Empat Pergub Turunan Perda Prov. Kalbar No.6 Th 2018

KBRN, Pontianak: Provinsi Kalimantan Barat memiliki luas lebih dari 14,6 juta hektar. Dari jumlah tersebut, lebih dari 8,3 juta hektar adalah Kawasan hutan. Sedangkan area penggunaan lain/APL sekitar 6,2 juta hektar.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di bawah kepemimpinan Sutarmidji telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD 2018 s/d 2023. Satu diantara misi nya adalah mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan.  

“Nah, inilah yang menjadi latar belakang lahirnya Perda Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Usaha Berbasis Lahan Berkelanjutan,” terang Kepala Bidang Perlindungan, Konservasi SDA & Ekosistem DLHK Provinsi Kalimantan Barat Marcelinus Rudy, dalam Webinar Monitoring Implementasi Perda Provinsi Kalbar No.6 Th 2018 Tentang Pengelolaan Usaha Berbasis Lahan Berkelanjutan, Senin (17/1/2022) pagi.

Paparan selanjutnya dari Rudy, bahwa Peraturan Daerah/ Perda Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Usaha Berbasis Lahan Berkelanjutan ditetapkan pada tanggal 2 Maret 2018 yang lalu, dan telah terbit 4 Peraturan Gubernur/Pergub sebagai turunannya,yaitu:

  1. Pergub No. 60 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Mekanisme Penetapan Areal Konservasi Dalam Pengelolaan Usaha Berbasis Lahan Berkelanjutan
  1. Ditetapkan pada tanggal 6 November 2019. 
  2. Terdiri atas IX Bab dan 14 Pasal.
  3. Pasal 7, Pelaku usaha harus membuat areal konservasi, Luas kurang dari 50 Ha harus dalam satu hamparan dan apabila lebih bisa dalam beberapa hamparan.
  4. Penetapan setelah dilakukan verifikasi oleh Tim.
  5. Pasal 9, berada pada 2 perizinan harus ada kesepakatan bersama, diverifikasi Tim dan dikelola bersama.
  6. Pasal 10, Untuk kegiatan pertambangan harus dicari lokasi pengganti dan dapat dilakukan setelah ada study kelayakan ekonomi, teknis dan lingkungan.
  7. Pasal 13, dapat dilaksanakan di luar izin.
  1. Pergub No. 115 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Areal Konservasi dan Pemberian Bantuan
  1. Ditetapkan pada tanggal 4 September 2020.
  2. Terdiri VI Bab dan 15 Pasal.
  3. Pasal 4, Pelaksanaan perlindungn dan pengelolaan areal konservasi menjadi tanggung jawab pelaku usaha dengan menerapkan kolaborasi hijau.
  4. Pasal 9, Pemberian bantuan oleh pemerintah daerah/kabupaten/kota berupa bimbingan penyusunan program kegiatan dan pelatihan.
  5. Pasal 13, model pengelolaan dengan melibatkan masyarakat berupa: ekowisata, pemanfaatan hasil hutan non kayu, lingkungan, patroli kawasan, penjagaan kawasan, restorasi kawasan, budidaya dan penangkaran satwa, penanganan konflik satwa, pencegahan perburuan, perdagangan dll.
  1. Pergub No. 137 Tahun 2020 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Melakukan Pengawasan Areal Konservasi Usaha Berbasis Lahan Berkelanjutan
  1. Ditetapkan pada tanggal 17 November 2020.
  2. Terdiri VII Bab dan 24 Pasal.
  3. Pasal 3, masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama.
  4. Pasal 4, Pelaksanan pengawasan masyarakat melalui pengawasan sosial, pemberian saran pendapat, usul, keberatan, pengaduan, penyampaian informasi.
  1. Pergub Nomor 139 Tahun 2020 tentang Sanksi Administratif Dalam Pengelolaan Usaha Berbasis Lahan Berkelanjutan
  1. Ditetapkan pata tanggal 17 November 2020.
  2. Terdiri VII Bab, 24 pasal.
  3. Pasal 5, Saksi administrrasi (teguran tetulis, paksan pemerintah, pembekuan izin usaha, pencabutan izin).
  4. Pasal 6, teguran tertulis diberikan krn ada pelanggaran tapi  belum menimbulkan dampak negatif.
  5. Pasal 7, paksaan pemerintah dikenakan krn ada pelanggaran yg sudah berdampak negatif.
  6. Pasal 9, pembekuan izin usaha krn tdk melaksanakan paksaan pemerintah, kegiatan yang dilakukan diluar izin, pemalsuan dokumen.
  7. Pasal 10, pencabutan izin dikenakan, karena memindahtangankan izin kepihak lain tanpa izin pemberi izin, tidak melaksanakan paksaan pemerintah, telah menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan manusia.
  8. Pasal 17, yang tidak melaksanakan sanksi dari pemerintah dapat dikenakan denda administrasi ( keterlambatan satu bulan didenda 1% dari kerugian ekonomi, dua bulan keterlambatan dikenakan denda sebesar 2 % dari kerugian ekonomi, tiga sampai empat bulan keterlambatan dikenakan keterlambatan dikenakan denda sebesar 5% , lima sampai 6 bulan dikennakan denda 7 % dan lebih dari enam bulan dikenakan denda 1 kali (100 %) dari kerugian ekonomi.
  9. Pasal 21, sanksi admistratif dapat dicabut setelah dilakukan verifikasi lapangan atas pelaksanaan sanksi administrasi.

Catatan

  1. Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, Pelaku Usaha yang telah memperoleh izin usaha wajib menyiapkan areal konservasi untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Wali Kota sesuai kewenangannya.
  2. Areal konservasi pada bidang usaha yang sudah melakukan kegiatan 100% (seratus persen) dari lahan izin usaha yang dimiliki, maka pengajuannya dilakukan setelah berakhir satu periode produksi.
  3. Pengajuan indikatif areal konservasi bagi pelaku usaha yang belum melakukan kegiatan l00 % (seratus persen) dari luas izin usaha, maka wajib menyiapkan areal konservasi paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Gubernur ini ditetapkan.
  4. Apabila lokasi izin usaha tidak memungkinkan untuk dijadikan areal konservasi maka pengajuan indikatif areal konservasi dapat dilaksanakan di luar izin usahanya.
  5. Pembebanan biaya dengan adanya Pergub, dibebankan kepada APBD dan atau Sumber lain yang tidak mengikat.
  6. Pelaksanaan eksekusi yang merupakan tindak lanjut atas perda dan pergub ini dilakukan dalam bentuk Team yang melibatkan semua unsur terkait dan secara teknis dikordinir oleh OPD yang membidangi atau OPD yang ditugaskan oleh Kepala Daerah serta ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar