Implementasi Perda No 6 Th 2018 di Ketapang Terhambat Kewenangan

KBRN, Pontianak: Pemerintah Kabupaten Ketapang menyambut baik terbitnya Peraturan daerah (perda) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Usaha Berbasis Lahan Berkelanjutan. Perda tersebut selaras dengan Misi ke enam Pemerintah Daerah Ketapang yaitu Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Ketapang.

"Ini menjadi concern pak bupati dan pak wakil [bupati Ketapang] yang dituangkan dalam Visi Misi 2021-2026," ujar Asisten Bidang Ekonomi & Pembangunan Sekda Ketapang Edi Radiansyah, dalam Webinar Monitoring Implementasi Perda No.6 Th 2018 tentang Pengelolaan Usaha Berbasis Lahan Berkelanjutan, Senin (17/1/2022) pagi.

Dari segi regulasi, lanjut Edi, Kabupaten Ketapang juga memiliki kawasan Bernilai Konservasi Tinggi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati No. 29 Tahun 2011 tentang Penetapan Kelompok Hutan Bakau Sungai Tembilokan-Sungai Air Mata yang terletak di Desa Sungai Awan Kanan, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang seluas Lima Ratus Empat koma Empat Puluh (504,40) hektar sebagai Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi.

Selain itu, juga pernah ada Peraturan Daerah Ketapang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Areal Konservasi Daerah, namun dicabut dua tahun kemudian (2017) karena adanya perubahan regulasi di tingkat pusat yaitu terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

"Pemerintah Kabupaten Ketapang secara intensif dan berkala telah melaksanakan Pengawasan Perkebunan berdasarkan aturan berlaku," lanjut Edi.

Edi juga menegaskan bahwa perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Ketapang tidak mengusahakan lahan yang berdasarkan hasil kajian merupakan areal bernilai konservasi tinggi (NKT).

"Pemerintah akan mendorong perusahaan perkebunan dan pekebun mandiri menuju sertifikasi ISPO yang ditargetkan tahun 2025," papar Edi.

Kendati demikian, Edi mengungkapkan implementasi Perda ini juga memiliki hambatan, karena persentase penetapan areal bernilai konservasi tinggi khusus bagi pelaku usaha mulai dilaksanakan sejak diterbitkan Perda No. 6 Tahun 2018, sedangkan sebagian besar perusahaan perkebunan di Kabupaten Ketapang telah memiliki areal konservasi yang ditetapkan berdasarkan hasil kajian. 

"Jadi kami tekankan di sini jauh sebelum Perda Nomor 6 Tahun 2018 ini ditetapkan, perusahaan-perusahaan yang telah memiliki izin konsesi IUP ini, mereka memang tidak secara tegas kami tetapkan sekian persen tetapi pelaksanaannya mereka sudah melakukan itu," beber Edi.

Selain itu, kata Edi, seluruh izin Perkebunan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang berada pada areal penggunaan lain. Baik izin usaha perkebunan maupun STDB bagi pekebun mandiri.

"[Kemudian] areal Bernilai Konservasi Tinggi sebagai persyaratan sertifikasi (RSPO/ISPO), dimana dalam proses audit sertifikasi, pemerintah daerah hanya terlibat sebagai informan," tambah Edi.

Selanjutnya belum ada aturan yang mewajibkan pelaku usaha (perusahaan) melaporkan areal bernilai konservasi tinggi kepada Pemerintah Daerah.

"Tapi kita tetap mendorong supaya perusahaan selalu memberikan laporan secara teratur, menyampaikan kepada kita, pemerintah kabupaten," pungkas Edi.

Adapun luas izin usaha perkebunan (IUP) di Ketapang hingga Desember 2020 lebih dari 775 ribu hektar dengan jumlah 76 usaha dari berbagai grup. IUP tersebar di 18 dari 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Ketapang. 2 kecamatan yang tidak terdapat perijinan perkebunan sawit yaitu Delta Pawan dan Benua Kayong.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar