Hadang Laju Deforestasi Melalui Perda Prov. Kalbar No.6 Th 2018

KBRN, Pontianak: Perda Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Usaha Berbasis Lahan Berkelanjutan dapat menjadi satu diantara opsi dalam upaya menahan laju deforestasi akibat konversi lahan untuk usaha tambang, sawit, HTI maupun HPH.

"Perda ini ada14 BAB, 26 Pasal, ditetapkan pada tanggal 2 Maret 2018 yang lalu," terang Kabid Perlindungan, Konservasi SDA & Ekosistem DLHK Provinsi Kalbar Marcelinus Rudy, dalam Webinar Monitoring Implementasi Perda Provinsi Kalbar No. Th 2018 Tentang Pengelolaan Usaha Berbasis Lahan Berkelanjutan, Senin (17/1/2022) pagi.

Adapun tujuannya, dijelaskan dalam BAB III, Pasal 3, yaitu:

  1. Menjaga kelestarian fungsi ekologi.
  2. Mencegah dan/atau mengurangi terjadinya konflik penggunaan lahan dalam pemanfaatan sumber daya alam.
  3. Tercapainya perlindungan, pemulihan, dan pengendalian ekosistem secara berkelanjutan.
  4. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
  5. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
  6. Memelihara keharmonisan kehidupan masyarakat yang berada di dalam dan di sekitar sumberdaya alam.
  7. Tercapainya perbaikan kondisi sosial, ekonomi, budaya, masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat.
  8. Mengembangkan instrumen ekonomi lingkungan hidup di daerah.
  9. Mendorong Pelaku Usaha untuk membangun areal konservasi; dan
  10. Membangun peran serta, pemberdayaan, dan rasa tanggung jawab sosial masyarakat.

Kemudian penetapan Areal Konservasi dijelaskan dalam BAB IV, Pasal 6 yaitu:

  1. Setiap kawasan atau lahan yang akan dibebani izin untuk kegiatan usaha berbasis lahan wajib memiliki areal konservasi.
  2. Areal konservasi dicantumkan dalamKeputusan Gubernur atau Bupati/Walikotamengenai izin usaha.
  3. Luas areal konservasi paling sedikit sebesar 7% (tujuh persen) dari luas izin usaha.

"Nah kenapa harus tujuh persen? Ini memang kita melihatnya sangat penting, karena ketika arealnya terlalu kecil nanti untuk konservasi, ini akan mengganggu keseimbangan alam," ujar Rudy, seraya mengungkapkan saat sosialisasi perda, sebagian pemegang izin usaha agak kebertan dengan angka 7 persen.

"Ini menjadi pembahasan yang cukup panjang ketika kita menetapkan perda ini melalui proses di legislatif maupun di eksekutif," beber Rudy.

Selanjutnya Kewajiban Pelaku Usaha ada di BAB VI, Pasal 12 s/d 15, yaitu:

  1. Pelaku Usaha wajib mengelola sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan di dalam dan di sekitar lokasi usaha.
  2. Pelaku Usaha wajib mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup atau ketidakseimbangan ekosistem di dalam dan di sekitar lokasi usahanya.
  3. Pelaku Usaha wajib memiliki izin lingkungan dalam rangka perlindungan danpengelolaan lingkungan hidup.
  4. Pelaku Usaha wajib menerapkan pelaksanaan Amdal atau UKL-UPL.
  5. Pelaku Usaha wajib melakukan kegiatan sesuai dengan Amdal atau UKL-UPL.

"Mengelola konservasi tidak hanya di dalam IUP nya perusahaan tetapi bisa juga di luar IUP nya perusahaan, karena ada juga perusahaan yang sudah terlanjur menanam seluruh areal IUP nya menjadi HGU yang tertanam kelapa sawit, sehingga dia tidak punya areal konservasi lagi," terang Rudy.

Perusahaan tersebut, lanjutnya, bisa mencari areal konservasi lain sebagai pengganti. Contohnya Cargil di Kabupaten Ketapang. Perusahaan ini kemudian mengelola areal konservasi di kabupaten yang berbeda yaitu di Kapuas Hulu.

"Kami arahkan memang ke depan sebaiknya setiap dunia usaha yang melakukan aktifitas di areal kabupaten tersebut, sebaiknya kegiatan konservasinya itu berada di kabupaten tersebut," kata Rudy.

Selanjutnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Areal Konservasi, diatur pada BAB. VII, Pasal 16, yaitu: 

  1. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan.
  2. Menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat.
  3. Menumbuhkan kesiapan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial.
  4. Memberikan saran pendapat.
  5. Menyampaikan informasi dan/atau laporan.

Kawasan atau Lahan yang Ditetapkan Sebagai Areal Konservasi diatur dalam Bab. IV, Pasal 7 yaitu: 

  1. Kawasan atau lahan yang mengandung konsentrasi nilai keanekaragaman hayati yang dianggap penting secara global, regional, dan/atau nasional.
  2. Kawasan atau lahan yang memiliki tingkat bentang alam hutan luasyang dianggap penting secara global, regional dan/atau nasional yangterdapat di dalamnya keberlangsungan populasi secara alami.
  3. Kawasan atau lahan yang memiliki tipe ekosistem unik yang langka, terancam atau hampir punah.
  4. Kawasan atau lahan yang menyediakan jasa lingkungan dalam perlindungan daerah aliran sungai, mengontrol erosi, dan perlindungan pantai.
  5. Kawasan atau lahan yang merupakan sumber kehidupan dasar bagi masyarakat lokal serta merupakan kawasan ketahanan pangan.
  6. Kawasan atau lahan sebagai identitas budaya termasuk tempat sakral atau keramat, dan lain sebagainya yang sejenis.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar