Happy ICRAF: RPPEG Bukan Working Paper

KBRN, Pontianak: Koordinator ICRAF Kalimantan Barat Happy Hendrawan mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang telah menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekositem Gambut (RPPEG). Dokumen RPPEG memuat rencana jangka panjang pengelolaan dan perlindungan lahan gambut untuk 30 tahun ke depan, sehingga penyusunannya harus komprehensif dan teliti serta melibatkan multi pihak dari level kabupaten, provinsi hingga nasional.

Proses penyusunan RPPEG memang membutuhkan waktu yang lama. Misalnya provinsi Kalimantan Tengah yang membutuhkan waktu dua tahun (2018 s/d 2020) untuk menyusun dan menetapkan RPPEG tingkat Provinsi.

“Artinya ada proses panjang dan ada proses sortir data, sortir informasi termasuk sortir pendapat dari masyarakat untuk bisa menjadi sebuah dokumen rencana pengelolaan gambut yang sustain untuk 30 tahun ke depan,” ungkap Happy dalam Dialog Interaktif di RRI Pontianak, Rabu (22/9/2021) pagi.

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya memang melibatkan sejumlah mitra pembangunan dalam penyusunan RPPEG, satu diantaranya adalah ICRAF (International Center for Reseach in Agroforestry).

RPPEG merupakan amanat PP Nomor 71 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. PP tersebut mengamanatkan menteri, gubernur, bupati maupun wali kota untuk menyusun dan menetapkan RPPEG sesuai kewenangannya.

“RPPEG bukan sekedar dokumen working paper, kertas kerja, bukan makalah, ini yang Saya kira perlu [jadi] catatan penting untuk penyusunan RPPEG di tingkat provinsi, karena kalau provinsi keliru maka kabupaten kota pasti akan keliru nantinya,” terang Happy.      

Penyusunan RPPEG di tingkat kabupaten, menurut Happy jauh lebih sulit dan punya potensi konflik lebih besar. Misalnya kawasan gambut di Kabupaten Kubu Raya yang berbatasan dengan kabupaten lain, mulai dari mempawah, Sanggau, Ketapang, Kayong Utara dan Kota Pontianak walaupun relatif kecil.

“Lima kabupaten kota ini kalau tidak dikomunikasikan dengan baik itu juga menjadi repot walaupun kawasan-kawasan gambut yang ada di perbatasan antar kabupaten kota itu bisa didelegasikan menjadi tanggungjawab provinsi,” ujar Happy.

Pemerintah provinsi, lanjut Happy, perlu segera mendudukkan semua pemerintah kabupaten kota untuk membicarakan areal gambut yang beririsan antar kabupaten kota, sehingga persoalan ini tidak lagi tumpang tindih.

Persoalan lain, menyangkut areal gambut yang masuk dalam kawasan yang dikelola KPH dengan areal gambut yang tidak dikeloa KPH. Kemudian areal gambut yang masuk dalam ijin konsesi perusahaan perkebunan juga perlu menjadi prioritas dalam penyusunan RPPEG di tingkat kabupaten.  

“Itu yang menurut Saya, apa yang disebut dengan kompleksitas persoalan yang dihadapi Tim RPPEG Kabupaten,” kata Happy.

Sementara itu, Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kubu Raya Herbimo Utoyo menyebutkan saat ini teridentifikasi 11 kubah gambut yang ada di delapan kecamatan, dan beberapa diantaranya malah beririsan dengan daerah tetangga. 

“Makanya dokumen [RPPEG] ini juga ada lintas provinsi, yang nantinya akan disusun oleh pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi merasa ini penting karena banyak irisan-irisan baik ekosistem hutan lindung gambut, maupun kawasan gambutnya yang sangat berpengaruh terhadap DAS [Daerah Aliran Sungai] Kapuas,” papar Herbimo.  

Sebagai informasi, luas Kawasan Gambut di Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.851/MENLHKPKTL/IPSDH/PLA.1/2/2020, tanggal 26 Februari 2020, (SK Periode 1) Skala 1 : 250.000 bahwa Kabupaten Kubu Raya terdapat Areal Gambut seluas ± 293.332 Hektar.

Pada Bab V Rencana Pola Ruang Wilayah Bagian Kedua (Kawasan Lindung) Paragraf Kedua (Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya) ayat (2) Kawasan Bergambut terdiri atas 11 (sebelas) kesatuan hidrologis gambut (KHG), yang meliputi :

  1. KHG Batu Ampar-1,
  2. KHG Batu Ampar-2,
  3. KHG Kuala Mandor,
  4. KHG Kubu,
  5. KHG Kubu-Terentang,
  6. KHG Sungai Ambawang,
  7. KHG Sungai Ambawang-Sungai Raya,
  8. KHG Sungai Kakap-Rasau Jaya,
  9. KHG Sungai Kapuas-Sungai Terentang,
  10. KHG Teluk Pakedai dan
  11. KHG Terentang-Batu Ampar.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00