Respon Pergub 103 Th 2020 Peladang Tradisional Surati Gubernur Kalbar

KBRN, Pontianak: Bertepatan pada peringatan Hari Tani yang jatuh tanggal 24 September 2021, Persatuan Peladang Tradisional Kalimantan Barat menyurati Gubernur Kalimantan Barat terkait Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 103 Tahun 2020 tentang Pembukaan Areal Lahan Pertanian Berbasis Kearifan Lokal. Surat tersebut berisi beberapa catatan kritis dari Persatuan Peladang Tradisional Kalimantan Barat terhadap Pergub dimaksud.

“Pada hari Senin [26 September 2021] Persatuan peladang akan mengirim suratnya ke Gubernur Kalimantan Barat terkait dengan respon atas Pegub 103 tahun 2020. Kita memiliki catatan kritis dalam konteks substansi,” ungkap Direktur Persatuan Peladang Tradisional Kalimantan Barat Hendrikus Adam di Pontianak, Sabtu (25/9/2021) pagi.

Adam tidak menampik Pergub 103 tahun 2020 memiliki spirit yang baik, namun secara substansi memiliki persoalan yang serius, misalnya terminologi ladang yang didefinisikan sebagai tanah yang diusahakan dan ditanami dengan tidak diairi, merujuk Pasal 1 ayat 15.

Menurut Adam, bila membaca kalimat pada pasal tersebut, maka orang yang mengusahakan lahan dengan menanam komoditas lain selain padi, bisa juga disebut ladang. Sementara pemahaman masyarakat adat ketika menyebut ladang identik dengan tanaman-tanaman varietas lokal, satu diantaranya padi sebagai komoditas uatama.   

“Menurut kita ini masih ambigu dan dapat menimbulkan persepsi yang beragam, multi tafsir sehingga membutuhkan kejelasan dan penegasan definisi biar dia jelas,” terang Adam. 

Hal lain, sambung Adam, di dalam Pergub 103 Tahun 2020 memuat Permen LHK Nomor 10 tahun 2010 yang menjadikan dasar hukum Pergub tersebut, malah menjadi sandungan tersendiri bagi para peladang selaku pertanian berbasis kearifan lokal. Sebab Permen LHK nomor 10 tahun 2010 tersebut seolah-olah menyarankan agar membuka lahan dengan cara membakar dilakukan di musim hujan. Kemudian dengan penegasan bahwa pembakaran lahan tidak dilakukan pada kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang atau iklim kering.

Ndak logic gitu kan, kalau bakar di musim hujan,” kata Adam.

Sementara yang dipahami selama ini, menurut Adam, yang namanya membersihkan ladang oleh masyarakat di komunitas memang pada musim kering dan juga memerlukan kondisi cuaca pendukung, seperti angin.

“Nah karena mereka menyadari bahwa angin dan kondisi cuaca yang kering itu, justru [itu] yang membuat mereka berhati-hati mengantisipasinya dengan cara-cara mereka,” papar Adam.

Adam berharap apa yang disampaikan pada Gubernur Kalimantan Barat bisa berkontribusi bagi upaya untuk memastikan adanya regulasi yang jelas berkaitan dengan perlindungan terhadap peladang yang melakukan pertanian dengan berkearifan lokal.

“Kita juga ingin memastikan agar negara melalui pemerintah di daerah benar-benar berpihak pada peladang yang mengusahakan hak atas pangan, sosial, ekonomi dan budayanya melalui kegiatan berladang,” pungkas Adam.    

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00