Bapemperda DPRD Pontianak, Sambut Positif Usulan Perda Kerukunan Masyarakat

KBRN, Pontianak : Pontianak yang merupakan kota dengan beragam suku, agama, dan etnis, kerukunan di Kota Khatulistiwa ini perlu terus dípelihara. Satu diantara cara yang dapat ditempuh yaitu perlunya  dukungan kebijakan yang dapat menjadi payung hukum untuk menjamin kerukunan masyarakat. Hal ini yang sedang diperjuangkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Pontianak bersama Jaringan Pontianak Bhineka.

Saat ini FKUB bersama Jaringan Pontianak Bhineka sedang merancang konsep usulan Peraturan Daerah (Perda)  tentang kerukunan masyarakat.

“Usulannya itu bukan tentang Perda tentang kerukunan, artinya toleransi pengelolaan toleransi kehidupan masyarakat, kini sedang membuat konsep-konsep, yang pertama tentunya kerukunan lintas etnis, bagaimana supaya toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, toleransi itu kan bukan hanya toleransi keagamaan saja, kultur, budaya juga perlu toleransi”, ungkapnya Ketua FKUB Kota Pontianak, Abdul Syukur, Selasa (30/03/2021).

Abdul Syukur menjelaskan, usulan Perda ini pada intinya mengatur tentang kerukunan masyarakat agar toleransi dalam hidup bermasyarakat, agama, dan budaya dapat diwujudkan. Satu diantaranya yang diusulkan adalah soal legalitas pembangunan rumah ibadah, karena selama ini seluruh tempat ibadah harus mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Selain itu, juga terkait hukum adat yang dinilai, harus ada payung hukum yang jelas.

Di bagian lain Ketua Badan pembentukan Peraturan daerah-Bapemperda DPRD Kota Pontianak Mujiono menyambut positif Perda inisiasi rencana usulan dari masyarakat yang diwakilli FKUB dan Yayasan Saka, berkaitan dengan penyelenggaraan toleransi  kehidupan masyarakat di Kota Pontianak.

“Nanti dalam tahapan proses ini kan masih pembuatan naskah akademik, kemudian nanti selanjutnya ada dua mekanisme yang dilakukan, bisa melalui Pemerintah Kota, yaitu melalui OPD Kesbangpol, menyampaikan draf naskah Perda  atau melalui inisiatif DPRD”, ujar Mujiono.

Menurutnya , kalau Inisiatif DPRD , draf dan naskah masuk ke Bapemperda kemudian nanti dimasukkan ke prolegda, kemudian baru dilakukan proses pembahasan.

Mujiono mengakui usulan Perda ini konstruktif, karena memang DPRD melihat dalam rangka menjamin kehidupan toleransi di Kota Pontianak. Apalagi masyarakat kota Pontianak yang berbhineka Tunggal Ika  sehingga Perda ini diharapkan menjadi payung hukum dari semua etnis, semua agama dan semua kelompok masyarakat dapat   berekspresi dalam rangka mengembangkan budaya di Kota Pontianak.

“Saya kira saya setuju saja jadi  kita sudah sampaikan nanti mereka selesai pembuatan naskah Akademik kita minta untuk menyampaikan ke DPRD melalui Bapempersda, raperdanya, kemudian naskah Akademiknya, nanti kita tindaklanjuti berkaitan dengan proses pembahasan perda ini  sampai menjadi Perda”, harap Mujiono.

Ketua Bapemperda DPRD Kota Pontianak ini berharap Perda ini dapat mendorong dalam rangka untuk mendapatkan satu penghargaan Pontianak sebagai kota toleran. Selain itu juga untuk mendorong penguatan pengembangan berekspresi di kota Pontianak dengan harapan semua etnis, semua agama memilik ruang yang sama dalam koridor toleransi untuk mengembangkan kebudayaan. (Hermanta).

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar