Norsan Jawab Catatan Fraksi DPRD Kalbar Terhadap APBD-P TA 2021

KBRN, Pontianak: DPRD Kalbar kembali menggelar Rapat Paripurna di ruang Balairung Sari, pada Senin (20/9/2021) pagi. Kali ini dengan agenda Penyampaian Jawaban Gubernur Kalbar atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Nota Penjelasan Gubernur Kalbar tentang Raperda APBD-P TA 2021.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kalbar Prabasa Anantatur, didampingi Wakil Ketua Syarif Amin Muhammad dan Suriansyah.

Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyampaikan tanggapan terkait berbagai catatan dari fraksi-fraksi di DPRD, antara lain teguran Pemerintah Pusat bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Barat termasuk dalam posisi yang tidak inovatif.

“Dapat kami jelaskan bahwa hal ini sangat berkaitan erat dengan pengisian indeks inovasi daerah dimana persepsi SKPD yang belum seragam dalam pengisiannya sehingga berdampak pada kurang optimalnya penilaian indeks inovasi daerah tersebut,” ungkap Norsan.   

Kendati demikian, lanjut Norsan, beberapa prestasi sebenarnya telah dicapai oleh Pemerintah provinsi Kalimantan Barat, misalnya Peringkat I Provinsi dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Terbaik Tahun 2020 dan 2021.

“[Kemudian] sebagai Peringkat I Pengelolaan Pengaduan Terbaik kategori Pengelolaan dengan Pendorong Perubahan Terbaik,” tambah Norsan.

Selain itu, Norsan juga menanggapi teguran bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat lamban dalam penyerapan anggaran pemberian insentif terhadap tenaga kesehatan dalam rangka penanganan Covid-19. Secara alokasi anggaran sudah tersedia terhitung mulai bulan Maret tahun anggaran 2021 melalui belanja recofusing sebagai tindaklanjut PMK Nomor 17 Tahun 2021.

“Namun kami akui bahwa dalam proses penyaluran insentif tenaga kesehatan ini memang beberapa kali mengalami perubahan dari sisi regulasi sehingga baru dapat kami optimalkan penyalurannya pada bulan Juni tahun 2021,” terang Norsan.        

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00