Persatuan Peladang Tradisional Kalbar Minta Pembahasan Raperda Pengendalian Karhutla Dihentikan

KBRN, Pontianak: Persatuan Peladang Tradisional Kalimantan Barat merespon surat Pansus IV Pembahas Raperda tentang Pengendalian Karhutla DPRD Kalimantan Barat yang meminta masukan atas proses penyusunan yang sudah mendekati paripurna.

Pada tanggal 21 Oktober 2021, Persatuan Peladang Tradisional Kalimantan Barat mengirimkan surat dengan Perihal: Jaminan Perlindungan Hak-Hak Peladang, kepada Ketua Pansus IV Pembahasan Raperda Pengendalian Karhutla.

Direktur Persatuan Peladang Tradisional Kalimantan Barat Hendrikus Adam menuturkan dalam surat tersebut pihaknya meminta legislatif dan pemerintah sungguh-sungguh memastikan keberpihakan pada peladang melalui regulasi yang menjamin pemenuhan hak dalam menjalankan usaha berladang.

"Poin lainnya, Persatuan Peladang Tradisional Kalimantan Barat meminta agar pembahasan Raperda Pengendalian Karhutla dihentikan dan menyatakan dengan tegas menolak Raperda tentang Pengendalian Karhutla untuk dilanjutkan pembahasannya," ungkap Adam di Pontianak, Selasa (26/10/2021).

Jika melihat substansi isi draf yang ada, kata Adam, singkatnya praktik berladang yang dilakukan dengan membakar dinyatakan sebagai tindakan pelanggaran. Dengan demikian terancam mendapat sanksi pidana kurungan dan denda.

"Sementara kualitas hukuman bagi pelaku usaha yang terlibat karhutla akan menjadi lebih ringan bila dibandingkan sanksi menurut aturan di atasnya, UU 32 tahun 2009 tentang PPLH," tegas Adam.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00