakan pendapat pemimpin yang telah disiapkan sejak semula, dan memuat konsekwensi bahwa publik menerima atau menolak, keputusannya harus dilaksanakan,”papar Ahli Politik Etnisitas, Muhammad Dahrin La Ode, dalam Artikelnya yang berjudul "Strongest Leader Destroy Anarchy Democracy" ,Jumat (27/5/2022).

             Proses demokrasi dengan varian debat, diskusi, musyawarah, demonstrasi, dan sosialisasi,  semuanya dilakukan. Namun aspirasi publik bukan jadi dasar keputusanya. Paling banyak satu kasus aspirasi publik yang dikabulkan dari, misalnya, sepuluh kasus yang masuk dalam proses demokrasi tersebut.

Lebih lanjut MD. Laode menjelaskan, istilah anarchy democracy diilhami Filsuf Yunani kuno, Plato, melalui bukunya berjudul Republik. Kata Plato “munculnya Tiran dari orang yang demokratis”. Jika memerintah, Tiran menindas bahkan “menelan” rakyatnya atas dasar kuasa di tanganya secara sewenang wenang dan maunya tak terbatas. Misalnya mau menjabat tiga periode dan menunda pemilu 2024 katanya atas usul para pengusaha (ECI) karena alasan dampak Covid-19. Tiran tak terucap jelas dari mulut pemimpin, hingga rakyatnya percaya kalau pemimpinya ini seorang demokrat maskulin.  Sesungguhnya Tirani ialah hasil manipulasi demokrasi. Karena itulah ujar Plato, Tiran timbul akibat kemerosotan demokrasi. Leslie Lipson dalam bukunya Dilema Demokrasi menulis bahwa “system demokrasi sesungguhnya tak bagus. Namun semua system pemerintahan yang telah dicoba di Dunia, demokrasi masih yang terbaik”. Lalu demokrasi masih harus tetap digunakan sampai ditemukan alternatif yang terbukti lebih baik. Tiran yang lahir dari kemerosotan demokrasi dan dilemma demokrasi Leslie Lipson diperoleh pengetahuan bahwa proses itulah yang disebut anarchy democracy! Untuk lebih konkritnya mari kita lihat beberapa contoh hasil proses anarchy democracy pada ruang politik dan ekonomi nasional. Mari kita buka memori fakta satu persatu sebagai berikut ini.

           Pertama, penerbitan Impres Nomor 26 tahun 1998 tentang larangan penggunaan istilah Pribumi dan Non Pribumi oleh Presiden Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie. Kebijakan ini menghapus fundamental nasionalisme sekaligus memadamkan dinamika nasionalisme Bangsa Indonesia hanya untuk kepentingan bangsa lainnya khususnya Etnis Cina Indonesia (ECI). Hanya gara gara tekanan global current issues yakni demokrasi, rasisme, diskriminasi, HAM, equal before the law, fundamentalis nasionalisme NKRI rela dilarang dipergunakan. “Ini kufur nikmat yang dilakukan secara resmi oleh pemerintah,”jelas MD. Laode. Menurutnya Tidak ada Pribumi yang dibuktikan melalui DNA, bahwa orang Indonesia tercampur dengan Cina Komunis dan lain sebagainya lantas disebut bukan Pribumi. Ini membuktikan para politisi tak paham politik negara bahwa global current issues tersebut cuma memuat kepentingan bangsa asing untuk turut mengoperasikan kedaulatan NKRI. Sebab pasca perang dunia kedua kolonialisme dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Otomatis bangsa Barat tak bisa lagi mengeksploitasi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya nasional (SDN) negara negara berkembang bekas koloninya. Berikutnya, istilah Pribumi ditentukan pada saat genootschap (sekelompok orang asli/setempat) yang bersepakat mendirikan negara. Mereka ini dan keturunanya di Nusantara seluruhnya adalah Pribumi. Sekalipun mereka sudah melakukan kawin silang sesama etnis di Nusantara maupun dengan bangsa lainnya dari luar negeri. Sedangkan DNA hanya memberikan informasi bahwa individu yang satu terdapat hubungan darah dengan individu lainya. Dengan perkataan lain DNA tak bisa menentukan istilah Pribumi atau bukan, apalagi menghapus istilah istilah orang asli/setempat. Karena menurut Ilmu Antropologi semua manusia di dunia berasal dari tiga suku primat yakni Kaukasoid—Mongoloid—Austroloid dan menurut ras dengan warna kulit yakni ras merah (Indian)—ras kuning (Mongol, Cina, Jepang, dan Korea)—ras putih (Barat)—ras coklat (Asia Tenggara dan Pasifik)—ras hitam (di Afrika dan Papua). Di Indonesia hanya terdapat tiga ras menurut warna kulit hitam, coklat, dan kuning. Sedangkan menurut religius semua manusia ialah anak cucu Nabi Adam dan Nabi Hawa. Kemudian mereka itu dipisahkan secara disiplin oleh negara negara yang mereka dirikan sendiri. Mereka semua menjadi Pribumi di negaranya masing masing. Contoh Korea Selatan dan Korea Utara bersaudara. Tetapi rela saling bunuh demi menegakkan kedaulatan negaranya masing masing. Israel-Palestina sepupuan juga baku bunuh.

           Kedua, hasil amandemen UUD 1945 pasal 6 ayat (1) semula presiden dan wakil presiden ialah orang Indonesia asli dirubah menjadi “warga negara” Indonesia: secara fundamentalis isinya Pribumi dan bangsa lainnya. Realitas sosialnya langsung menempatkan NKRI secara konstitusional menjadi “The Colonies of Nation”. Di sini anggota eksekuitif, legislatif, yudikatif, parpol, terhipnot oleh Rechtstaats dan diskriminasi.  Akibatnya menggeser otoritas politik sebagai asal mula terjadinya negara. Bahwa negara ialah kekuasaan politik dan oleh karena itu negara adalah kekuasaan diskriminatif atas bangsa lain atau negara lainnya. Sifat hukum memang equal sedangkan sifat politik struktural. Jadi Rechtstaats dianut di NKRI guna memelihara kedaulatan NKRI tetap kepada bangsa Indonesia dan sekali kali tak boleh untuk bangsa lainnya, secara khusus ECI atas dasar kebijakan politik. Jika ECI keberatan dengan pemeliharaan nilai politis itu, ECI dipersilahkan mencari Negara lain. Pribumi tak perlu susah payah bertengkar dengan dia soal fundamental politik Pribumi itu.

            Ketiga, yang juga murni anarchy democracy ialah pemerintahan tidak patuh pada UUD 1945 pasal 33 ayat (3) bahwa “ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Baru baru ini dilecehkan oleh perusahaan kebun kelapa sawit dan perusahaan minyak goreng milik ECI. Mereka mengekspor CPO hingga berakibat kelangkaan minyak goreng di seluruh Indonesia. Kalau tidak patuh, kan pemerintah bisa mengambil kebijakan nasionalisasi dan asset serta dananya diblokir untuk negara dalam rangka kemakmuran rakyat sesuai amanat pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut di atas.

           Keempat, batas utang negara dilabrak meskipun kerap dikritik oleh ekonom senior Dr. Rizal Ramli. Ini membawa dampak bahwa kedaulatan negara berada di tangan bangsa lain, tapi pemimpin mengira negara yang dipimpinya sedang baik baik saja. Kelima, pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung menerima proposal Cina Komunis yang diduga tak beres hanya karena adanya daya tarik tak mencantumkan APBN sedangkan proposal Jepang mencantumkan APBN sedikit. Jepang menawar Proyek itu seharga USD 6,2 miliar, pinjaman dengan tenor 40 tahun, bunga sebesar 0,1%. Cina Komunis menawar proyek itu USD 5,5 miliar dengan pinjaman tenor sama tapi bunga 2 %. Namun akhirnya menggunakan APBN juga. Padahal teknologi Jepang lebih kualifaid dari pada Cina Komunis. Keenam, proyek reklamasi di Jakarta Utara—proyek Meikarta—eksploitasi SDA Cina komunis dengan membawa pekerja kasarnya sebanyak mungkin hanya tergiur mudah dapat pinjaman rela abaikan kepentingan nasional. Ketujuh, melemahkan AdatRecht dengan hukum positif demi kepentingan perusahaan perkebunan ECI dan kebebasan ruang gerak para mafia perusahaan minyak goreng warga ECI mengekspor CPO hingga menimbulkan kelangkaan minyak goreng nasional. ECI sudah punya apa saja dibantu pemerintah. Pribumi tak punya apa saja dibiarkan pemerintah hidup dengan caranya sendiri. Bahkan tanah Komunal mereka diberikan kepada ECI.

Ahli Politik Enisitas ini kembali menjelaskan, bahwa semua macam objek deskripsi realitas sosial anarchy democracy di atas, para aktornya berada di lembaga eksekutif—lembaga legislatif—lembaga yudikatif—Partai Politik—Perusahaan BUMN—Perusahaan swasta—civil society—LSM dan Ormas. Semuanya sukar, berat, dan tangguh serta sudah terbukti menurunkan kondisi Ketahanan Nasional pada aspek Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, dan Hankam.

Merujuk pada ajaran Plato, bahwa anarchy democracy mendorong ketak adilan, perpecahan, konflik horizontal yang mengarah pada revolusi sosial, instabilitas nasional tinggi, dan memicu meletusnya disintegrasi nasional. Pandangan solutif Plato terhadap anarchy democracy, diperlukan kehadiran seorang the strongest leader untuk bertugas membersihkan semua aktor anarchy democracy di semua lembaga politik di atas. Namun sesuai analisis untuk periode 2024-2029 hanya terdapat 2 (dua) orang yang memenuhi syarat  dan siaap jiwa dan raga untuk bertindak sebagai the strongest leader untuk melakukan destroy anarchy democracy. “Keduanya akan konsisten merujuk pada system demokrasi, penegakan keadilan, kearifan, demi kembalinya kedaulatan negara kepada rakyat Indonesia untuk sepenuhnya. Tanpa upaya itu, maka Indonesia akan terus menjadi bangsa konsumtif, pasar bangsa asing, serta dapat dianeksasi ECI dan Cina Komunis bersama sama dengan bangsa bangsa lainnya,”pungkas MD. Laode.         

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar