Turiman: Konstruksi Hubungan Pusat dengan Daerah Perlu Diluruskan

KBRN Pontianak: Tanggal 20 Mei 2022 bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-144. Adapun tema yang diusung “Ayo Bangkit Bersama”. Tema ini dipilih agar Harkitnas dapat menjadi momentum bagi bangsa Indonesia untuk bersama-sama mengobarkan semangat bangkit dari pandemi Covid-19 yang lebih dari 2 tahun menyerang sehingga turut berefek di segala sendi kehidupan.  

Lalu bagaimana kaitan Harkitnas tahun 2022 serta tema yang diusung dengan penyelenggaraan otonomi daerah?  

“Bangkit Bersama” itu adalah suatu konsep tentang kebersamaan. Kebersamaan itu baru bisa bangkit apabila konstruksi hubungan pusat dengan daerah diluruskan kembali, misalnya dalam kaitannya dengan otonomi daerah.

Sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sudah diletakkan titik berat otonomi daerah ada di kabupaten kota.

“Dan kita ketahui bersama bahwa otonomi daerah itu azasnya adalah desentralisasi,” ungkap Pengamat Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Turiman Fachturrahman Nur via seluler, Kamis (19/5/2022) siang.

Menurut Turiman, desentralisasi itu tidak hanya secara yuridis, melainkan ekonomi, politik, dan sosial. Artinya hubungan pusat dengan daerah dalam kaitannya dengan otonomi daerah dibangun kembali bersama dengan konsep otonomi daerah asimetris.

Daerah-daerah yang punya sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang mumpuni harus diperhatikan sehingga terbangun keseimbangan antara pusat dengan daerah.

Tapi dengan peraturan perundang-undangan saat ini, misalnya Omnibus Law, azas desentralisasi itu malah ditarik kembali ke pemerintah pusat. Berubah menjadi azas dekonsentrasi.

“Ini kan sentralistik kembali,” kata Turiman, seraya menyatakan beberapa kepala daerah mengkritisi hal itu.

Walaupun kepala daerah punya kewenangan mengajukan program tentang infrastruktur, namun kalau semua keputusan ada di pemerintah pusat mulai dari jalan provinsi, kabupaten kota sampai ke desa karena anggarannya berasal dari dana dekonsentrasi, tentu itu bukan “Bangkit Bersama”.

“Itu pingsan namanya,” kelakar Turiman.   

Turiman tak menampik jika produk perundang-undangan itu telah melalui kajian dan sebelum diputuskan juga harus melewati lembaga legislatif. Tapi di dalamnya begitu banyak pasal yang memberikan delegasi kepada presiden, sehingga beberapa pasal harus diatur dengan Peraturan Presiden.

“Nah ini yang menjadi masalah,” ujar Turiman.

Ia mencontohkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 Atas Perubahan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Sebagian kepala daerah tidak berani menggunakan aturan tersebut karena badan usaha di daerah tidak memenuhi syarat.

Turiman pun mengingatkan membangun kebersamaan tidak terlepas dari hubungan antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, namun kerjasama itu harus disertai dengan pembenahan berupa pemberian kembali kewenangan atribusi kepada daerah agar bisa menjalankan dan mengelola dana-dana yang memang masuk dari pusat ke daerah.

“Contohnya adalah dana-dana bagi hasil, dan dana-dana memang transferan dari pusat ke daerah,” terang Turiman.  

Bisa juga, tambah Turiman, daerah-daerah otonom yang punya sumberdaya alam menerima dana dari pusat sesuai dengan sumberdaya alam yang diambil, sehingga masyarakat di daerah itu tidak hanya menjadi penonton.

"Itulah kebersamaan ya, persatuan Indonesia,” pungkas Turiman.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar