Perda Pengelolaan Usaha Berbasis Lahan Berkelanjutan, Upaya Penyelamatan SDA Kalbar

KBRN, Pontianak: Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Usaha Berbasis Lahan Berkelanjutan menjadi Perda satu-satunya yang diyakini pertama dalam urusan aturan yang mengatur area Nilai Konservasi Tinggi di wilayah APL. Perda ini menargetkan pada semua pelaku usaha yang menggunakan izin penggunaan kawasan atau lahan salah satunya perusahaan perkebunan sawit. 

Kepala Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Adi Yani menjelaskan bahwa peraturan daerah (perda) dimaksud telah disahkan tanggal 2 Maret 2018, yang terdiri atas 14 Bab dan 24 pasal. 

"Tujuannya sebagai landasan hukum bagi semua pihak dalam melakukan praktik-praktik pengelolaan SDA agar berpedoman pada pengelolaan yang produktif dan memperhatikan pelestarian serta perlindungan terhadap fungsi-fungsi ekologis yang ada," terang Adi Yani dalam sambutan tertulis yang dibacakan Yenny , saat membuka Webinar berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kalimantan Barat No.6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Usaha Berbasis Lahan Berkelanjutan, Senin (17/1/2022) pagi. Kegiatan itu diselenggarakan oleh Teraju Indonesia.

Perda No. 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Usaha Berbasis Lahan Berkelanjutan telah melahirkan 4 Peraturan Gubernur (pergub), yaitu:

  1. Pergub No. 60 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Mekanisme Penetapan Areal Konservasi Dalam Pengelolaan Usaha Berbasis Lahan Berkelanjutan.
  2. Pergub No. 115 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Areal Konservasi dan Pemberian Bantuan.
  3. Pergub No. 137 Tahun 2020 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Melakukan Pengawasan Areal Konservasi Usaha Berbasis Lahan Berkelanjutan.
  4. Pergub Nomor 139 Tahun 2020 tentang Sanksi Administratif Dalam Pengelolaan Usaha Berbasis Lahan Berkelanjutan.

Keempat Peraturan Gubernur tersebut merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam upaya penyelamatan sumberdaya alam yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. 

"Juga tentunya Peraturan Gubernur yang ada tersebut merupakan dasar hukum bagi semua pihak termasuk masyarakat di tingkat tapak dalam rangka bekerja sama dan bersama-sama bekerja dalam upaya menjaga kelestarian sumberdaya alam yang ada di Provinsi Kalimantan Barat," ujar Adi Yani.

Dalam perda ini fungsi dari pemerintah lebih kepada fungsi mengarahkan dan melaksanakan pembinaan terhadap pemegang izin berbasis lahan untuk menetapkan areal konservasi yang ada, selanjutnya update terkini terkait penetapan SK tim penilai HCV pada pemegang izin sedang dalam tahapan koreksi dan perbaikan. 

Dimana tim HCV ini yang akan menilai areal konservasi yang sudah ditetapkan oleh pemegang izin. Selanjutnya apabila telah dinilainya HCV yang ada dalam perzinan berbasis lahan yang ada di provinsi Kalimantan Barat maka fungsi monitoring akan lebih maksimal dan memiliki standar prosedur yang ada. 

"Maka dari itu kita berharap pembentukan tim penilai HCV akan cepat terealisasi dan dapat bergerak memastikan areal konservasi yang ada dalam pemegang izin akan disahkan dan menjadi sebuah langkah awal terlaksananya amanah dari perda ini," tambahnya.

Mengakhiri sambutannya, Adi Yani pun berharap peraturan daerah ini menjadi pedoman dalam penetapan areal konservasi bagi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, selanjutnya sebagai dasar perlindungan dan pemberian bantuan yang ada, demikian pula sebagai legal standing bagi masyarakat dalam partisipasinya menjaga dan mengawasi pengelolaan sumberdaya alam dan yang ada.

"Hingga sebagai dasar hukum dalam penentuan sanksi administatif dalam pengelolaan usaha berbasis lahan berkelanjutan," tutupnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar