DPRD Ketapang Berikan Rekomendasi Atas LKPj Bupati Tahun 2021

KBRN, Pontianak: DPRD Kabupaten Ketapang kembali menggelar sidang paripurna usai libur lebaran, dengan agenda penyampaian Keputusan DPRD tentang Rekomendasi Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tahun Anggaran 2021 di ruang Rapat paripurna Gedung DPRD Ketapang, Kamis (19/5/2022). 

Rapat dipimpin Ketua DPRD Ketapang M. Febriadi, S.Sos., M.Si. Turut hadir bupati yang diwakil Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan politik Drs. Joko Prastowo, M.H.,  dan segenap anggota DPRD serta Kepala OPD Ketapang. 

Febriadi dalam sambutanya menjelaskan LKPj adalah laporan berisikan informasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam satu tahun anggaran. Ini merupakan implementasi dari Pemkab yang meliputi dari sebuah perencanaan. 

“Rekomendasi DPRD pada LKPj Bupati Tahun Anggaran 2021, merupakan evaluasi kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemkab Ketapang,” terang Febriadi. 

Tujuannya guna mengharmonisasikan hubungan kerja antara Kepala Daerah dengan DPRD sesuai dengan fungsinya masing-masing. 

“Ada beberapa rekomendasi dan catatan yang kita sampaikan kepada bupati terkait LKPj ini,” ujar Febriadi. 

Diantaranya adalah:

  1. Adanya perbedaan data dalam LKPj tahun 2021 dengan laporan OPD. Karena itu, ke depan harus ada sinkronisasi pelaporan administrasi serta sebelum disampaikan agar dikoreksi. 
  2. DPRD memandang penyerapan anggaran 2021 belum maksimal. Karena itu perlu adanya ketegasan kepada pengguna anggaran. 
  3. Bidang Pendidikan, DPRD memberikan catatan banyak gedung sekolah dan meubeler yang rusak serta masih rendahnya mutu pendidikan khususnya daerah pedalaman, mengingat hanya terdapat SD dan SMP. Karenanya DPRD merekomendasikan pembangunan fasilitas belajar, dinas pendidikan juga dapat bekerjasama dengan pihak swasta baik perkebunan maupun pertambangan dalam hal CSR. Pemerataan penempatan guru, jangan sampai menumpuk di perkotaan. 
  4. Bidang Kesehatan, puskesmas agar meningkatkan pelayanan. Meningkatkan pelayanan RS Agus Djam dan dokter spesialis agar lebih maksimal di RS pemerintah. 
  5. Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, agar lebih optimalkan jalan dan menyelesaikan pekerjaan yang mangkrak. 
  6. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, direkomendasikan rumah layak huni. 
  7. Urusan Sosial, penerima manfaat bantuan masih banyak belum tepat sasaran. Karena itu perlu pemutakhiran data, perbaiki kinerja BPJS. 
  8. Tenaga Kerja dan Transmigrasi, tingkatkan keterlibatan masyarakat lokal dan anggaran BLKI. 
  9. Lingkungan Hidup, direkomendasikan penambahan pembuangan sampah pemukiman. Juga dilakukan pembinaan dan tindakan terhadap perusahaan perkebunan dan pertambangan terkait pencemaran lingkungan. 
  10. Koperasi dan UMKM, pembinaan kepada koperasi dan UKM. 
  11. Perindustrian dan Perdagangan, pemerintah harus membuat aplikasi harga kebutuhan pokok dan uji tera. 
  12. Kebudayaan dan Pariwisata, direkomendasikan pemerintah agar terus menjamin anggaran penggalian potensi wisata yang belum banyak disentuh. Bupati diharapkan membentuk perda tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah. 
  13. Urusan Perhubungan, agar melakukan uji petik Kir secara aktif dengan ke lapangan. 

Rekomendasi DPRD Kabupaten Ketapang Atas LKPj Bupati Ketapang Tahun 2021 dibacakan Sekretaris DPRD H. Agus Hendri, S.E., M.Si. 

Setelah ditandatangani Ketua DPRD Ketapang M. Febriadi, keputusan DPRD tersebut diserahkan kepada Bupati Ketapang melalui Staf ahli Bupati Ketapang Bidang Pemerintahan, Hukum dan politik Joko Prastowo. 

Sumber: M. Saad-DPRD Ketapang

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar