Walhi Kalbar: Ruang-Ruang Eksploitatif Terkesan Ditolerir

KBRN, Pontianak: Keanekaragaman hayati khas tropis di Kalimantan Barat terancam punah menyusul penyusutan tutupan hutan.

Penyebab degradasi hutan beragam antara lain masifnya pemberian izin investasi berbasis hutan dan lahan, serta praktif ekstraktif sumber daya alam, bahkan menyasar areal di sepanjang daerah aliran sungai.

“Dalam konteks hutan, pengelolaan sumberdaya alam terutama di kebijakan [pemerintah], kesannya ambigu,” ujar aktifis Walhi Kalbar Hendrikus Adam, dalam Lintas Pontianak Pagi di RRI Pontianak, Senin (23/5/2022) pagi.

Di satu sisi, kata Adam, pemerintah punya komitmen untuk mengurangi emisi baik dengan kekuatan sendiri maupun bantuan pihak asing, namun pada sisi lain justru mengobral izin khususnya pada investasi berbasis hutan dan lahan.

“Ruang-ruang eksploitatif itu ada kesan ditolerir,” ungkap Adam.

Adam membeberkan pada tahun 2004 silam berdasarkan RTRW Provinsi Kalbar, izin berbasis hutan dan lahan khususnya perkebunan kelapa sawit sudah 1,5 juta hektar. Saat ini luasannya mencapai 4 hingga 5 juta hektar. Ini baru alokasi untuk perkebunan kelapa sawit, belum sektor lainnya.

“Ada kesan inkonsistensi di situ dalam konteks pengalokasiannya terutama di sisi kebijakan,” tambah Adam.

Menurut Adam, jika industri ekstraktif itu diangap penting, maka perlu ada batasan-batasan misalnya luasan ijin konsesi.

“Bukan kemudian justru sebaliknya diberikan semaunya,” ingat Adam.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar