Alur Pengusulan Calon Pahlawan Nasional Sultan Hamid II [3]

Fokus permasalahan adalah Pelaksanaan Asas dan Prosedur dari Kaedah Peraturan Perundang-undangan

Proposisi Asas dan Prosedur

Menurut Satjipto Rahardjo, asas hukum itu merupakan "jantungnya" peraturan hukum. Disebut demikian, karena pertama, ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu perturan hukum. Ini berarti, bahwa peraturan-peraturan hukum itu akhirnya dikembalikan pada asas-asas tersebut. Kecuali disebut landasan, asas hukum ini layak disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum, atau merupakan ratio legis dari peraturan hukum.Kedua, karena asas hukum mengandung tuntutan etis, maka asas hukum diibaratkan sebagai "Jembatan" antara peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyakarat

Kerangka Teori

PARADIGMA KAIDAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM

Kaidah adalah Patokan atau ukuran sebagai pedoman bagi manusia dalam bertindak yang berisi norma  yang didalamnya berisi klasul klasul perintah, larangan dan sanksi atau suatu aturan, dalam konteks hukum, dalam hal ini kaedah hukum perundang-undangan adalah hukum tertulis yang dibentuk dengan cara tertentu, oleh pejabat yang berwenang dan dituangkan dalam bentuk tertulis, disebut hukum perundang-undangan karena dibuat atau dibentuk dan ditetapkan oleh badan yang menjalankan fungsi perundang-undangangan (legislasi).

Salah satu kaedah peraturan perundang –undangan adalah dibidang kaedah peraturan perundang-undangan dalam ruang lingkup Hukum Administrasi Negara.

PROPOSISI HUKUM NEGARA

Pasal 4  UU Nomor 12 Tahun 2011, bahwa menyatakan Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. (Pasal 1 angka 2 UU No 12 Tahun 2011).

Apabila konsep ini dihubungkan dengan suatu kaedah peraturan perundang-undangan, maka pada tataran berikutnya berkaitan konsep keberlakuan Peraturan Perundangan

Kewenangan Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang. (Pasal 1 angka 22 Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2014 ) dalam kaitannya pelaksanaan kaedah hukum tertulis Hukum Administrasi Negara dalam hal pengusulan Gelar, Tanda Kehormatan kewenangan atribusi ada di pihak Presiden berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

              Bagaimana dengan Dewan Gelar? Bahwa  berwenang dalam kapasitasnya memberikan pertimbangan dan melakukan verifikasi, yaitu dengan meneliti dan mengkaji keabsahan dan kelayakan calon penerima Gelar, Tanda Jasa, dan/atau Tanda Kehormatan, tentu hanya melaksanakan kewenangan mandat secara hukum Administrasi Negara.

              Kewenangan Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat. (Pasal 1 angka 24 Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2014).

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar